Ruas Jalan Tak Kunjung di Perbaiki, Warga Dusun Karama Desa Bonea Makmur Tagih Janji Bupati Selayar

Sorot|oleh

WARTASULSEL – Warga Dusun Karama” Lembang Gantarang Lohe Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan mengeluhkan jalan Desa yang rusak parah belum pernah di Lirik Pemerintah.

Masyarakat Dusun Karama” hanya mengandalkan Swadaya dengan melaksanakan Kerja Bakti tiap Hari Jumat untuk memperbaiki dan merapikan jalan yang kondisinya tersebut 90 persen rusak parah.

Di ketahui Jalan Desa ini dari Dua Periode Bupati Basli Ali sebagai Bupati Selayar tidak pernah di anggarkan, datang Ketika Kampanye untuk mengambil simpati Masyarakat. Saat kampanye Periode Kedua, berjanji akan di Perbaiki hingga saat ini Periode akan berakhir belum ada tanda – tanda perbaikan.

Irfan salah satu masyarakat Dusun Karama” mengatakan, Waktu Datang ke kampung Kampanye Periode Kedua Pak Basli sudah melihat sendiri jalanan kampung Kami, ” gampang itu anggarannya tidak sampai 800 juta” ucap Basli Ali kepada Warga Dusun Karama”.

“Kami warga Dusun Karama tagih janji Bupati yang akan memperbaiki jalanan yang tak pernah kunjung diperbaiki, apalagi saat ini sudah mulai memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah”

Irfan menyebut para warga menagih janji Bupati Selayar yakni ‘melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana prasarana publik terutama di wilayah Kecamatan Bontomanai dengan akses yang di lalui Pejabat Publik.

Ia menegaskan warga meminta Bupati Selayar untuk memerhatikan dan memperbaiki jalan di Dusun Karama” Lembang Gantarang Lohe Desa Bonea Makmur agar dapat dilalui dan memudahkan mobilitas warga.

“Problem subtansial infrastruktur tak kunjung diperbaiki di Dusun Karama Desa Bonea Makmur, yang jalannya kurang diperhatikan dan lumayan sering di kunjungi Bupati Selayar itu masih tidak menggugah hati dan pikirannya untuk memperbaikinya jika melihat kondisi lapangan yang dilihat langsung dengan matanya sendiri”, sebutnya

Ketegangan antara WNA Dengan Warga Lokal Selayar belum ada titik temu

Sorot|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Warga Negara Asing (WNA) asal Jerman, yang mengelola pantai Pinang di Pantai Timur Selayar, di Kecamatan Bontosukuyu Kepulauan Selayar, nyaris bentrok dengan warga Kepulauan Selayar yang memancing di pantai Timur pada, Senin (25/3/2024).

Berawal saat kami berlabuh dan memancing di Pantai Timur dan kemudian kami didatangi oleh seorang yang mengaku pengelola obyek wisata dan anak buah sang WNA, kemudian tiba-tiba mereka datang pake speedboat dan menabraki kami punya perahu sambil mengancam akan memutus tali pancing dan mengelilingi perahu kami dengan speed, kami membalas keras dan mereka bertengkar, jelas Agus, nakoda kapal yang ditabraki.

Jelas sekali mereka mengusir kami dari lokasi kami memancing, entah apa yang ada dibenak bule itu, ujar Agus.

Bukan saja kami, tapi beberapa kali memang orang Jerman disitu bikin ulah melarang nelayan mancing dan malah menabraki perahu nelayan. Sudah banyak kejadian pengusiran dan sudah beberapa kali menabrak perahu nelayan lokal.

Hingga saat ini belum ada penyelesaian ketegangan namun diperoleh informasi, bahwa ada keterlibatan orang atas keberadaan warga negara asing dalam mengelola Pantai Pinang sebagai obyek wisata khusus.

Redaksi juga cukup kesulitan melakukan konfirmasi ke pihak WNA asal Jerman yang mengelola obyek wisata Pantai Pinang. (Tim).

Soroti Dugaan Korupsi Proyek APBN dan Dana Desa 2023 di Selayar, KOMAKS Demo Kejati Sulsel

Sorot|oleh

MAKASSAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan (KOMAKS) mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (07/03/2024).

Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan menuntut mengenai dugaan korupsi dalam proyek pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Kepulauan Selayar yang menggunakan anggaran APBN tahun 2023.

