Siap Maju dan Menang Pilkada Selayar 2024, Kedepankan Program Strategis

WARTASULSEL, SELAYAR –  Legislator DPRD Sulsel, Ir. H. Ady Ansar, S.Hut., M.M.Pub, IPM., yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kepulauan Selayar menegaskan dirinya maju bertarung dalam dalam kontekstasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kepulauan Selayar tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Hal ini disampaikan H. Ady Ansar, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Partai NasDem Kepulauan Selayar, Selasa (21/5/2024) malam, usai melakukan pertemuan dengan ratusan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

H. Ady Ansar mengatakan soal keseriusan dirinya maju bertarung di Pilkada Selayar 2024 tidak mesti dipertanyakan lagi. Pasalnya saat ini, dia sudah mengantongi 4 (empat) kursi dari 2 partai yang telah memberikan rekomendasi.

“Mungkin diantara semua bakal calon bupati, mohon maaf ini, saya mungkin yang paling maju progresnya dalam mendapatkan dukungan parpol. Dari sisi dukungan, Insya Allah, saya sudah mengantongi paling tidak 4 kursi, berarti sisa satu kursi. Dan untuk itu, saya sudah ada pembicaraan dengan beberapa partai. Insya Allah, cukuplah,” jelas H. Ady Ansar.

Adapun 4 (empat) kursi yang dimaksud yakni 3 (tiga) kursi dari Partai NasDem yang ia nakhodai sendiri di Selayar, dan 1 (satu) kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lanjut, dia menjelaskan bahwa rekomendasi yang diterimanya dari PKB bukan lagi surat tugas, melainkan rekomendasi tahap 1 (satu). Hal itu, karena dirinya belum mengajukan calon wakil bupati.

“Kalau nanti saya sudah ajukan surat dengan pasangan calon wakil, dan disertai dengan partai pengusung tambahan untuk mencukupkan 5 kursi, maka rekomendasi tahap 1 dari PKB tersebut akan menjadi rekomendasi dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.

H. Ady Ansar mengaku dengan rekomendasi yang ia kantongi saat ini, membuatnya tambah bersemangat untuk memburu dukungan dari parpol lainnya. Dia mengaku bisa lebih leluasa membangun komunikasi dengan partai lain dibandingkan dengan bacakada lainnya.

“Saya tentu akan menjadi prioritas bagi partai-partai lainnya, karena saya sudah memiliki modal awal dengan 4 kursi,” kata H. Ady Ansar.

Bahkan, menurutnya, bisa jadi dirinya bersama pasangannya nanti yang akan pertama melakukan deklarasi untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

“Intinya, dipikiran saya sekarang, bahwa saya siap maju dan menang di Pilkada Selayar,” tegas H. Ady Ansar.

Soal siapa nanti yang akan menjadi pasangannya, H. Ady Ansar mengungkap bahwa sejauh ini memang sebenarnya ada beberapa nama yang muncul, namun kemudian ia akan tetap memprioritaskan saran dan masukan dari partai politik, dan tentu masukan-masukan dari pihak lainnya termasuk masyarakat Kepulauan Selayar.

Dalam kesempatan ini, H. Ady Ansar juga menyampaikan beberapa program yang akan diusung, seperti Penyediaan Infrastruktur Dasar di wilayah kepulauan termasuk Penyediaan Listrik dan Air Bersih, Pelayanan Kesehatan Gratis, Pendidikan gratis dari SD hingga Perguruan Tinggi. serta Pemekaran Wilayah Kepulauan menjadi Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate sebagai Program Strategis.

“Terkait pemekaran Wilayah Kepulauan itu adalah sebuah keniscayaan. Isu pemekaran bagi saya bukan lagi tuntutan melainkan kebutuhan. Jika saya terpilih sebagai Bupati, maka SK Pertama yang akan saya tandatangani adalah SK Panitia Pemekaran Wilayah Kepulauan,” jelasnya.

