Saiful Arif Mendaftar di PAN pada Hari dan Tanggal Pelantikannya sebagai Wakil Bupati

Daerah, Politik|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – H. Muh. Basli Ali dan Saiful Arif dilantik di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kep. Selayar periode 2021 sd 2025, pada Hari Jumat tanggal 26 Februari 2024.

Hal ini menjadi alasan utama Saiful Arif mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Kep. Selayar untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini, pada hari Jumat lalu, bertepatan tanggal 26 April sekitar jam 09.15 pagi.

Menjawab pertanyaan pewarta, Sabtu (27-4) sore, Saiful Arif yang dalam perjalanan ke Makassar – lanjut ke Wakatobi untuk menjadi salah satu Pembicara dalam Seminar Internasional terkait Cagar Biosfer, menyatakan, pemilihan hari dan tanggal ini, bukan karena pertimbangan mitos, tapi untuk dijadikan sebagai motivasi dan dorongan semangat dalam perjuangan berikutnya.

Saiful Arif yang didampingi oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diterima Ketua Tim Penjaringan DPD Partai Amanah Nasional (PAN) Muhammad Husni didampingi Ahmad Firdaus dan Muh. Sukri. Sementara itu, anggota Tim Lainnya, Hasiruddin dan Yanwar Taufiq berhalangan hadir.

Kepada Saiful Arif dan pendampingnya, Muh. Husni menjelaskan, Partai (PAN, red) memberinya amanah untuk menerima bakal calon Bupati dan / atau Wabup dan berkasnya masing masing sejak tgl 19 April sd 10 Mei 2024. Empat bulan sebelum pencoblosan pihaknya akan melakukan Survey, yang hasilnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan bakal calon yang akan diusungnya.

Sementara itu, Saiful Arif sedikit mengulang dan bernostalgia saat dirinya dilamar H. Syahrir Wahab sebagai Wakilnya dan hasilnya terpilih sebagai Bupati pada periode ke dua, 2010 sd 2015.

Saiful Arif kembali terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi H. Muh. Basli Ali pada periode keduanya, 2021 sd 2025.

Sejak kami membuka Pendaftaran, 19 April yang lalu, Saiful Arif adalah Pendaftar kedua di PAN. Pendaftar pertama adalah kader PAN, Ali Yathas, kunci Muh. Husni.

Untuk diketahui, hasil Pemilu 2024 ini, DPD PAN Kep. Selayar meraih 4 kursi, sebelumnya hanya 3 kursi.

Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Selayar kembali melaksanakan buka bersama

Daerah, Politik|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Seperti Ramadhan tahun sebelumnya, pada Ramadhan 1445 Hijiriah tahun ini, Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Selayar kembali melaksanakan buka bersama (bukber).

Bukber berlangsung di aula Restorasi Kantor NasDem Selayar, dihadiri pengurus DPD Partai NasDem Kepulauan Selayar dan Pengurus Partai Politik di daerah ini.

Buka puasa bersama ini tentu adalah bagian dari bagaimana kita berupaya membangun kesejukan politik, selain itu yang utama adalah mempererat tali silaturahmi dibulan penuh berkah, jelas Ketua DPD Partai NasDem Kepulauan Selayar, Ir. H. Ady Ansar, S.Hut., .MM.Pub, IPM.

Dalam sambutannya membuka acara buka bersama, H. Ady Ansar, yang saat ini masih aktif sebagai Wakil Rakyat di DPRD Sulawesi Selatan, menyempatkan pesan-pesan pembangunan terutama menjelang tahapan Pilkada Selayar 2024. Yang pada kesimpulannya menyebut kesiapan dirinya untuk maju menjadi Bupati Kepulauan Selayar.

NasDem membuka ruang komunikasi dengan semua partai politik, apalagi memang suara NasDem didaerah ini meningkat, ditambah lagi dukungan masyarakat Selayar, juga terus mengalir memberi support untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. ” Insya Allah, kita tunggu tanggal mainnya, beberapa waktu kedepan, singkat H. Ady Ansar.

