Krisis Kebersihan: Dinas Terkait Tak Hiraukan Kontainer Sampah Meluap di Bontoharu

Wartasulsel.org, Selayar – Warga di jalan Poros Puskesmas Bontoharu kembali mengeluhkan tumpukan sampah yang meluap dari kontainer-kontainer yang ada di lingkungan mereka. Sudah beberapa hari, bahkan minggu, tumpukan sampah ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan dari dinas terkait.

Menurut salah satu warga, Supriyadi yang sehari – harinya melintasi wilayah ini menggunakan, kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. “Setiap hari kami harus menghadapi bau busuk dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Kami sudah berulang kali melaporkan masalah ini, tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata dari pihak dinas kebersihan,” ujarnya.

Kondisi ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran penyakit. Sampah yang meluap menarik perhatian hewan-hewan liar seperti tikus dan lalat yang dapat menjadi vektor penyakit berbahaya.

Sementara itu, Iskandar selaku masyarakat setempat, dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas kebersihan belum terlihat melakukan upaya pembersihan atau pengangkutan sampah di lokasi tersebut.

Warga berharap dinas terkait segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini demi menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. “Kami hanya ingin lingkungan kami bersih dan sehat. Semoga dinas kebersihan segera bertindak,” tambah Iskandar

Masalah tumpukan sampah ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang terhadap pengelolaan sampah di daerah tersebut. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius di kemudian hari.

Eksekusi Lahan PN Selayar Penuh Kejanggalan, Pendamping Hukum Nur Jasmin dkk Angkat Bicara

Wartasulsel.org, Selayar – Eksekusi lahan masih bersertifikat yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Selayar pada 05 Juni 2024 baru – baru ini membuat Pendamping Hukum Nur Jasmin dkk angkat Bicara.

Terkait eksekusi terhadap keputusan pengadilan nomor 5 garing PDTG
garing PDT.G garing 2020 yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Selayar terhadap
Kamarudin Bin Jumpu ataupun Nur Jasmin dan kawan-kawan Nah dalam keputusan tersebut Pendamping Hukum Hasan. SH melalui Pesan WhatsAppnya, mengatakan, ada beberapa hal yang sangat janggal menurut pandangan kami yang pertama bahwa dalam keputusan itu pihak pengadilan Negeri Selayar sama sekali tidak mempertimbangkan bukti hak kepemilikan yang dimiliki oleh klien kami dalam hal ini adalah Jasmin dan kawan-kawan tanah yang dieksekusi oleh pengadilan Negeri Selayar adalah tanah yang sudah bersertifikat nah perlu kita pahami bahwa sertifikat hak milik itu adalah satu-satunya bukti kepemilikan yang sah menurut undang-undang dan diperoleh dengan cara yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang Nah kenapa berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 1 yang menyatakan sertifikat.

Merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah nah tanah yang di eksekusi oleh pihak pengadilan Negeri Selayar ini sudah jelas-jelas bahwa tanah tersebut memiliki hak kepemilikan yang sah yang diakui oleh undang-undang nah dan selanjutnya, berdasarkan pasal 20 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria menerangkan bahwa hak
milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6 nah berdasarkan bukti hak kepemilikan tersebut maka satu-satunya yang memiliki hak atas tanah yang menjadi objek atau yang telah di eksekusi oleh pengadilan Negeri Selayar itu adalah klien kami yang bernama Nur Jasmin dan kawan-kawan nah dalam putusan pengadilan nomor 5
pengadilan Negeri Selayar tersebut nah yang menjadi dasar lawan klien kami itu adalah surat keterangan jual beli nah dalam surat keterangan jual beli yang dipegang oleh lawan kami itu jelas-jelas dalam surat keterangan jual beli tersebut menjelaskan bahwa batas-batas tanah yang dimiliki oleh orang tua lawan kami itu atau lawan klien kami itu yang menyatakan dalam akte jual belinya itu bahwa batas sebelah baratnya itu adalah tanah milik Pataang nah secara tidak langsung bahwa lawan klien kami mengakui bahwa tanah yang berbatasan langsung dengan tanah orang tuanya adalah tanah pataang dalam hal ini tanah yang di eksekusi itu adalah tanah pataang karena dia berada sebelah
berada di sebelah barat tanah milik orang tua lawan klien kami nah tapi lagi-lagi dalam realitas
pelaksanaan putusan dan saya lihat putusan pengadilan nomor 5 ini tidak mempertimbangkan sama sekali hal tersebut seharusnya putusan nomor 5 itu adalah error and subjecto karena kenapa bahwa tidak jelasnya pihak penggugat menunjuk objek yang disengketakan
sehingga putusan itu sangat merugikan klien kami yang namanya Nur Jasmin dan kawan-kawan ini nah tapi harapan besarnya kami bahwa
pengadilan sebenarnya harus melihat secara cernah dan secara tepat terkait masalah objek disengketai tersebut dan pengadilan selayar harus mempertimbangkan sertifikat yang dimiliki oleh klien kami karena itu adalah salah satu bukti hak kepemilikan yang diakui oleh undang-undang nah ini sangat sekali sangat-sangat disayangkan bahwa pihak pengadilan negeri selayar tidak mempertimbangkan sama sekali sertifikat tersebut dan kemarin klien kami
melakukan perlawanan eksekusi nah apa yang menjadi dasar perlawanan eksekusi itu bahwa karena klien kami merasa bahwa tanah itu adalah hak dan miliknya karena berdasarkan sertifikat dalam keputusan perlawanan eksekusi lagi-lagi pengadilan negeri selayar saya rasa sangat lucu sama sekali tidak mempertimbangkan dua sertifikat yang kami ajukan sebagai alat bukti
pada saat sidang perlawanan eksekusi yang kedua yang selanjutnya bahwa dalam keputusan itu sangat berbeda jauh objek atau batas-batas tanah atau luas tanah yang disengketakan oleh pihak lawan klien kami dalam keputusan nomor 5 dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh klien kami berdasarkan sertifikat hak milik itu.

Menjadi tambahannya sama halnya juga seharusnya sebelum dilakukan eksekusi pengadilan Negeri Selayar itu harusnya tidak terburu-buru melakukan eksekusi dan harus mempertimbangkan juga karena pengadilan Selayar pernah mengeluarkan surat bebas sengketa nomor W22.U17-430-HPDT-X-2012 itu sebagai bukti bahwa tanah yang dimiliki oleh klien kami itu adalah tanah yang tidak bersengketa.

Kenapa hari ini pengadilan Negeri Selayar melakukan eksekusi dan tidak mempertimbangkan surat yang dikeluarkan oleh pengadilan itu?
Kenapa dikesampingkan? Ini banyak sekali hal yang menjanggal yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Selayar.Terus pengadilan Selayar bahwa tidak juga kami pernah mengajukan bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan. Tutup Hasan. SH

Satkamling “Sisamaturu” Polsek Bontomanai Polres Selayar, Lolos 6 Besar Lomba Tingkat Polda Sulsel

WARTASULSEL, KEPULAUAN SELAYAR- Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) “Sisamaturu”, Desa Parak binaan Polsek Bontomanai, berhasil lolos 6 besar, lomba tingkat Polda Sulsel.

Lomba yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) ini, melibatkan seluruh satuan kewilayahan Polres dan Polresta jajaran Polda Sulsel, dimana khusus Polres Kepulauan Selayar diwakili Satkamling “Sisamaturu” Desa Parak.

Hal ini disampaikan, oleh Kasat Binmas Polres Kepulauan Selayar AKP. Hendra Suryanto, S.Sos, usai mengikuti zoom meeting pengumuman 6 (Enam) besar dengan Direktorat Binmas Polda Sulsel, yang dilaksanakan pagi ini, Selasa (11/06/2024).

“ Alhamdulillah, Polres Kepulauan Selayar berhasil lolos ke 6 besar lomba Satkamling tingkat Polda Sulsel. Terimakasih untuk Kapolsek Bontomanai, Pemerintah dan Masyarakat Desa Parak, semoga bisa lolos 3 besar” harap AKP Hendra.