Selanjutnya, Pengelolaan Tata Niaga Perikanan, termasuk pelatihan dan pengadaan sarana prasarananya. Optimalisasi pengelolaan lahan hingga pasca panen khusus untuk sektor pertanian di Pulau Jampea. (Tim). SELAYAR. Legislator DPRD Sulsel, Ir. H. Ady Ansar, S.Hut., M.M.Pub, IPM., yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kepulauan Selayar menegaskan dirinya maju bertarung dalam dalam kontekstasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kepulauan Selayar tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Hal ini disampaikan H. Ady Ansar, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Partai NasDem Kepulauan Selayar, Selasa (21/5/2024) malam, usai melakukan pertemuan dengan ratusan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

H. Ady Ansar mengatakan soal keseriusan dirinya maju bertarung di Pilkada Selayar 2024 tidak mesti dipertanyakan lagi. Pasalnya saat ini, dia sudah mengantongi 4 (empat) kursi dari 2 partai yang telah memberikan rekomendasi.

“Mungkin diantara semua bakal calon bupati, mohon maaf ini, saya mungkin yang paling maju progresnya dalam mendapatkan dukungan parpol. Dari sisi dukungan, Insya Allah, saya sudah mengantongi paling tidak 4 kursi, berarti sisa satu kursi. Dan untuk itu, saya sudah ada pembicaraan dengan beberapa partai. Insya Allah, cukuplah,” jelas H. Ady Ansar.

Adapun 4 (empat) kursi yang dimaksud yakni 3 (tiga) kursi dari Partai NasDem yang ia nakhodai sendiri di Selayar, dan 1 (satu) kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lanjut, dia menjelaskan bahwa rekomendasi yang diterimanya dari PKB bukan lagi surat tugas, melainkan rekomendasi tahap 1 (satu). Hal itu, karena dirinya belum mengajukan calon wakil bupati.

“Kalau nanti saya sudah ajukan surat dengan pasangan calon wakil, dan disertai dengan partai pengusung tambahan untuk mencukupkan 5 kursi, maka rekomendasi tahap 1 dari PKB tersebut akan menjadi rekomendasi dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.

H. Ady Ansar mengaku dengan rekomendasi yang ia kantongi saat ini, membuatnya tambah bersemangat untuk memburu dukungan dari parpol lainnya. Dia mengaku bisa lebih leluasa membangun komunikasi dengan partai lain dibandingkan dengan bacakada lainnya.

“Saya tentu akan menjadi prioritas bagi partai-partai lainnya, karena saya sudah memiliki modal awal dengan 4 kursi,” kata H. Ady Ansar.

Bahkan, menurutnya, bisa jadi dirinya bersama pasangannya nanti yang akan pertama melakukan deklarasi untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

“Intinya, dipikiran saya sekarang, bahwa saya siap maju dan menang di Pilkada Selayar,” tegas H. Ady Ansar.

Soal siapa nanti yang akan menjadi pasangannya, H. Ady Ansar mengungkap bahwa sejauh ini memang sebenarnya ada beberapa nama yang muncul, namun kemudian ia akan tetap memprioritaskan saran dan masukan dari partai politik, dan tentu masukan-masukan dari pihak lainnya termasuk masyarakat Kepulauan Selayar.

Dalam kesempatan ini, H. Ady Ansar juga menyampaikan beberapa program yang akan diusung, seperti Penyediaan Infrastruktur Dasar di wilayah kepulauan termasuk Penyediaan Listrik dan Air Bersih, Pelayanan Kesehatan Gratis, Pendidikan gratis dari SD hingga Perguruan Tinggi. serta Pemekaran Wilayah Kepulauan menjadi Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate sebagai Program Strategis.

“Terkait pemekaran Wilayah Kepulauan itu adalah sebuah keniscayaan. Isu pemekaran bagi saya bukan lagi tuntutan melainkan kebutuhan. Jika saya terpilih sebagai Bupati, maka SK Pertama yang akan saya tandatangani adalah SK Panitia Pemekaran Wilayah Kepulauan,” jelasnya.