Sementara itu Arsil Ihsan, humas Partai NasDem Selayar menjawab bahwa buka bersama ini dilaksanakan oleh H. Ady Ansar dan keluarga sebagai bentuk rasa syukur dibulan suci penuh berkah. Sekaligus sebagai moment, semakin memperat tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat dan jajaran pengurus.

Karena bukber ini dihadiri oleh pengurus partai politik, khususnya dari parpol koalisi maka kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai silaturahmi politik dan komunikasi politik dalam membangun kekuatan menghadapi Pilkada 2024.

” Ya, kita juga bisa maknai bahwa ini merupakan silarurahmi politik sekaligus komunikasi politik untuk memberikan jangkar yang lebih kuat kepada Pak H. Ady Ansar, untuk maju menjadi Bupati Kepulauan Selayar di Pilkada 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi dilaksanakan.” jelas Arsil.

Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan Pak H. Ady Ansar bisa maju sebagai kandidat Bupati dan tentu saja semua bisa terwujud jika masyarakat Kepulauan Selayar mendukung beliau menjadi nakoda dalam membangun Kepulauan Selayar kedepannya.

” Bukan apanya, beliau H. Ady Ansar, Ketua NasDem Selayar, saat ini masih aktif sebagai Ketua Fraksi NasDem di Parlemen Sulsel, dan ini tentu menjadi referensi positif untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menentukan pilihan. ” Kunci Arsil.

Semakin Optimis, Zainuddin Hasan Terus Didorong Sebagai Putra Daerah ke Senayan

Pemilu, Politik|oleh

WARTASULSEL, Bulukumba – Bupati Bulukumba 2010-2015, H. Zainuddin Hasan semakin optimis memenangkan kontestasi Pemilu 2024.

Putra Bulukumba yang dikenal dengan ‘Bapak Pembangunan’ itu memiliki kans kuat meraih 1 kursi di Partai Demokrat menuju Senayan.

Berada di nomot urut 2 Partai Demokrat untuk Caleg DPR-RI Dapil Sulsel 2, Zainuddin Hasan diterima dengan baik oleh masyarakat Bulukumba.

Warga Bulukumba meyakini, Zainuddin Hasan sebagai putra Bulukumba, diberi ruang dan kepercayaan untuk mewakili masyarakat Bulukumba di Senayan.

Salah seorang warga asal Kecamatan Bulukumpa, Muhammad Basri mengatakan, dirinya bangga mendukung Zainuddin Hasan di DPR RI.

“Pak Zainudin ini sudah nyata bekerja. Hasil karyanya sudah dirasakan masyarakat Bulukumba, bahkan Sulawesi-Selatan,” Ujarnya, Minggu 21 Januari 2023.

Muhammad Basri mengaku, Masjid Islamic Center Dato Tiro (ICDT) Bulukumba adalah karya nyata Zainuddin Hasan yang mengangkat peradaban Islam di Butta Panrita Lopi.

Tak hanya Muhammad Basri, warga Gantarang, Ni’mawati juga mengakui, semasa pemerintahan Zainuddin Hasan sebagai Bupati, juga berhasil menghadirkan lapangan kerja yang cukup.

“Anak saya kan dulu bekerja di Mall Mega Zanur. Itu yang kuingatkanki pak Zaidin,” Katanya.

Dukungan kepada H. Zainuddin Hasan terus berdatangan sejauh ini. Menurut relawan Zainuddin Hasan, Andi Satria sampai saat ini, sudah puluhan titik yang sudah dikunjungi di Bulukumba.

“Alhamdulillah, masyarakat terus menerus meminta untuk bersilaturahmi dengan beliau. Saat ini masih banyak jadwal yang sementara diatur. Ini adalah salah satu bukti keinginan masyarakat Bulukumba untuk beliau,” Jelas pria yang kerap disapa Andu Ongang.

Olehnya, tokoh masyarakat Herlang itu meminta maaf jika masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa ditemui secara langsung, karena padatnya jadwal pertemuan yang masuk.

Oknum ASN di Selayar Dikabarkan Terlibat dalam Aktivitas Kampanye untuk Caleg

Politik, Sorot|oleh

WARTASULSEL, Selayar,- Kehebohan muncul di Selayar setelah bermunculan dugaan terkait keterlibatan seorang camat dalam aktivitas kampanye politik guna mendukung seorang calon legislatif (caleg).

