Warta Sulsel ORG

RahmAT!!! Demikianlah Sorak Gembira Warga Songka

WARTASULSEL, Palopo – Suara sorak gembira warga Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Songka, riuh terdengar saat pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, tiba di rumah kediaman H.M. Jamalu pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Terlihat ratusan simpatisan dan pendukung, baik dari kalangan emak-emak maupun bapak-bapak, saling bersalaman bahkan berfoto bersama.

Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta hadir di Kelurahan Songka untuk melakukan orasi politiknya yang kedua kalinya, yang selama ini sangat dinantikan oleh warga.

Dalam orasinya, Calon Wakil Wali Kota Palopo nomor urut 3, Andi Tenri Karta, mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan pilihan dalam Pilwalkot adalah hal yang wajar. Namun, menjaga persaudaraan jauh lebih penting. Ia meminta agar warga Songka tetap menjaga rasa kekeluargaan dan tidak terpecah belah.

“Saya minta kita semua, keluargaku, kalau ada dalam satu rumah, satu keluarga, tetaplah bersaudara. Suami-istri pun, saya mohon, jangan sampai karena perbedaan pilihan kalian bertengkar atau berselisih. Duduklah bersama, bicarakan baik-baik siapa yang pantas kita pilih sebagai pemimpin. Itulah yang kita pilih. Namun, jika memilih RahmAT menjadi beban yang memicu perselisihan di antara kita, janganlah memilih Rahmat. Pilihlah yang terbaik, yang membuat kita aman, damai, dan nyaman,” kata Andi Tenri.

Andi Tenri Karta juga meminta doa dari masyarakat Sampoddo agar dirinya dan Rahmat Masri Bandaso menang dalam Pilwalkot 2024.

“Tetapi, saya minta doa dari semua untuk nomor 3,” kata Andi Tenri Karta saat meminta doa restu dari warga Sampoddo.

Suasana riang gembira penuh canda terlihat jelas di antara pendukung Rahmat, beberapa tokoh agama, dan paslon nomor urut 3. Mereka menyanyikan yel-yel politik, dan teriakan penuh semangat menggema saat simpatisan menunjukkan dukungan mereka dengan seruan, “Rahmat, Rahmat, Rahmat! Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta menang!” Sorak dukungan tersebut terdengar keras dan penuh semangat.

banner Umbulukumba.ac.id Asa

Tidak Ada Formasi PPPK Tahun 2024 Pertanian, Tenaga Kontrak di Selayar Kecewa

WARTASULSEL, SELAYAR  — Sejumlah tenaga kontrak yang bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluhkan ketiadaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam seleksi tahun 2024. Keluhan ini mencuat karena banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum mendapat kepastian status kepegawaian.

Seorang tenaga kontrak Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar HR mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. “Kami sudah lama mengabdi dan berharap ada kepastian karier dengan adanya seleksi PPPK. Namun, tahun ini tidak ada formasi bagi kami di sektor pertanian, sehingga kami merasa diabaikan,” tuturnya.

Ketiadaan formasi PPPK di sektor pertanian untuk tahun 2024 dinilai menjadi kendala bagi para tenaga kontrak yang berharap mendapatkan status kepegawaian yang lebih pasti. Menurut beberapa sumber, tenaga kontrak di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah lebih dari 100 orang, sebagian besar di antaranya telah bekerja selama lebih dari lima tahun.

Situasi ini menambah panjang daftar keluhan dari para pekerja kontrak di berbagai sektor yang menghadapi ketidakpastian status kepegawaian. Para tenaga kontrak berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka yang telah lama berkontribusi untuk daerah.

Pimpinan Cabang BRI Selayar Serahkan 1 Unit Mobil Ambulance Program BRI Peduli TJSL untuk Kodim Selayar

WARTASULSEL, SELAYAR – Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Pada Jumat 04 Oktober 2024 Pimpinan Cabang BRI Selayar secara resmi menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulance kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 1415 Selayar.

Penyerahan mobil ambulans ini merupakan bagian dari program BRI Peduli yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di wilayah Kodim 1415 Selayar. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung operasional Kodim dalam memberikan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat sekitar.

Pimpinan Cabang BRI Selayar Dwi Putra Apriyantono mengatakan, ambulance merupakan bantuan dari BRI Peduli sebagai wujudkan kepedulian BRI kepada TNI dalam menunjang tugas dan pelayanan kesehatan prajurit dan kelurahannya.