Selanjutnya, Pengelolaan Tata Niaga Perikanan, termasuk pelatihan dan pengadaan sarana prasarananya. Optimalisasi pengelolaan lahan hingga pasca panen khusus untuk sektor pertanian di Pulau Jampea. (Tim).

Warga Dusun Polong Di Pasung, Sangat Membutuhkan Perhatian Dari Pemerintah

WARTASULSEL, SELAYAR – Salah satu masyarakat Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat masyarakat dalam keadaan di pasung tidak mendapatkan haknya sebagai warga Masyarakat.

Diketahui, Masyarakat terabaikan oleh Pemerintah Desa ini adalah Keluarga BPD Desa Bungaiya Agusta Harianto Nirwan.

Warga dalam keadaan di Pasung bernama Jamu” -+60 Tahun warga Dusun Polong Desa Bontomatene yang di pasung jauh dari Rumah warga dengan keadaan bangunan sangat tidak layak karena rumah yang di tempati tak memiliki didinding layaknya rumah tinggal.

Warga sekitar Dusun Polong, Ibu Fatimah mengatakan, Warga ini dipasung kurang lebih 1 tahun dan dalam kehidupan sehari-hari nya hanya di antarkan makanan oleh keluarga tapi dengan cara yang tidak semestinya hanya di lemparkan keatas rumah. Ungkap Ibu Fatimah

Humas Lira Kepulauan Selayar berharap adanya perhatian pemerintah Setempat untuk memberikan hidup yang layak sama seperti masyarakat lainnya. Ungkapnya

Hingga berita ini di turunkan, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pihak Pemerintah Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene

Merusak Jalan dan Berdebuh, Mahasiswa Stikes Minta Polres Bulukumba Tutup Tambang

BULUKUMBA, Wartasulsel – Tambang galian C di belakang Markas Kepolisian resor (Mapolres) Bulukumba, tepatnya di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, disorot lagi, Kamis (22/6/2023).

Kali ini tambang yang diduga ilegal tersebut disorot oleh mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan (Stikes) Desa Taccorong.

Mahasiswa menilai tambang tersebut sangat meresahkan karena mobil truk yang mengangkut material dari tambang itu, merusak jalan.

Kemudian menghasilkan debu dan material yang diangkut tidak ditutup oleh para sopir sehingga debunya beterbangan mengganggu pengguna jalan.

Mobil pengangkut material tambang yang meresahkan pengguna jalan 

“Meresahkan sekali, jalanan jadi rusak karena tiap hari dilalui truk pengangkut material dari tambang itu. Tiap melintas, debu pasti beterbangan, belum lagi sopir sopir truk pengangkut material dari tambang itu bandel bandel semua karena tidak mau menutup material yang mereka angkut jadi debunya beterbangan membahayakan pengguna jalan,” ujar Muhammad Andri Mahasiswa Stikes Taccorong.

Dirinya pun menyebutkan bahwa itu juga sangat berdampak pada kesehatan, dimana debu yg dihirup oleh warga sekitar dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, apa lagi terhadap anak anak balita, mengingat wilayah taccoron menjadi pusat pemukiman bagi masyarakat.

Dia pun berharap kepada Tipidter Polres Bulukumba agar segera menutup tambang yang diduga ilegal itu, dan bila tidak, Muh. Andri mengancam akan menurunkan teman temannya untuk demo di Polres Bulukumba dan di Polda Sulsel.***

Sosialisasi Kepatuhan PPU, ini penjelasan Kejari Selayar

Wartasulsel – Kepala Kejaksaan Negeri Kepukauan Selayar, Hendra Syarbaini, SH., MH menjadi nara sumber dalam Sosialisasi Kepatuhan PPU selain Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang berlangsung di Room Meeting Diera, pada Kamis (15/6/2023).