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menunjukkan adanya dugaan kuat terhadap seorang camat, meskipun belum secara resmi disebutkan namanya, yang diduga terlibat aktif dalam rangka mendukung kampanye politik seorang caleg di wilayah tersebut.

Kehadiran oknum camat dalam upaya promosi dan kampanye politik bagi caleg menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran kode etik serta ketidaknetralan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

Pihak berwenang setempat telah memberikan pernyataan bahwa investigasi sedang berlangsung guna mengusut tuntas dugaan ini. Walau demikian, belum ada informasi resmi yang diberikan terkait hasil dari penyelidikan terhadap perilaku oknum camat yang bersangkutan.

Keterlibatan aparat pemerintah, terutama seorang camat, dalam aktivitas kampanye politik mengundang pertanyaan serius akan netralitas dan integritas proses politik. Masyarakat dan pihak terkait menantikan langkah konkret guna menegakkan prinsip netralitas yang seharusnya dipegang teguh oleh para pejabat publik.

Kader dan Simpatisan Partai NasDem Sulawesi Selatan Hadiri Orientasi Calon Anggota Legislatif.

Daerah, Nasional, Pemilu, Politik|oleh

Makassar, Wartasulsel –  Belasan ribu kader dan simpatisan Partai NasDem Sulawesi Selatan menghadiri pembukaan orientasi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Kamis (22/6/2023).

Acara ini dibuka lansung oleh ketua partai NASDEM Surya Paloh. Beliau mengapresiasi para kader NasDem se Sulawesi khususnya Sulawesi selatan, bahwa Sulawesi selatan menjadi satu2nya provinsi yang memiliki target perolehan kursi pada pemilu 2024.

Turut hadir Rusdi Masse selaku ketua DPW partai NasDem Sulawesi selatan yang memulai sambutannya dengan Ucapan terimakasih kepada para kader NasDem sulsel serta bacaleg atas partisipasi dan kerja samanya dalam pelaksanaan Orientasi calon legislatif se sulawesi dan sulawesi selatan yg berjalan lancar sampai saat ini.

Ketua DPD PARTAI NasDem Selayar, Ir.H.Ady Ansar, S.Hut.,M.M,Pub.,IPM menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini adalah bagian dari tugas partai dan secara khusus legislator Nasdem juga menyebut akan bekerja keras memperjuangkan target kursi partai NasDem di kab. Kep. Selayar.

“harapannya agar proses pemilu 2024 mendatang disemua dapil di kepulauan selayar Partai NasDem dapat lebih ditingkatkan”  hal ini disampaikan karena Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu daerah pemilihan yang merupakan lumbung suaranya saat maju menjadi Legislator DPRD Sulsel dari Partai Nasdem. (Nurul)

Hartono Jaya : Politik Uang, Mengapa Suara Kita Harus Dibeli?

Opini, Pemilu, Politik|oleh

 

TULISAN ini dimulai dengan ilustrasi. Bayangkan jika Anda hidup dalam suatu kelompok yang jumlahnya beberapa lusin orang saja. Di lingkungan Anda itu ada banyak kelompok lain yang mungkin saja membuat Anda dan kelompok Anda kurang aman. Lalu muncul ide untuk membentuk organisasi yang akan menjadi wadah yang menyatukan dan melindungi anggota kelompok Anda. Ide itu menjamur ke banyak anggota kelompok. Lalu dimulailah pertemuan demi pertemuan untuk membahas pembentukan organisasi. Hasilnya semua sepakat dan berdirilah organisasi yang dicita-citakan itu.

Sekarang tiba saatnya bagian penting, memilih pemimpin organisasi. Bayangkan saat momen itu tiba, Anda dianggap tidak memiliki hak pilih oleh teman-teman Anda. Alasannya karena keberadaan kita tidak setara dengan kelompok yang lain. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari suatu kelompok tetapi disaat yang sama tidak diakui (dianggap berbeda) hak pilihnya untuk memilih ketua organisasi? Martabat kita sebagai manusia yang setara pasti tercederai.