Adapun Polres Jajaran Polda Sulsel yang lolos 6 (Enam) besar lomba satkamling, sbb:

Polres Takalar

Polres Pelabuhan

Polres Kepulauan Selayar

Polres Pinrang

Polres Maros

Polres Bulukumba

Kapolsek Bontomanai Iptu Rahmat Saleh menjelaskan bahwa Satkamling tersebut mewakili Polres Selayar, setelah dinyatakan sebagai pemenang Lomba tingkat Polres yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Kepulauan Selayar.

“ Alhamdulillah pada penilaian bulan Mei lalu, Satkamling “Assamaturu” berhasil terpilih mewakili Polres Selayar. Ini berkat kerjasama dan dukungan dari Kepala Desa Parak, bhabinkamtibmas, Para kepala Dusun,dan Masyarakat. Ini tentu kebanggaan tersendiri kita bisa lolos ke enam besar, semoga bisa berlanjut ke-3 besar.” Kata Iptu Rahmat.

Untuk diketahui, Satkamling adalah salah satu upaya Polda Sulsel untuk menggiatkan kembali Pengamanan Swakarsa dengan mendorong keaktifan masyarakat untuk ikut bersama menjaga keamanan dan ketertiban di Lingkungannya.(Humas Polres)

Gerakkan Mesin Organisasi LSM LIRA Indonesia Rapimnas dan Hut Ke 19 Di Sidoarjo

Wartasulsel.org, Sidoarjo — Gerakkan mesin organisasi jelang Pilkada 27 November 2024, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia mengadakan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan Peringatan HUT ke-19, tanggal 25-27 Juni 2024 di Hotel Sun City, Sidoardjo, Jawa Timur.

Rapimnas mengambil Tema Membangun Indonesia, Menjaga Negeri melalui penguatan anti anti korupsi, serta mendukung komitmen dan janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Periode 2024-2029 sebagaimana dikemukakan Prabowo di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Dalam keterangannya Ketua Pantia Pelaksana, Asraf dan Sekretaris, Samsudin kepada media di Sidoarjo, Jawa Timur menyebutkan kegiatan Rapimnas akan diisi dengan pelaksanaan Seminar dan Pelatihan Anti Korupsi bagi Civil Society Organization (CSO) dan Jurnalis (Media). Sekaligus konsolidasi jelang Pilkada Propinsi dan Kabupaten Kota.

“Kita tau di era revolusi industri saat ini, peran Civil Society Organization (CSO)/LSM dan Jurnalis (media) sangat strategis. Untuk itu LSM LIRA mengambil topik Seminar dan Pelatihan dalam mendorong pemberantasan korupsi untuk perubahan dan Indonesia Maju,” tegas Asrap yang juga Gubernur LSM LIRA Jawa Timur.

Sementara Sekretaris Panitia, Samsudin yang juga Bupati LSM LIRA Probolinggo menambahkan jika sejumlah narasumber, baik nasional maupun lokal akan dihadirkan untuk memberi pembekalan pada kegiatan Seminar dan Pelatihan Anti Korupsi itu. Melalui pelatihan LSM dan Jurnalis akan menambah wawasan dan literasi tentang korupsi dan pemberantasan korupsi

“Kami mengundang narasumber dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, Kepolisian, Penggiat Anti Korupsi, Akademisi,dll. Pada kesempatan yang sama juga diberikan pelatihan jurnalistik bagi Civil Society Organization (CSO)/LSM/Media,” tegas Asraf dan Samsudin.

Sedangkan untuk pelaksanaan Rapimnas akan membahas konsolidasi organisasi, kaderisasi, program kerja dan penguatan organisasi LSM LIRA melalui pengembangan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) hingga ke desa-desa, seperti Satu Desa, Satu Wartawan dan LBH LSM LIRA.

Disadari masalah korupsi dirasa makin merajalela, mulai Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Bahkan Indonesia menempati urutan ke-5 negara terkorup di dunia. Untuk itu komitmen pemberantasan korupsi Prabowo-Gibran harus didukung dan di kawal. LSM LIRA yang konsisten selama 19 tahun dalam pemberantasan korupsi, akan ikut mendukung dan mengawal janji politik Prabowo itu.