Kajari Kep.Selayar, Hendra Syarbaini, SH.,MH dalam kegiatan tersebuy menyampaikan materi peran dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Antara lain memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) atas permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu Kejaksaan juga dapat memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (Vide Pasal 3 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS).

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti Program BPJS Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain itu, Kajari Kepulauan Selayar juga memaparkan sejumlah hal mengenai bentuk dan potensi permasalahan yang sering dialami dilingkungan BPJS Kesehatan diantaranya asih banyaknya ditemukan data ganda.

Pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal (Nomor Induk Kependudukan tidak valid, daftar gaji atau upah peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) belum mutakhir).

Masih ditemukan penganggaran iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) penyelenggaran Negara/Daerah dan selain penyelenggaran Negara/Daerah seperti Kepala Desa dan perangkatnya melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dana perhitungan pihak ketiga (PPK) tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai.

Malasnya peserta BPJS Kesehatan dalam membayar iuran wajib peserta BPJS. Pelayanan yang tidak maksimal dilingkungan BPJS.

Selain itu, Kajari juga menyampaikan sejumlah hal mengenai sanksi bagi penunggak BPJS Kesehatan.

Ia berharap agar BPJS Kesehatan dapat melakukan sosialisasi kepada peserta BPJS Kesehatan secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti Program BPJS Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (R).

Karena Risih Dengan Media Dan Takut Kebusukannya Terungkap Sengaja Melarikan Diri Dari Tanggung Jawab

Kalimantan Selatan, 19/02/2023_Aktivis Konsultan Hukum Angkat Bicara Dan Mempersiapkan 20 Pasal Untuk Pelanggaran Mantan Oknum Kades Beserta Komplotan nya Beserta Oknum Kades Baru Yang mencoba mengintimidasi, menghalangi tugas Media dan mencoba menghilangkan barang bukti dengan alasan hilang, padahal semua bukti autentik dan akurat sudah kami kumpulkan

Baik dari oknum mantan Kades dengan aksi yang merugikan masyarakat, perselingkuhan, korupsi, bahkan sampai melakukan tantangan kepada oknum Media setempat, semua sudah tersusun dan terstruktur rapi, bahkan sudah dikirimkan ke KPK RI

” Peremehan ini bukan hanya satu atau dua kali, bahkan ad juga oknum bodrex yang menerima suap, dengan menutupi kasus tersebut, oknum nya siapa saja baik dari oknum Ormas, oknum lembaga, oknum media,dll baik dinas terkait, institusi, kesatuan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, DPRD sampai provinsi, semua sudah kami kantongi”, ujar oknum rekanan yang sempat di diskriminalisasi oleh oknum tersebut

Dari beberapa hal temuan yang ditemukan di lapangan ada pun pasal-pasalnya sebagai berikut :

1.pasal-pasal yang ada di Undang-undang Nomor 19/2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.Dasar hukum UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pasal 221 KUHP adalah pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang mengatur hukum tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.

[4].pasal 242 KUHP.
(1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

[5].Pasal 18 UU Pers mengancam penghalang kemerdekaan pers dengan pidana dua tahun atau denda 500 juta rupiah

[6].Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

[7]. UU No 40 Tahun 1999 tentang pers :

  1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

[8].UU No.40 tahun 1999 terdapat pada pasal 6 adalah sebagai berikut : Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

[9].Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian.

[10].Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

[11].Pasal 5 UU Tipikor yang masih berlaku berbunyi: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000

[12].Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 disebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan

[13].Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut berbunyi, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

[14].Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 jis Pasal 45 ayat (2), orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.

[15].Pasal 433 RKUHP
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.

” Masih banyak lagi bukti dari kami, yang harus kami naikkan, karena sudah terlalu merugikan rakyat banyak, sampai yang terdampak tidak mendapat ganti rugi sampai sekarang, bahkan janji busuk oknum Kades dan oknum kabupaten, baik dari pihak PT pun hanya seakan meremehkan kami ” Ujar oknum rekanan, yang pernah mau disuap oleh PT juga Lembaga pemback up kasus tersebut.