“Hari ini kami menyerahkan secara simbolis bantuan mobil ambulans melalui BRI Peduli sebagai wujud kepedulian untuk anggota ketika ada yang sakit. Hal ini juga merupakan bentuk wujud kerjasama kami dengan Kodim 1415 Selayar yang selama ini yang terjalin sangat baik, “ Ungkap Pinca BRI Selayar.

Dengan adanya dukungan ini, BRI menunjukkan peran pentingnya dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.

DPRD Selayar Belum Punya Pimpinan Tetap, Tatib Baru Belum Ditentukan, Sekwan Bungkam

WARTASULSEL, Selayar – Memasuki bulan kedua pasca pelantikan 25 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, lembaga ini masih belum memiliki pimpinan definitif. Selain itu, hingga saat ini DPRD Selayar juga belum menetapkan tata tertib (tatib) untuk periode 2024-2029, yang mengakibatkan lembaga tersebut masih menggunakan tata tertib lama yang dianggap sudah kadaluarsa terkait periodisasi.

Upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak berwenang di DPRD Selayar sejauh ini belum membuahkan hasil. Sekretaris Dewan (Sekwan) memilih bungkam terkait permasalahan tersebut. Meski demikian, sejumlah anggota DPRD yang berhasil ditemui di beberapa tempat mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pimpinan definitif dan tatib baru di lingkungan DPRD Selayar.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Selayar yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait perkembangan ini, hingga kini memilih bungkam dan enggan memberikan pernyataan resmi kepada awak media. Beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan, namun Sekwan tidak memberikan tanggapan, menambah misteri di balik lambatnya pembahasan Tatib tersebut.

Ketidakjelasan mengenai Tatib ini menyebabkan proses penetapan pimpinan DPRD terhambat. Padahal, jabatan pimpinan merupakan unsur penting dalam menjalankan fungsi legislatif, termasuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis.

Sumber dari kalangan internal DPRD menyebutkan bahwa hingga kini rapat terkait pembahasan Tatib belum mencapai kesepakatan yang jelas. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa fungsi DPRD akan terganggu jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat politik lokal, mengingat peran penting dari pimpinan definitif dan tatib yang baru dalam memastikan keberlanjutan proses legislasi dan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tindak Lanjuti Aduan Warga, Kapolsek Bontomanai Datangi Lokasi Warga Yang Diduga Jual Miras

WARTASULSEL, KEPULAUAN SELAYAR – Polsek Bontomanai Polres Kepulauan Selayar menindaklanjuti adanya aduan tentang adanya aktivitas penjualan miras di rumah salah seorang Warga bernama MA (52) di Kampung Tangkala Dusun Boneapara Desa Parak, Rabu (02/10) malam.

Tindak lanjut aduan dilakukan dengan mendatangi langsung rumah Warga tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bontomanai Iptu Rahmat Saleh, S.Sos bersama Anggota Unit Patroli.

“ Kami bersama Pemerintah sudah pernah mendatangi rumah tersebut sebelumnya, namun berkilah bahwa itu fitnah. Malam ini kembali ada aduan masuk, bahwa yang bersangkutan (MA) masih menjual Ballo dan dijadikan lokasi tempat minum, kami datangi dan kami temukan adanya bekas tempat minuman berupa Teko yang masih berbau miras Jenis Ballo” kata Iptu Rahmat Saleh.

Atas hal tersebut, Kapolsek memberikan peringatan Keras sebagai bentuk pembinaan kepada (MA) agar tidak lagi menjual miras dan menjadikan rumahnya sebagai tempat minum miras. Dan jika terulang maka akan diproses lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terpisah, Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Adnan Pandibu, SH.,S.IK menyambut baik adanya aduan berupa informasi dari Warga kepada pihak Kepolisian jika melihat atau mendengar sesuatu yang meresahkan.

Kapolres pun menyampaikan apresiasinya kepada Kapolsek Bontomanai dan Anggota yang responsif terhadap aduan Warga.

“ Ini namanya gayung bersambut, Masyarakat peduli terhadap situasi lingkungan dan Polisinya respon terhadap aduan.” Kata AKBP. Adnan.

Ia pun menghimbau kepada Seluruh Masyarakat untuk bersama meminimalisir kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang lebih besar.

“ Dari catatan Polres, beberapa kejadian Penganiayaan, bahkan pembunuhan di Selayar, itu salah satu pemicunya adalah meminum-minuman keras jenis tuak ini. Jadi memang harus kita perangi bersama” tutup Kapolres. (Humas Polres)

Mahasiswa UM Bulukumba Lolos Program MSIB di Kalimantan Tengah

WARTASULSEL – Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., melakukan pelepasan nasional mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Saung P3A Balai Wilayah Sungai (BWS), Kalimantan Tengah, Jumat (27/9/2024).