Pengerjaan Breakwater di Pantai Utara Bonea Selayar Tanpa AMDAL, Hanya Gunakan Surat Keterangan

WARTASULSEL, SELAYAR – Proyek pembangunan breakwater di Pantai Utara Benteng Selayar telah menuai kontroversi setelah terungkap bahwa pengerjaan tersebut dilakukan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebagai gantinya, pihak pengembang hanya menggunakan surat keterangan yang dianggap tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan.

Proyek ini, yang bertujuan untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang tinggi, dikhawatirkan oleh sejumlah pihak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan pesisir di sekitarnya. AMDAL merupakan dokumen penting yang seharusnya menyertai proyek-proyek berskala besar seperti ini, karena memberikan analisis mendalam mengenai potensi dampak lingkungan serta rencana mitigasi yang perlu dilakukan.

Sejumlah aktivis lingkungan dan LSM menyayangkan keputusan ini. “Proyek sebesar ini tidak seharusnya dilakukan tanpa adanya kajian AMDAL. Lingkungan kita berharga dan perlu dilindungi dengan benar,” ujar Ahmad, salah satu aktivis lingkungan.

Di sisi lain, pihak pengembang Sebagai Konsultan CV. Dinamika Konsultan serta Penyedia Jasa CV. Wira Sarana tidak mematuhi semua regulasi yang diperlukan dan hanya surat keterangan yang mereka Miliki

Disaat yang sama Humas LSM LIRA juga berpendapat bahwa, ini pengerjaan sudah jelas melanggar dari segi material yang di gunakan tidak sesuai peruntukannya. Jelas Humas Lira

Humas LSM LIRA menambahkan, ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi pengerjaan breakwater tanpa AMDAL, mencakup sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan tanggapan terkait hal ini. Mereka mengakui adanya kekurangan dalam pengawasan dan akan segera melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak melanggar aturan yang ada.

Masyarakat kini menunggu hasil investigasi tersebut dan berharap bahwa langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk melindungi lingkungan dan kepentingan warga setempat. Keputusan untuk tidak menggunakan AMDAL dalam proyek ini telah membuka diskusi yang lebih luas tentang pentingnya kelengkapan dokumen lingkungan dalam setiap proyek pembangunan.

PN Selayar Eksekusi Tanah Hasil Kasasi MA

Wartasulsel.org – Pengadilan Negeri Selayar melakukan eksekusi sengketa lahan seluas ± 4000 M² di Lingkungan Biring Balang Parappa, Kel. Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, hari ini Rabu (05/06).

Eksekusi dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan permohonan eksekusi dari Andriani Suryaningsih selaku kuasa insidentil Kamaruddin Bin Jumpu, yang telah memenangkan gugatan melawan tergugat Bongko Daeng dkk, hingga keluarnya putusan Mahkamah Agung RI No.600.K/PDT/2023 Tanggal 11 April 2023.

“Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Selayar telah membaca surat permohonan dari Andriani Suryaningsih, S.Pd, Kuasa Insidentil Kamaruddin Bin Jumpu, tanggal 06 Juni 2023, dan seterusnya, menetapkan, melanjutkan kembali permohonan eksekusi sebagaimana yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, Nomor:01/Pdt.G/X/2023/PN. Selayar, Jo Nomor 05 /Pdt.G/X/2023/PN.Selayar……, untuk selanjutnya eksekusi dapat dilaksanakan” Ucap, Suparjo Rustam selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Selayar, saat membacakan Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Selayar, Rabu (05/06).

Setelah dilakukan pembacaan penetapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi. Dalam pelaksanaannya sebuah rumah dan bangunan bekas bengkel, harus dibongkar dan diratakan dengan tanah menggunakan alat berat.

Selain itu, puluhan pohon kelapa yang juga ada di dalam lahan tersebut harus ditebang dengan menggunakan mesin pemotong.

Kegiatan eksekusi lahan ini berlangsung aman, Pemilik rumah yang baru meninggalkan rumah saat Tim Juru sita tiba di Lokasi, terpantau hanya bisa pasrah dan menangis menyaksikan rumahnya dibongkar.