Aksi unjuk rasa tersebut, menyoroti proyek infrastruktur yang di kerjakan oleh PT Marga Jampea dengan nilai kontrak mencapai Rp. 42.069.693.000. Mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBN serta menekankan pentingnya pemberantasan korupsi.

Darwis koordinator jendral lapangan KOMAKS, mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk memerangi korupsi dan mengambil langkah nyata dengan menyuarakan aspirasi mereka melalui unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan tinggi Sulsel.

“Aksi kami bukan hanya menyoroti penggunaan APBN, tetapi juga menyoroti penyalaguaan anggaran dana desa 2023 di kabupaten Selayar. Khusus Selayar baik desa daratan dan kepulauannya,” ungkapnya.

Mereka berharap agar pihak berwenang segera mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pekerjaan preservasi jalan dan jembatan dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum.

Aksi tersebut merupakan keprihatinan mahasiswa terhadap tindakan korupsi yang merugikan kepentingan negara, tetapi juga menegaskan peran aktif mereka dalam memperjuangkan integritas dan transparansi dalam pemerintahan.(*)

Siap Lanjutkan Pengabdian Saiful Arif Mendaftar di PKS Balon Bupati 2025-2026

Daerah, Sorot|oleh

WARTASULSEL, Kepulauan Selayar – Tepat 1 Ramadhan 1445 H, yang jatuh pada Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 10.00 Wita, H. Saiful Arif. SH mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029 yang akan datang di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Selayar.

Didampingi sejumlah teman, Saiful Arif, yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati mendampingi H. Muh. Basli Ali sejak 26 Feb 2021 diterima Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Selayar H Suwadi, Ketua PKS Selayar Rudi, Sekretaris Muh Alim, Bendahara Andi Tanrasang, dan pengurus lainnya.

Jika saya diterima dan diusung nanti oleh PKS, maka sesungguhnya hal ini merupakan jodoh yang tertunda, papar Saiful Arif, lalu melanjutkan, karena hal ini pernah ditempuh dalam proses Pilkada sebelumnya (2015, red), sudah melamar namun tidak sampai ke pelaminan, katanya dengan nada canda.

Proses Pendaftaran ditandai dengan penandatanganan bukti terima berkas, langsung oleh Ketua Partai Rudi, St dan Balon Bupati Saiful Arif, disaksikan para petinggi partai dan rombongan Wabup di Ruang Rapat Partai.

Dikatakannya, saya sengaja mendaftar pada *”1 Ramadan”* dan berangkat dari Masjid *”Muhajirin”* dengan niat dan harapan memperoleh motivasi kuat, dalam usaha dan perjuangan berikutnya. In syaa Allaah.

Saya mendapat amanah dan dorongan dari berbagai komponen dan komunitas Warga Selayar, baik yang tinggal di Selayar, maupun perantauan. Untuk itu, saya hadir di sini bersama beberapa pendamping, untuk mengikuti proses awal dari mekanisme yang disepakati oleh PKS, papar Saiful Arif yang merupakan Putra Asli Selayar, namun menempuh pendidikan menengah Atas dan Pendidikan Tinggi di Yogyakarta.

Saya akan melanjutkan pengabdian untuk membangun Selayar, agar keberhasilan yang telah diraih bersama Pak Basli, dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta segala kekurangan dan ketertinggalan dapat diperbaiki, dengan Semangat *”Percepatan, Pemerataan, serta pendelegasian”*(*”3 P”*, red), tentu termasuk kebutuhan warga Pulau, khususnya Air bersih, BBM, Listrik dan Signal.

Ke depan, saatnya, PKS sudah bisa meningkatkan jumlah kursinya di Legislatif agar bisa mandiri jika mengusung Paslon Bupati. Hal ini menjadi harapan bersama antara Pimpinan Partai, Rudi bersama H. Suwadi dkk, dengan Bakal Calon Bupati Saiful Arif, yang terungkap dalam dialog pada proses pendaftaran yang dipandu sekretaris Muh. Alim.

Sistem Pengambilan Nomor Antrian Kendaraan Penumpang di Pelabuhan Bira makin Bobrok

Sorot|oleh

WARTASULSEL, KEPULAUAN SELAYAR –  Bobroknya sistem pengambilan nomor antrian kendaraan penumpang tujuan pelabuhan Pamatata Selayar di Pelabuhan penyeberangan kapal feri Bira Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan jadi sorotan publik.