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya program ini dalam menciptakan generasi petani muda yang terampil. “Program MSIB merupakan langkah strategis untuk membangun minat generasi muda dalam sektor pertanian. Dengan adanya pengalaman praktik di lapangan, mahasiswa akan lebih siap untuk berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia,” katanya.

Salah satu mahasiswa yang berhasil lolos adalah Nurul Syarif, dari Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UM Bulukumba). Nurul mengikuti program tersebut selama satu semester, yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian modern.

Rektor UM Bulukumba, Dr. H. Jumase Basra, M.Si., memberikan apresiasi atas pencapaian ini. “Keberhasilan Nurul membawa nama baik UM Bulukumba ke tingkat nasional. Kami bangga dengan prestasi ini dan berharap semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (30/09/2024).

Sementara itu, Ketua Program Studi Peternakan, Ulva Dianasari, S.Pt., M.Si., menyampaikan harapannya agar Nurul dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensinya. “Saya berharap, melalui program MSIB ini, mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta memperoleh pengalaman nyata agar lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan,” ungkapnya.

Nurul juga mengungkapkan rasa syukur dan semangatnya dalam mengikuti program ini. “Saya sangat bersyukur bisa terpilih dalam program MSIB. Ini merupakan kesempatan besar bagi saya untuk belajar langsung di lapangan dan memahami dunia kerja yang sebenarnya, terutama dalam bidang pertanian modern. Saya berharap bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat selama program ini di masa depan,” ujarnya.

Nurul Syarif Mahasiswa Prodi Peternakan UM Bulukumba

Program MSIB ini memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan teknologi pertanian modern, bekerja sama dengan mentor dan praktisi berpengalaman di lapangan. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran mahasiswa dalam mendukung produktivitas dan keberlanjutan pangan nasional.

Dianggap sibuk mengatur persiapan Pilkada, Musdya terbengkalai

WARTASULSEL, MAKASSAR – Dari 19 cabang Pemuda Muhammadiyah kota Makassar, diantaranya 13 cabang mendesak pelaksanaan musyawarah daerah (Musyda) Pemuda Muhammadiyah Se-Kota Makassar segera dilaksanakan, Yang di anggap lamban diselenggarakan oleh PD Pemuda Muhammadiyah.

Dengan membuat surat petisi Pernyataan Sikap menolak pelaksanaan Musyda di bulan November dan mendesak PD Pemuda Muhammadiyah segera melaksanakan Musyda. Senin (30/10/2024)

Menyikapi Keputusan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah yang diundur-undur sampai bulan November dengan alasan kesibukan dan tidak mengindahkan Surat Himbauan Musyawarah Daerah Nomor 1.1/027/1446.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya bulan September 2024.

” Hal itu tidak dapat diterima secara organisasi, karena pada dasarnya kita semua punya kesibukan, pertanyaannya kemudian, Kesibukan seperti apa, Nah, yang kita lihat Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, Awang Darmawan selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, diduga malah sibuk mengajak para kader pimpinan cabang untuk terlibat aktif di Pilkada mendukung salah satu paslon tertentu. Jangan sampai karena itu juga, organisasi ini hanya masih ingin dimanfaatkan untuk momentum itu melalui Aliansi Matahari Muda yang dibentuknya. Ujar Whardiansyah selaku Ketua PC Pemuda Muhammadiyah Maccini.

Kami menyurat ke Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan tembusan ke Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, ada tujuh poin yang kami sampaikan, sebagai respon dari ketidak konsistenan dari PD Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, dari segi jadwal, SK Kepanitiaan dan Perangkat Musyda, tidak ada yang jelas dan serius untuk dijalankan secara terbuka kepada Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah di Kota Makassar.

Oleh karena itu, salah satunya untuk menerima permohonan audiensi kami supaya aspirasi ini bisa ditindak lanjuti. Kita khawatir PD Pemuda Muhammadiyah hanya runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Lanjut Whardiansyah yang merupakan Kader Senior Pemuda Muhammadiyah di Kota Makassar.

Rapat Koordinasi sebelumnya hanya penyampaian terkait pengunduran, tidak ada ruang diskusi dan rembuk bersama, bagaimana menyikapi subtansi organisasi untuk perhelatan Musyda.