Dalam pelaksanaannya, Polres Kepulauan Selayar juga mengerahkan sedikitnya 60 Personel, untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan eksekusi tersebut.(Red)

Dugaan Pembiaran di APMS Terkait Antrian Pelangsir BBM

Wartasulsel.org, Selayar – Sebuah dugaan pembiaran mengemuka terkait antrian pelangsir bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Agen Pengisian Minyak (APMS). Dalam laporan yang dihimpun, terdapat bukti yang menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam penanganan antrian tersebut.

Sebagian besar kasus menyoroti keengganan petugas di APMS untuk menangani antrian dengan tepat waktu. Kondisi ini menciptakan kerumitan bagi pengemudi dan pemilik kendaraan yang harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pasokan BBM.

Warga yang berada di lokasi hampir tiap datang pasokan Pertalite Daeng Ambo mengatakan, Yang habiskan stock BBM Subsidi jenis Pertalite adalah pelangsir yang ramai pada tiap APMS. ungkapnya

” Kami berharap adanya perhatian dari pihak berwenang menertibkan keadaan ini, tapi dari dulu hingga sekarang tidak ada perhatian untuk menangani ”

Selain itu, terdapat indikasi bahwa pihak terkait, baik dalam lingkup APMS maupun pemerintah setempat, terlibat dalam praktek pembiaran ini. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya kolusi atau malpraktek yang merugikan masyarakat.

Kendati telah muncul berbagai keluhan dan bukti terkait masalah ini, belum terlihat tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah antrian pelangsir BBM di APMS. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak terkait untuk menjamin pelayanan yang adil dan merata bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kapolres Tinjau Sasaran Program Bedah Rumah Polres Kepulauan Selayar di Desa Tamalanrea

WARTASULSEL, SELAYAR – Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke 78 Tahun 2024, Polres Kepulauan Selayar melaksanakan bakti sosial bedah rumah milik warga kurang mampu.

Setelah sebelumnya, bedah rumah dilaksanakan di Lingkungan Tabang Kel. Putabangun Kecamatan Bontoharu, yang saat ini masih dalam proses finalisasi, hari ini Senin (03/06), Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Ujang Darmawan Hadi Saputra, SH, SIK., kembali meninjau rumah warga yang menjadi calon sasaran program bedah rumah berikutnya.

Rumah tersebut adalah milik pasangan suami-isteri Ahmad dan Sulistiawaty, Warga Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene, yang sehari-hari bekerja sebagai petani.

Dalam kunjungan ini Kapolres juga didampingi Kasat Resnarkoba Iptu Suhardiman, SH, Kapolsek Bontomatene dan Kapolsek Bontomatene Iptu Wahyu Widodo.

Turut hadir dalam peninjauan ini Kepala Desa Tamalanrea Awaluddin, Tokoh Masyarakat, dan Warga sekitar.

Kapolres menyampaikan, bahwa kedatangannya untuk melakukan peninjauan langsung terhadap calon sasaran penerima bantuan bedah rumah ini.

“ Jadi kita tinjau langsung apakah benar-benar layak menerima bantuan bedah rumah atau tidak, atau apakah bedah rumah sebagian saja atau bedah rumah total, ini untuk memastikan program bakti sosial ini tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang memang paling membutuhkan. Jadi yang membutuhkan banyak, yang layak banyak, tapi tentunya ada yang paling membutuhkan dan paling layak” jelas AKBP. Ujang Darmawan.

Kapolres menambahkan, Kegiatan Bedah rumah tersebut sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, dengan melakukan perbaikan rumah bagi warga yang kurang mampu dengan hunian kurang layak huni, untuk dibedah agar menjadi layak huni.(Humas Polres)

Akses Jalan Menuju SMK 3 Makin Buruk, Pelajar Dan Masyarakat Sulit Melintas Pada Musim Hujan

Wartasulsel.org, Selayar – Ruas jalan menuju SMK Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sangat berlangsung lama terbengkalai sehingga akses jalan rusak dan berlumpur jika hujan tiba.