Sorotan dan keluhan seperti ini bukan saja terjadi sekali, namun sulitnya masyarakat pengguna kapal feri tujuan Selayar mendapat antrian kecil dipelabuhan Bira telah jadi buah bibir dan momok bagi mereka yang tak punya ordal, sementara punya kebutuhan mau cepat menuju Selayar.

” Kami sudah tiba dipelabuhan sekitar pukul 03.00 WITA, namun kami hanya bisa dapat antrian 32, sementara yang bikin kami heran mobil-mobil yang datang dibelakang kami, malah dapat antrian dengan angka kecil, termasuk teman saya beriringan dapat antrian ke 5 padahal kami berurutan, katanya sudah pesan via telepon ke petugasnya sejak masih di Makassar., ujar Andi Irwan, Selasa (5/3/2024) dinihari.

Pantauan media dipelabuhan Bira, ada sejumlah truk bermuatan peralatan industri juga menjadi muatan kapal feri KM. Kormomolin menuju Selayar. Sementara sejumlah pengendara roda empat yang datang sejak awal malam namun tak terangkut trip pertama tujuan Selayar, ramai-ramai curhat dan mengeluhkan pelayanan pelayaran kapal feri yang juga kerap berubah jadwal.

Keluhan warga Kepulauan Selayar yang menjadikan pelabuhan Bira sebagai pintu utama ke pulau Selayar meminta kepada Pemerintah untuk turun secara kontinyu melihat keluhan warganya dipelabuhan Bira.

Mereka hanya bisa mengeluh dan sesekali memainkan medsos sebagai sosial kontrol keluhan mereka. Itupun hanya dianggap angin lalu.

” Memang sudah keterlaluan kalau hal ini dianggap kecil dan angin lalu, karena ini persoalan pintu utama ke Selayar. Kalau mau bagus maka segera benahi, dan hentikan praktek mafia di dua pelabuhan serta diatas kapal-kapal feri yang melayani masyarakat Selayar. Jangan malah ada pejabat Selayar” keenakan dengan kondisi yang ada, karena ada ordal, sekali-sekali pikirkanlah rakyat kecil yang mau murah, cepat dan terlayani, biar pemerintah terlihat ada kerjanya, tegas Arsil Ihsan, aktivis jurnalis dan pemerhati Selayar. Selasa (5/3/2024).

Arsil juga menyebut akan membawa ini ke forum resmi, termasuk mempertanyakan adanya dugaan special service kepada seorang pengusaha transportasi barang dan penumpang dijalur penyeberangan Selat Selayar oleh PT. ASDP dan Pihak Pelabuhan.

Sistem Payanan tiketing Pelabuhan Bira

“Dijalur penyeberangan ini harusnya melayani maksimal masyarakat Selayar. Yang pertama karena dijalur ini orang Selayar terlalu sabar melihat praktek ordal. Kemudian sejumlah praktek muat yang diduga perlu pembenaran dan alasan juga kerap terjadi. Misalnya pengangkutan mobil tangki muatan berbahaya, dan muatan alat berat sering diperlihatkan didepan mereka. Tapi saya belum tahu, apakah jalur pelayaran ini disubsidi negara atau tidak, nanti kita pertanyakan ke Pemerintah, jelasnya.

Selain praktek tersebut, Arsil juga melihat keganjilan karena persoalan ini sudah bertahun-tahun, namun tak pernah terselesaikan. Baik pihak ASDP maupun pihak pelabuhan Pamatata dan Bira. Seharusnya berentimi seperti ini supaya orang Selayar juga merasakan pelayanan prima di pintu utama ke kampung mereka, kuncinya. (Tim).

Pegawai Pekerja Harian Lepas Sukarela Kabupaten Selayar Meradang Belum Terima SK

Daerah, Sorot|oleh

SELAYAR,- Nasib Tenaga Pegawai Pekerja Harian Lepas Sukarela (PHLS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar belum ada kepastian, Selasa (5/3/2024).

Pasalnya, puluhan PHLS yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar hingga bulan Maret 2024 belum terima Surat Keputusan (SK) Honor Daerah

Menurut sumber yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan kepada awak media mengatakan, puluhan nasib PHLS sampai saat ini belum ada kepastian, dikarenakan belum terima SK perpanjangan.

Dimana kata sumber, setiap tahunnya SK Honor daerah diberikan di awal tahun atau bulan Januari hingga pebruari. Namun tahun 2024 hingga bulan Maret 2024 para PHLS belum terima SK.

“Biasanya SK PHLS kami terima di Bulan Februari ini sudah masuk bulan Maret 2024 belum diberikan,” ujar sumber kepada media.

