Wartasulsel.org, Selayar – Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, data penerima bantuan sosial (bansos) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Permakanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 masih sulit diakses. Hingga kini, Dinas Sosial Kepulauan Selayar belum merilis data tersebut, meskipun menjadi dinas teknis yang menangani program ini.
Menanggapi hal itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Selayar, Ahmad Zulkarnain, pada Senin (23/12/2024), menyatakan seharusnya data tersebut dibuka ke publik. “Penetapan penerima bansos didasarkan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah di-SK-kan oleh Bupati Kepulauan Selayar,” ujarnya.
Zulkarnain menambahkan bahwa data P3KE sebelumnya telah dibagikan kepada publik, namun data penerima bansos RTLH dan Permakanan seolah dirahasiakan. “Kenapa data itu seolah ditutup-tutupi? Ada apa? Jika memang bersih, kenapa harus ditutupi?” tegasnya.
Ia pun mendesak Dinas Sosial Selayar untuk transparan dengan membuka data penerima bansos secara detail, termasuk nama dan alamat penerima (by name by address). “Jangan hanya pihak kepolisian yang diberi data, sementara masyarakat tidak tahu. Ini bisa memunculkan dugaan adanya ketidakadilan dalam penetapan dan penyaluran bansos,” jelas Zulkarnain.
Lebih jauh, Zulkarnain menduga adanya potensi manipulasi data penerima. “Bisa saja data yang disetor ke polisi berbeda dengan data awal. Fakta di lapangan, ada penerima yang tidak layak justru mendapat bantuan, sementara yang layak malah tidak,” ungkapnya.
Terkait pemanggilan Kadis Sosial Selayar oleh Unit Tipidkor Polres Kepulauan Selayar, Zulkarnain mengapresiasi langkah tersebut. “Kami percaya pada Unit Tipidkor untuk menangani masalah ini. Semoga polemik ini segera menemukan titik terang,” tutupnya. (Afd)