Dua paragraf di atas hanya sebuah ilustrasi saja. Tetapi ketiadaan hak pilih memiliki fakta dalam sejarah. Biasanya ketiadaan hak pilih dalam sejarah menyasar kaum perempuan. Dan orang-orang marah dengan keadaan seperti itu. Mereka yang marah itu mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak pilihnya. Ada yang menempuh jalan damai dan ada juga jalan kekerasan sampai pada tahap mengorbankan nyawa demi memperjuangkan hak pilih.

Emily Davidson di Inggris contohnya. Sebagaimana disinggung Acemoglu dan Robinson dalam buku The Narrow Corridor, States, Societis, and The Fate of Liberty, pada 4 Juni 1913, dipacuan kuda Epsom Derby, saat pertandingan balapan kuda sedang berlangsung, Davidson berlari ke lintasan Anmer, kuda milik Raja George V dengan membawa bendera Suffragettes (pejuang hak suara perempuan) warna ungu, putih, dan hijau. Emily Davidson terlindas oleh kuda dan meninggal empat hari kemudian akibat luka yang dideritanya.

Namun, setelah pengorbanan mengerikan yang dilakukan Dividson itu, hak suara perempuan di Inggris tidak serta merta diberikan. Butuh lima tahun setelah kejadian itu, barulah perempuan memiliki hak suara dalam Pemilihan Parlemen di Inggris. Betapa Panjang, keras, dan terjalnya perjuangan kaum perempuan hanya untuk memiliki hak pilih yang setara dengan laki-laki. Ini hanya salah satu contoh perjuangan hak pilih kaum perempuan. Di Amerika perjuangan hak pilih perempuan juga terjadi dalam waktu yang panjang. Mereka butuh waktu 70 tahun hanya untuk meloloskan ketentuan hak pilih perempuan dalam konstitusi Amerika.

Jika memang memiliki hak pilih sebagai warga negara begitu penting, berkaitan dengan eksistensi kita sebagai manusia yang setara, lalu mengapa suara kita harus dibeli hanya untuk digunakan dalam Pemilihan Umum? Untuk menjawab pertanyaaan ini, saya terlebih dahulu akan menguraikan problem politik uang yang didasarkan pada beberapa literatur dan pengamatan pribadi selama Pemilu ataupun Pemilihan (Pilkada) berlangsung.

Memahami Masalah Politik Uang

Menurut Burhanuddin Muhtadi, pada 1970-an, saat terjadi gelombang ketiga dan keempat demokratisasi versi Huntington, Pemilu telah menjadi norma global. Namun optimisme itu harus ditinjau ulang ketika fakta menunjukkan bahwa banyak negara hanya memenuhi standar minimal demokrasi.

Salah satu problem yang melanda demokrasi adalah maraknya politik uang. Pemilu menjadi ajang jual beli suara yang fatal bagi kesehatan Lembaga politik kita. Mengapa? Karena politik uang adalah bentuk manipulasi elektoral yang benar-benar tidak mencerminkan kehendak politik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Burhanuddin Muhtadi dalam buku “Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru” mendefinisikan politik uang sebagai usaha terakhir dalam memengaruhi keputusan pemilih dalam memberikan suara di Pemilu, yang dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum pemungutan suara, dengan cara memberikan uang tunai, barang, atau keuntungan material lainnya kepada pemilih. Bahasa sederhananya adalah “Serangan Fajar”.

Masalahnya sekarang adalah seberapa efektifkah politik uang dalam meningkatkan perolehan suara bagi seorang politisi dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada?

Jawaban yang diberikan Burhanuddin Muhtadi sangat kontra intuitif. Kita selalu mengira politik uang sangat efektif meningkatkan peroleh suara seorang politisi. Jawabannya sebenarnya: “politik uang sangat tidak efektif dalam mendongkrak peroleh suara seorang politisi”. Tapi jawaban ini telah diuji secara kuantitatif oleh Burhanuddin Muhtadi.

Jika demikian jelas pertanyaan susulan muncul: “lalu mengapa politik uang terus dilakukan oleh para politis?” jawabannya seperti ini: memang kurang efektif dalam mendongkrak perolehan suara, tetap cukup untuk memperoleh margin kemenangan dalam kompetisi antar politisi dalam satu palagan politik.