Dia mengatakan, belum terimanya SK Honor, tentunya nasib puluhan PHLS belum ada kepastian, apakah diperpanjang atau tidak, bahkan jika tidak SK proses pengajuan untuk gaji terhambat. Sementara pada tanggal 01 Maret 2024 ada beberapa PHLS yang mulai tidak kekantor karna tidak terima SK tersebut.

“Gimana mau gajian, kalau SK saja belum diterima, selain itu kami ini masih diperpanjang apa tidak sebagai PHLS di Pemkab Selayar ini,” jelasnya.

Hal senada dikatakan salah seorang PHLS lainnya. Dimana kata dia yang minta namanya tidak ditulis dimeria mengatakan nasib dirinya dan PHLS lainya.

“Jika belum terima SK, tentunya kami bekerja kurang fokus, bagaimana nasib dengan kami ini, bagaimana mengurus gaji kami, mau diperpanjang atau diberhentikan,” kata dia yang meminta namanya dirahasiakan.

Terpisah ketika dikonfirmasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Selayar Patta Amir melalui via telepon selulernya meski dalam keadaan aktif namun enggan diangkat. Ketika ditanya dikirim melalui pesan WhatsApp, meski sudah dibaca, namun tidak ada jawaban.***

Kades Karumpa di Duga Mark Up Dana Desa, Masyarakat merasa di Rugikan

Nasional, Sorot|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Kepala Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar diduga Mark-Up Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyelewengan dana desa ini, berindikasi menyebabkan terjadinya kerugian masyarakat dan keuangan negara.

Berdasarkan informasi dan data realisasi Dana Desa kuat dugaan di peroleh dari Tahun 2023 Sebesar 2.4 Miliar Rupiah tampak terealisasi 100%, padahal melalui informasi yang di dapat, pada kenyataannya tidaklah sepenuhnya.

Hal ini terungkap berdasarkan data dan informasi salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPBD).

Salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali mengatakan, diduga ada indikasi mark-up dalam APBDes tahun 2023 sebesar 228 Juta Rupiah. Pada kegiatan program ketahanan pangan dan hewani, belanja bantuan sampan fiber sebanyak 38 unit untuk masyarakat senilai 12 juta rupiah per unitnya. Namun, harga harga pasaran sampan fiber ukuran panjang 7 meter x 80 cm dengan ketebalan 3 ml hanya 6 juta rupiah per unit.

“Yang kami ketahui di apbdes 2023 pengadaan sampan fiber 38 unit dengan harga 12 juta, padahal dia membeli seharga 6 juta. tapi kenapa di masukan di dalam apbd menjadi 12 juta. ini yang kami temukan sangat banyak kejanggalannya. Kalau 38 dikali 6 juta totalnya 228.000.000. Anggaran itu habis dan masih banyak lagi masyarakat yang belum menerima bantuan sampan fiber padahal sudah ada di dalam APBDesa,” Ungkap Raba Ali

Raba Ali menambahkan, Bukan hanya itu, biaya angkut transportasi laut pada pembelian mesin dibebankan kepada warga penerima bantuan, mesin Jiangdong 30 PK senilai Rp. 700.000,- per unitnya dan untuk mesin Jiangdong 24 PK senilai antara 500 hingga 600 ribu rupiah per unit. Walaupun biaya transportasi mesin tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes.

“Sering melakukan pungutan liar kalau kapal masuk di karumpa yg ingin mengelola hasil ikan dan teripang..biaya untuk retribusinya di bebankan kepada kapal masuk sebanyak 2.500.000 perbuah
Ini pungutan liar..alasan untuk PAD desa, sedangkan retribusi tersebut tidak pernah di buat Perdesnya tentang retribusi pengadaan sampan fiber dari tahun 2019 hingga 2023.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo, Pasal 55 dan 56 KUHP.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Kepala Desa yang bersangkutan melalui Telpon dan Pesan singkat.

Narkoba di Selayar kian marak, LSM LIRA Selayar desak Kapolda koordinir Polres Selayar

Kriminal, Sorot|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Diduga maraknya peredaran obat terlarang (Narkoba) yang semakin merajalela di Selayar, LSM Lira mengambil sikap tegas dengan mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan dalam menangani masalah peredaran obat terlarang.