Ada pun pasal lain yang di persiapkan, bukan cuma wacana, tapi jika faham hukum, tidak buta hukum, dan oknum APH, pemerintah terkait, bukan hanya bermodal KTA, SK, Surat tugas, seragam dan kelengkapan tau prosedural dan faham bagaimana sumpah jabatan juga darma bakti, seharusnya mengerti adapun pasal tersebut sebagai berikut :

[16].Pasal 29 huruf e. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan, Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat.

[17].Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (“Permendagri 82/2015”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (“Permendagri 66/2017”).

[18].Pasal 231 ayat (3) KUHP berbunyi: Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

[19].Pasal 2 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2021 dengan ancaman 20 tahun penjara. “Ya ancaman hukumannya 20 tahun penjara

[20][email protected] 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

@.pasal 28 ayat 2 yang menyebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok berdasarkan SARA. Kalimat terakhir tersebut yang dianggap multitafsir selama ini.

” Saya sangat Terima kasih dengan kedatangan bang DHONY IRAWAN H.W di kota kami, karena sangat membantu kami dalam pengungkapan kasus dibalik misteri “, tutupnya

Pungli Kok Dipelihara Dengan Alasan Komite Dan Persetujuan Bersama

Kalimantan Selatan..Preman.id [18/02/2023]_Temuan lain selain pelanggaran di lapangan terkait kerusakan lahan di sekitar tanah laut [ sumber jaya ] juga desa – desa lain terkait alsintan dan dana desa, banyak juga keluhan di masyarakat terkait pungli di tingkat sekolah negeri juga swasta di Kalimantan Selatan

Kasus pembodohan publik ini terus memakan korban, padahal termasuk penyelewengan kekuasaan, jabatan, wewenang bahkan penyimpangan kode etik oleh oknum pendidik di mana temuan ini sudah kami temui langsung korban nya

” Benar sekali kak, anak kami juara di setingkat kabupaten dan provinsi saja, bahkan bea siswa dan ancaman pun di terima anak kami jika tidak membayar tidak di ikutkan ujian, bahkan anak kami juga berprestasi “, ujar orang tua murid yang merasa kesal karena ulah oknum pendidik yang selalu mengutamakan uang, uang dan uang

Sedangkan dengan adanya aktivis hukum seperti kakak ini saya sekeluarga sangat antusias dan menyambut dengan bahagia, karena adanya aktivis yang peduli kepada rakyat ini yang kami butuhkan, bukan cuma uang, uang dan uang, seperti pada kakak jelaskan ke kami :

[1].Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

[2].PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Pasal 1
Ayat 1
Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Ayat 2
Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu.

[3].Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

[4].PNS yang memungut biaya sekolah sepihak melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 423 dan dikenai ancaman hukuman enam tahun penjara. Pelaku juga melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

[5].Perbuatan Pungli sendiri jelas diatur dalam undang-undang no 20 tahun 2021 tentang korupsi pasal 12 huruf e. Dalam Perpres no 87 /2016 juga sudah ada tentang Satgas Saber Pungli,. Belum lagi Permendikbud no 44/2012 Tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan, serta apa bila itu terbukti dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah maka sangsi Administratif juga bisa diterapkan pasal 54-58 Undang-undang no 25 tahun 2009.

” Dari sini kami jadi tau hukum, belajar hukum dengan gratis, didampingi juga membantu masalah kami tanpa meminta imbalan, bukan kayak oknum LSM kemaren meminta uang, dan oknum advokasi/pengacara juga oknum lain pun uang, uang dan uang “, tutupnya.

Harga Timah Melemah ,Gudang Timah Disidak

Babel,18/02/2023_Harga timah di London Metal Exchange (LME) mengalami terendah dalam satu bulan ini.timah kini diperdagangkan di harga 26.700 USD per MT.harga timah naik tipis dari 26.325 USD per MT ke 26.700 USD per MT terjadi kenaikan 375 USD.