Jawaban ini cukup masuk akal, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Sedikit saja selisih suara adalah penting untuk mengalahkan pesaing dalam satu partai.

peningkatan partisipasi pemilih.

Alasan kedua adalah politisi yang sedang berkompetisi membutuhkan margin kemenangan dengan lawannya. Sebagaimana sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, sekalipun politik uang tidak signifikan dalam meningkatkan perolehan suara, tetapi cukup signifikan sebagai taktik memperoleh selisih kemenangan dari lawan politiknya.

Kedua alasan yang diuraikan di atas saling berkaitan satu sama lain dan membentuk lingkaran setan yang tiada putusnya. Karena watak politik yang ekstraktif, efikasi politik masyarakat menjadi rendah. Karena efikasi politik yang rendah maka suara harus dibeli. Politisi harus menjadi pembeli suara agar mereka memperoleh tambahan suara untuk memperoleh kemenangan. Kemudian berlanjut lagi, karena mereka membeli suara, maka politisi harus memperkaya diri. Menyebabkan watak politik yang ekstraktif, rendahnya efikasi politik, dan politik transaksional. Begitu seterusnya.

Berdasarkan uraian itu, sulit rasanya memutus mata rantai antara politik uang dan efikasi politik yang rendah karena Lembaga politik yang ekstraktif. Kampanye anti politik uang yang dilakukan selama ini dengan pendekatan matematika, jumlah uang diterima dibagi per bulan dalam lima tahun lalu kemudian perhari. Nilainya menjadi sangat kecil lalu di kaitkanlah dengan martabat kita sebagai warga negara.

Kampanye seperti itu sama sekali salah sasaran. Tidak mengena pada inti persoalan. Politik uang tidak sesederhana itu. Bukan lagi soal martabat yang setara sebagai manusia sebagaimana ilustrasi di awal tulisan ini. Martabat benar-benar kabur, sebab sejak awal masyarakat sudah merasa kehilangan martabatnya di hadapan culasnya watak Lembaga politik kita yang ekstraktif.

Hartono jaya

Bawaslu Selayar Temukan Pelanggaran Sekdes Desa Tarupa, Suharno ; ini melanggar pasal 51 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Hukum, Politik|oleh

Kepulauan Selayar, Wartasulsel – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini sementara mendalami dugaan keterlibatan aktif perangkat desa menyebarluaskan banners balon legislatif Pemilu 2024.

Informasi dugaan pelanggaran perangkat desa ikut menyebarluaskan banners bacaleg peserta Pemilu 2024 kami terima dari informasi masyarakat dan temuan Bawaslu Selayar.

” Ia ada beberapa informasi masyarakat dan temuan terkait keterlibatan perangkat desa aktif yang saat ini kami dalami. Yakni perangkat Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate, Desa Batubingkung Kec Pasimaranu dan Desa Bontobulaeng Kec Pasimasunggu Timur, jelas Suharno. SH, Ketua Bawaslu Selayar, Kamis (15/6/2023).

Suharno melanjutkan, Bawaslu telah melakukan kajian dan hasilnya adalah pelanggaran terhadap UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa sehingga hasilnya akan kami teruskan ke instansi terkait dalam hal ini BPMDes Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sudah ada tiga informasi masyarakat terkait perangkat desa yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu yaitu penerusan laporan dari Panwascam Pasimaranu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate

Tindakan perangkat desa yg menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu atau bakal calon tertentu diduga melanggar bl pasal 51 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Bawaslu sudah menginstruksikan jajaran pengawas pemilu untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan- larngan dalam tahapan pemilu seperti pihak-pihak yang dilarang mensosialisasikan partai politik peserta pemilu atau menunjukkan keberpihakannya kepada partai politik peserta pemilu, pungkas Suharno.

Data yang diterima Pewarta, Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar merupakan salah satu area terasrir rawan praktek politik uang dalam Pemilu 2024 yang akan datang.