LSM Lira Kepulauan Selayar, dalam sebuah pernyataannya, mengecam tindakan peredaran narkoba yang merusak moral dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyoroti perlunya keterlibatan aktif kepolisian dalam hal ini Kapolda Sulawesi Selatan dalam memberantas sindikat narkoba yang semakin marak di Kabupaten Selayar

“Dengan meningkatnya jumlah kasus terkait narkoba, LSM Lira mendesak Kapolda sulsel untuk segera mengambil tindakan yang tegas guna melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba,” ujar Ketua LSM Lira Kabupaten Selayar

LSM Lira Selayar juga menyampaikan keprihatinan terhadap lambannya penanganan kasus narkoba oleh aparat kepolisian setempat. Mereka menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pihak kepolisian dan LSM dalam mengatasi masalah tersebut demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

Namun, masyarakat kabupaten Selayar dan pihak berwenang kini menantikan langkah konkret dari Kapolda Sulawesi Selatan dalam menanggapi permasalahan serius tersebut yang semakin meresahkan warga.***

Kisruh Kas Masjid Desa Tarupa seret nama besar daerah, Kasat Reskrim; kami akan segera Lidik

Sorot|oleh

WARTASULSEL – Polres Selayar menerima laporan dugaan penggelapan dana Masjid Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar menyeret Dua nama orang Besar.

Hebatnya, dugaan Penggelapan Dana masjid ini menyeret dua nama orang besar diantaranya Bupati Bombana dan Sekda Bombana Sulawesi Tenggara dalam bunyi laporan tersebut.

Informasi awal yang diterima awak media ini, panitia Masjid Desa Tarupa sudah dua kali kejadian kebobolan Kas Masjid yang pertama menyeret nama besar di Kabupaten Kepulauan Selayar dan kedua menyeret nama besar Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

Dari laporan Polisi tersebut, telah melaporkan tindak Pidana Penipuan / perbuatan curang Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yang terjadi di Dusun Tinanja Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 03 Februari 2024 dengan nama terlapor Abidin Siregar berdasarkan laporan nomor LP/B/35/II/2024/SPKT/Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan dan identitas Pelapor atas nama Syamsul Bahri beralamat Dusun Tinanja Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan.

Dikonfirmasi kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar Nurman Matasa. SH via WhatsAppnya mengatakan, baru kemarin saya terima laporan ini dan kami akan segera melakukan penyelidikan selanjutnya. Ucap Kasatreskrim

Belum diterima Dispora, gedung GOR Tanadoang sudah tidak layak di gunakan

Daerah, Sorot|oleh

WARTASULSEL – Gedung olahraga (GOR) Tanadoang Selayar kondisinya memprihatinkan. Kerusakan terjadi di mana-mana.Kaca pecah, kursi pecah hingga tembok ratak-retak dan fasilitas lainnya sudah tidak layak.

Pantauan media di lokasi Sabtu 27/01/2024, terlihat gedung olahraga (GOR) itu butuh perbaikan maksimal. Apalagi semenjak diresmikan pada tahun 2021 kemarin hingga saat ini tidak maksimal.

Tidak maksimalnya bangunan Gor ini karena fasilitas yang dianggarkan dalam pembangunannya tidak ada, seperti Parkiran dan sarana pagar dan penunjang Olahraga lainnya.

Tidak hanya itu, pintu-pintu dan jendela di dalam gedung olahraga tersebut juga pada banyak yang rusak dan berlubang. Kondisi pintu jendela dengan bahan alumunium itu juga banyak yang rusak parah, hal tersebut yang membuat keadaan gedung tidak layak lagi digunakan.

Diketahui, anggaran pembangunan GOR ini senilai Rp. 13.106.789.000 sumber Dana DAK Reguler Bidang Pendidikan dikerjakan oleh Kontraktor yang dianggap Profesional dengan Pelaksana PT Citra Djadi Nusantara tahun anggaran 2019.

Humas LSM LIRA saat dikonfirmasi mengatakan, gedung olahraga yang dibangun dan mengalami kerusakan itu cukup 25 tahun baru mengalami kerusakan, ini belum cukup 10 tahun sudah rusak artinya pembangunannya tidak maksimal dan asal jadi.

“Miris kita kalau Dispora seakan tidak peduli seperti ini. Padahal ini adalah aset olahraga kebanggaan Selayar. Ini gedung di resmikan belum lama, Dispora kelihatan tidak memikirkan hal ini, bagaimana atlet kita bisa berprestasi kondisi fasilitas olahraga nya saja seperti ini dan perlu di pahami Gedung Olahraga Tanadoang ini belum diterima KadisPora dan di resmikan, ada apa??” ucap dia.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.