Harga 26.324 USD merupakn terendah dalam satu bulan ini.sebelumnya harga timah sempat naik 32 Ribu USD per MT.sementara itu harga timah perdagangan kontrak 3 bulan berada di posisi 26.950 USD per MT.sedangkan timah kontrak 15 bulan berada di posisi 26.480 USD per MT.

Gudang timah disidak di Bangka Belitung,Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM,Ridwan Djamaluddin dan Polda Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke penyimpanan timah di Desa Kebintik,Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabid Humas Polda Babel,Kombes Pol Maladi,Rabu (15/02/2023) malam,kembali menjelaskan,terkait sidak,hanya dilakukan ke satu rumah sekaligus gudang penyimpanan timah di Desa Kebintik,Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Sidak yang dilakukan tersebut,sambung Maladi,dilakukan kerumah pengusaha pasir timah,koordinasi dengan ESDM berkaitan perizinan administrasi.

“Berita yang beredar adanya sidak.namun sidak itu,sesuai apa yang disampaikan Pak Dir Krimsus di Novotel tadi.bahwa hanya pengecekan dan koordinasi dengan ESDM terkait perizinan dan administrasi,”Ujar Maladi,Rabu (15/02/2023) malam.

Pria asal Belinyu ini,menyebutkan dari sidak tersebut Ditreskrimsus Polda Babel tidak melakukan pengamanan barang bukti dan penangkapan.

“Jadi saya sampaikan lagi apa yang disampaikan Pak Dir,bahwa tidak ada di amankan barang bukti termasuk penangkapan,”Ujarnya.

“Kita tegaskan lagi bahwa ini hanya melakukan pengecekan dan sedang melakukan pebyelidikan berkaitan administrasi termasuk perizinan yang ada,”,Lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya,Ditreskrimsus Polda Babek Bangka Belitung,Kombes Pol Djoko Julianto mengatakan,pihaknya tidak melakukan penangkapan terhadap bos timah di pulau Bangka.ia hanya membenarkan,pada Selas(14/02/2023) kemarin,pukul 14.00 WIB,dirinya bersama Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin melakukan pengecekan perizinan ke sejumlah pengusaha pasir timah tersebut.

Ahmad Ridwan

Agenda Berbagi Berkah Rutinitas Sedekah Tetap Amanah

Ponorogo, 17/02/2023_Tetap berbagi dan selalu mengutamakan kebersamaan adalah tujuan utama meningkatkan silahturahmi antara siswa dan guru di sdn patik, kecamatan pulung kabupaten Ponorogo

Dengan mengutamakan kebersamaan dan mengedepankan sistem kekeluargaan, dalam pendidikan pun sangat kental juga erat kaitannya untuk mendidik anak didik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

Begitu pun sebelum memulai aktivitas, anak didik selalu diajarkan untuk berdoa bersama, sholat dhuha berjamaah, bahkan ketika dzuhur pun selalu berjamaah, karena menanamkan akhlak dan adab adalah nomer 1 dalam mencari ilmu, karena jika hanya sekedar ilmu, iblis pun ilmu nya paling tinggi,

” Kami sangat antusias sekali mengadakan agenda ini, dalam relasi silahturahmi antar murid, wali murid dan para pendidik sendiri agar kelak jika sudah tamat atau lulus dari sekolah dasar ini bisa terbiasa di sekolah yang baru, juga jiwa agamis sendiri bisa di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini”, ujar bapak damiran ketika di wawancarai dirumah

Sekolah kami sebenarnya juga banyak meraih prestasi di bidang olahraga, baik setingkat kabupaten, nasional bahkan setingkat internasional, meski ada beberapa hal yang juga membuat bangga dengan prestasi anak didik yang mana benar-benar bisa menjunjung nama baik sekolah, keluarga dan utamanya prestasi dini untuk masa depan yang lebih baik,

” Iya benar sekali, karena di kala itu meski kami sebagai pendidik hanya mendapat pujian dan biaya sendiri, tapi kesadaran para petinggi sendiri kala itu sangat minus, karena kami merogoh kocek tanpa adanya akomodasi apa lagi setingkat nasional dan internasional “, ungkap sambung pelatih cabang olahraga di SDN patik tersebut.