Seperti halnya aturan soal NBM dengan syarat administrasi minimal satu tahun, kami juga sudah sampaikan bahwa kami melihat Illat atau klausul dari aturan itu adalah menghindari kader karbitan yang ingin menjadi pimpinan, kita tidak boleh mengabaikan proses faktual para calon formatur yang sudah berMuhammadiyah, bagi yang kurang dari setahun, dapat dimohonkan memberikan keterangan tambahan berupa Surat Pernyataan dari Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat bahwa orang yang dimaksudkan telah aktif berMuhammadiyah selama belasan tahun dengan segala kontribusinya sebagai pimpinan Ortom bahkan sebagai pembantu pimpinan di Majelis.

Kami yakin integritas Ayahanda Pimpinan Cabang bisa kita jadikan jaminan dan juga sebagai usaha Ayahanda pimpinan Muhammadiyah Cabang memperjuangkan kader terbaiknya. Pungkasnya.

Ada Apa Guru PAI Datangi Kantor Kemenag Selayar, Pertanyakan Pencairan Sertifikasi yang Tak Kunjung Tuntas

WARTASULSEL, SELAYAR – Sejumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Selayar untuk mempertanyakan pencairan tunjangan sertifikasi yang dinilai bermasalah. Para guru mengeluhkan proses pencairan yang dianggap tidak merata dan cenderung dipersulit, meski telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Menurut salah satu perwakilan guru Agama Dina mengatakan, tunjangan yang seharusnya diterima sesuai jadwal sering kali tertunda tanpa alasan yang jelas. “Kami sudah melengkapi semua persyaratan, tetapi sampai sekarang tunjangan belum cair. Bahkan, beberapa rekan sudah menerima, sementara kami belum,” ungkapnya.

beberapa penerima tunjangan sudah di cairkan tanpa berkas lengkap dan tidak di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pendidik Agama Islam

Menanggapi hal ini, perwakilan Kemenag Selayar menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data penerima sertifikasi, dan menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

Disaat yang sama Kasubag TU Saiful Herman mengatakan, “Sudah dicairkan sebenarnya, namun masih menjadi persoalan. Ya, satu ampra kan melibatkan banyak orang, ada yang berkasnya sudah selesai, tetapi belum semuanya selesai diproses. Memang ada proses yang mungkin memakan waktu, seperti pekan ini, yang dikatakan mungkin dalam 2-3 hari akan ada perkembangan. Begitu berkasnya lengkap, prosesnya dilanjutkan, tapi karena satu ampra itu melibatkan banyak orang, maka setiap orang diproses secara bertahap.” Jelasnya

Tidak Hanya itu Ketua AGPAII Kepulauan Selayar Jumardianto menjelaskan terkait dengan kondisi ini, Kami dari AGPAII telah membantu menjembatani dan mengkomunikasikan terkait kendala pencairan TPG guru – guru PAI. Pada malam sabtu kemaren, bersama 2 orang pengurus AGPAII menemui pak kepala kantor Kemenag Kep Selayar untuk mengkonfirmasi apa sebab sehingga beberapa teman GPAI tidak dapat di cairkan sertifikasi. Dan beliau menyampaikan bahwa sebelum beliau menandatangani Berkas, maka beliau melihat laporan teman. – teman, secara sampel. Dan beliau menemukan beberapa kekurangan dalam berkas tersebut, seperti tidak ada SK pembagian tugas, tidak ada materai dll. Sehingga beliau meminta berkas dikembalikan ke PAIS untuk dilengkapi teman2 GPAII untuk kemudian disodorkan kembali selanjutnya di proses pencairannya. Hasil itu kemudian kami sampaikan kepada teman2 GPAI via group WA. Ucapnya

“Lebih awal, kami dari DPD AGPAII sudah menghimbau kepada teman2 untuk tidak melakukan hal – hal yang lebih jauh, karena hemat kami mengkomunikasikan persoalan tentu lebih baik. Namum hasil audensi dengan pak kepala kantor yang kami sampaikan kepada teman GPAII tidak di anggap Solusi. Sehingga teman2 memilih mendatangi kantor Kemenag. Secara keorganisasian kami telah memfasilitasi dan meminta kepada teman2 untuk kemudian mengambil dan melengkapi berkas nya. Oleh karena itu jika ada hal yang terjadi kemudian itu bukanlah bagian dari keputusan organisasi, melainkan keputusan personal para guru sebab itu menjadi bagian dari haknya untuk berpendapat yang tentunya tidak bisa kami melarang”. Jelas Jumardianto

Para guru berharap pihak Kemenag Selayar segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kepastian waktu pencairan yang jelas. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses pencairan agar tidak ada kesan tebang pilih di kalangan guru yang berhak menerima tunjangan.