Diketahui, Ruas jalan ini tidak tersentuh oleh pengerjaan dan penganggaran bahkan sering nya di usulkan dalam Musrenbang Kelurahan tidak terwujud di karenakan ada salah satu pihak yang menahan untuk tidak dilaksanakan pengerjaan meskipun anggaran sudah di turunkan. Ruas jalan belum pernah tersentuh dari bupati almarhum Bupati Syahrir Wahab hingga 2 periode kepemimpinan bupati sekarang.

Dikonfirmasi awak media Kabid Bina Marga PUTR Kabupaten Kepulauan Selayar Ibu Mutmainnah melalui Pesan WhatsAppnya 02/06/2024 mengatakan, Jadi beberapa tahun lalu, Dinas PUTR sudah pernah programkan “Tapi tidak terlaksana karena ada beberapa kendala, Kesiapan lahan dan anggarannya pernah direfocusing untuk penanganan covid pak”. Ucap Kabid Bina Marga

“Rusaknya jalan ini sudah terjadi nyaris bertahun – tahun Namun yang mengherankan, kok semua pihak seakan tutup mata. Padahal hanya perlu sedikit anggaran memperbaikinya,” tutur Iwan, seorang pengendara yang melintas.

Iwan juga sempat menyinggung momen Pilkada saat ini dan Pileg yang sudah terlewati Menurutnya, event politik tersebut pun bahkan tak menjadi alasan bagi para pejabat yang berebut kekuasaan itu untuk membenahi infrastruktur yang rusak tersebut.

“Artinya memang para pejabat kita sudah buta. Butuh dengan suara rakyat saat Pemilu, tapi ketika rakyat meminta dan berharap, semua hanya bisa janji-janji kosong saja,”

Vermin Administrasi Dukungan Perseorangan Pilkada 2024 Belum Memenuhi Syarat

Wartasulel.org,  Selayar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan menyatakan dokumen dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa belum memenuhi syarat.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pilkada 2024, di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kepulauan Selayar, Sabtu (1/6/2024) malam.

“Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dokumen dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan Abdul Rahman Masriat dengan Daeng Marowa, kami nyatakan belum memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan kedalam tahap perbaikan kesatu,” ucap Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara.

Andi Dewantara mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi administrasi dokumen dukungan, dari 10.611 total jumlah dukungan yang tersebar di 11 kecamatan di Kepulauan Selayar, yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebesar 9.641 dukungan, Belum Memenuhi Syarat (BMS) 640 dukungan, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 330 dukungan.

Sementara diketahui syarat minimal dukungan bapaslon perseorangan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU Kepulauan Selayar yakni sebanyak 10.118 dukungan.

Kendati dinyatakan belum memenuhi syarat, Andi Dewantara menerangkan bahwa bapaslon perseorangan Abdul Rahman Masriat – Daeng Marowa tetap dapat melakukan perbaikan kesatu, yang jadwalnya dimulai tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2024.

Kemudian, kata dia, ketika dalam melakukan perbaikan atas dokumen yang belum memenuhi syarat, bakal pasangan calon juga dapat melakukan pengunggahan dokumen baru. Sehingga, jika bapaslon masih memiliki dukungan yang belum pernah diajukan sebelumnya dan masih tersimpan, maka dipersilahkan untuk melakukan penambahan.

“Jadi dua hal tersebut yang dapat dilakukan oleh bapaslon berdasarkan Surat Edaran KPU RI dengan nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, perihal verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak tahun 2024,” terang Andi Dewantara.

Selanjutnya, Ketua KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara menyerahkan Berita Acara Nomor 292/Pl.01.4-ba/7301/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, kepada Liaison Officer (LO) Bakal Calon Perseorangan Abdul Rahman Masriat – Daeng Marowa.

Penyerahan berita acara tersebut disaksikan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kepulauan Selayar lainnya, yakni Mansur Sihadji, Ahmad S dan Muhamad Arsat, serta Komisioner Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah bersama Anggota Herawati Mufid, dan Azmin Khaidar.

Hadir pula dalam kegiatan ini Ketua dan Divisi Teknis PPK se- Kepulauan Selayar, Operator Bakal Calon Perseorangan Abdul Rahman Masriat – Daeng Marowa, serta undangan lainnya. (Tim).

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.