Praktek politik uang menjadi bahan perhatian khusus pemerhati demokrasi dan Pemerhati Pemilu 2024 yang berharap agar referensi kerawanan praktek politik uang diwilayah ini, dapat menjadi perhatian serius pemangku tugas dalam pemberantasannya. (Tim).

Kontestasi perempuan dalam pemilu 2024

Media, Politik|oleh

WartaSulsel – Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka dalam bernegara. Sebagaian besar pihak menilai, kondisi budaya masyarakat dan kekuasaan yang masih patriarki mengharuskan agenda kesetaraan gender menjadi prioritas dalam penegakan demokrasi di Indonesia, yang harusnya perbedaan gender sudah bukan menjadi perdebatan lagi di kalangan masyarakat, karena saling hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Negara demokrasi itu dikarenakan adanya pemilihan umum (pemilu).

Kaum Perempuan mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Peran perempuan di kancah perpolitikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterwakilan perempuan sangan berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu nanti, baik menjadi pemilihnya, penyelenggaranya, salah satu calon kepala daerah, maupun calon legislator. Dan perempuan harus lebih aktif , dengan itu perempuan tidak akan dijadikan obyek saja untuk meraup suara tapi dilibatkan sebagai subyek dalam pemilihan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah di jelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara dalam negara, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, sampai hari ini masih sangat sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Tahun 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi sesuai keputusan tentang pelaksanaan PEMILU sudah tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.

Dalam penyelenggaraan pemilu, perempuan memiliki peran strategis. Pasal 10 ayat 7 undang-undang 7 Tahun 2017 terkait dengan komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. KPU sudah mengakomodasi dan mengupayakan agar perempuan mendapat ruang untuk dapat berkontribusi secara aktif pada bidang tata kelolah kepemiluan tersebut. (Red)

Warga Rappocini : Kami Dukung Panglima Ta’ karena Religius dan Tegas

Politik|oleh

Wartasulsel, Makassar – Ketua Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulsel Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Mappanyukki (Panglima Ta’) diundang bersilaturahmi oleh jemaah Masjid Da’watul Khaer dan warga Buakana, Rappocini, Makassar, Minggu 26 Februari 2023.

Menurut Baharuddin, salah seorang warga setempat mengatakan, jika ingin Sulsel maju dan pemerintahannya bersih, maka harus dipimpin oleh seorang yang berkarakter tegas namun bijaksana.

“Kami warga disini (Buakana) satu suara untuk Panglima Ta’. Karena menurut kami beliau sosok yang religius, tegas dan bijaksana. Ini yang cocok jadi Gubernur Sulsel,” kata Baharuddin.

Senada, Nurul, warga Buakana lainnya mengaku telah mantap akan mendukung dan memilih Panglima Ta’ menjadi Gubernur Sulsel 2024 mendatang.

Sebab menurut Nurul, untuk menjadikan Sulsel jauh lebih baik, maka perlu tokoh seperti Panglima Ta’.

Dirinya banyak mencari informasi tentang seluruh calon Gubernur Sulsel, namun yang memenuhi kriteria hanya Panglima Ta’.

“Insya Allah kita semua diberikan umur panjang dan kesehatan, kami sekeluarga berkomitmen mendukung penuh dan mensosialisasikan Panglima Ta’ hingga ke keluarga di daerah,” kata Nurul.

Sementara dalam sambutannya, Panglima Ta’ berterima kasih kepada warga Rappocini karena telah mengundang dirinya dalam acara silaturahmi.

Eks Pangdam XIV Hasanuddin ini mengatakan, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sehingga pemimpin itu harus yang bertanggungjawab.

“Sehingga, jika masyarakat Sulsel menginginkan saya maju sebagai calon Gubernur Sulsel, maka itu adalah amanah dan wajib dijalankan,”ujarnya.

Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat Rappocini untuk berjuang menjadikan Sulsel lebih maju, bersih dan bermartabat. Tentunya jika Sulsel maju, maka masyarakatnya ikut sejahtera.

“Saya tidak mau menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, karena berjanji itu berat. Namun jika diberi amanah menjadi gubernur, maka Insya Allah saya tidak akan mengecewakan orang yang mendukung saya,” tegas Ketua DPD Pepabri Sulselbar ini. (*)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.