Kejadian ini menjadi sorotan di kalangan pendidik Agama Islam di Kabupaten Selayar, mengingat pentingnya tunjangan sertifikasi bagi kesejahteraan guru. Para guru berharap ada solusi konkret dari Kemenag agar tidak ada lagi keterlambatan pencairan di masa mendatang.

 

DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2024-2029 Belum Bentuk Tatib dan Pimpinan Definitif, LSM LIRA Selayar Ada Apa ?

WARTASULSEL, SELAYAR – Memasuki beberapa bulan masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2024-2029 masih belum membentuk tata tertib (tatib) serta mengesahkan pimpinan definitif. Situasi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satunya LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Selayar.

Humas LSM LIRA Selayar, Noer, menyatakan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembentukan tatib dan pengesahan pimpinan definitif di DPRD. “Seharusnya DPRD segera menyelesaikan pembentukan tata tertib dan memilih pimpinan definitif agar roda pemerintahan serta pengawasan terhadap kebijakan daerah dapat berjalan efektif. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat: ada apa sebenarnya di balik proses ini?” ujar Noer.

Ia menambahkan, ketidakpastian ini dapat memengaruhi kelancaran program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Selayar. Selain itu, lambannya pembentukan tatib dan pengesahan pimpinan definitif juga dikhawatirkan akan memperlambat fungsi pengawasan dan legislasi yang menjadi tanggung jawab DPRD.

Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arfianto, dalam keterangannya pada 29 September 2024, mengomentari situasi ini. “DPRD Selayar masih belum memiliki pimpinan tetap maupun tatib yang diperbarui. Dengan kewenangan pimpinan sementara yang terbatas, sementara APBD Perubahan 2024 belum disahkan dan APBD Pokok 2025 juga belum dibahas, seharusnya pimpinan sementara fokus mempersiapkan pelantikan pimpinan tetap. Apalagi, PAN dan PKS sudah memiliki Surat Keputusan (SK) wakil ketua DPRD,” ujar Arfianto.

Ia juga menyoroti bahwa pimpinan sementara melampaui tugas utamanya sebagaimana diatur dalam PP 12 tahun 2018, dengan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi, badan anggaran, dan badan musyawarah, yang seharusnya menjadi tugas pimpinan tetap. “Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 3434 Tahun 2024, partai yang telah menetapkan pimpinan harus segera melantik tanpa menunggu semua partai menyelesaikan prosesnya, karena pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial,” tambah Arfianto.

Dalam situasi ini, LSM LIRA mendesak DPRD untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan hambatan yang ada demi kepentingan masyarakat Selayar secara keseluruhan.

“Kami berharap anggota dewan lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Masyarakat Selayar menaruh harapan besar pada mereka,” tutup Noer.

 

Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Bontomatene Berjalan Lancar

Wartasulsel, Bontomatene Selayar – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bontomatene melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3, Rahman dan Daeng Marowa, yang berlangsung pada hari ini. Kegiatan kampanye dimulai pada pukul 08.25 WITA dan berakhir pukul 11.20 WITA. Pengawasan langsung dipimpin oleh Ketua Panwascam Bontomatene, Muhammad Darwis, didampingi oleh anggota Panwascam, Nur Syamsidar dan Syamsuddin, serta satu staf penanganan pelanggaran. 28/09/2024

Kampanye pasangan calon nomor urut 3 ini turut dihadiri oleh beberapa tokoh pendukung seperti Andi Zaenul Mustakim, Sopyan, Andi Langke, Syahrir, dan H. Basi Daeng. Dalam kampanyenya, Rahman dan Daeng Marowa menyampaikan visi dan misi mereka, yaitu “Di laut kita kaya, di darat kita sejahtera, di jasa dan industri kita maju.”

Sebelum kampanye dimulai, Panwascam Bontomatene diberikan kesempatan selama kurang lebih lima menit untuk menyampaikan imbauan terkait pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Panwascam Bontomatene Muh. Darwis mengatakan, tujuan Pengawasan ini adalah Dalam rangka menjaga integritas proses pemilihan, pengawasan secara langsung dilakukan untuk memastikan tidak terjadi potensi pelanggaran dalam setiap tahapan kampanye. Pengawas pemilihan bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik terkait pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, maupun potensi sengketa antar peserta pemilihan. Ujar Muh. Darwis

Hadir pula dalam acara tersebut Kapolsek Bontomatene beserta jajarannya yang turut mengamankan jalannya kampanye. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib dan aman tanpa adanya pelanggaran yang dilaporkan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.