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰىۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

(Zālikallażī yubasysyirullāhu ‘ibādahullażīna āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāt, qul lā as`alukum ‘alaihi ajran illal-mawaddata fil-qurbā, wa may yaqtarif ḥasanatan nazid lahụ fīhā ḥusnā, innallāha gafụrun syakụr)

Artinya: “Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), ‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.’

Dan barangsiapa mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (QS Asy-Syura: 23)

” Saya hanya ingin pemerintah lebih mengutamakan masa depan anak bangsa juga menjunjung tinggi hak juga hajat orang banyak itu bisa di kondisikan, apalagi hak dalam pendidikan, karena tanpa sekolah dasar, gak akan ada pejabat yang menjabat di pemerintahan “, tutup nya.

Kurang Pengertian Nya Pihak Dinas Terkait Tentang Pelajar Berprestasi

Kalimantan Selatan, 17/02/2023_Masih seputar kabar tanah laut, sungguh di sayangkan jika adek kita [ POPY YANA ] Sampai diancam dan di peringatkan pihak sekolahnya jika tidak membayar sejumlah uang, dengan alasan formal sekolah harus terpaksa membayar agar bisa ikut ujian

Hanya mendapatkan PIP tanpa hak lain seperti bea siswa juga fasilitas lain, malah yang seharusnya di perhatikan malah terabaikan padahal adek kita POPY YANA ini termasuk siswi berprestasi di sekolahnya, apalagi sampai mengantongi prestasi setingkat kabupaten dan provinsi, itu pun hanya mendapat piagam dan Piala bukan sarpras lain untuk meringankan beban keluarga nya, utamanya orang tuanya

” Kami sangat kecewa dengan adanya hal seperti ini, sedangkan anak kami termasuk siswi berprestasi, bahkan bukan cuma satu bidang saja, tapi ya tidak ada perhatian khusus, sehingga pihak sekolah seakan bungkam dan tutup mata “, ujar bapak adek POPY YANA Kepada media online [PREMAN.ID].

Dikutip dari dalam persoalan pungli ini, pihak sekolah bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindak an korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

” Dari sini kami sebagai masyarakat menjadi lebih tau dengan peraturan permendikbud, yang awalnya buta hukum menjadi faham dan mengerti, bahwa ternyata semua itu ada aturan dan bahkan ada pasal juga UU nya “, ungkap bapak jiran orang tua murid

Terkait pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar sudah diatur dalam permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}

Seperti halnya dugaan Praktik pungli di sekolah saat ini dilakukan lebih rapi. Komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid. Karena sangat jelas dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pasal 1 ayat 4 dan 5 secara tegas dijelaskan, bahwa yang dimaksud pungutan adalah penarikan uang yang sifatnya wajib/mengikat dan jumlah serta waktunya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa barang/uang/jasa secara sukarela dan tidak mengikat.

” Saya sebagai orang tua yang hanya tukang ikan ini, juga orang tua lain sangat berkeinginan ada yang masih peduli kepada kami seperti media wartasulsel.org juga utamanya aktivis hukum yang sangat memperhatikan rakyat seperti kami, bukan yang mau uang, uang, dan uang yang akhirnya membodohi rakyat “, tutup pak jiran.

Banyaknya Oknum Pemback Up Dan Pembacking Dalam Menutupi Kasus Berjamaah Yang Harus Segera Dilakukan Pembersihan

Kalimantan Selatan, 16/02/2023_Kayu – Kayu yang punah dan semakin berkurang di duga dari back up’an Polda Kalimantan Selatan, sebagai oknum penegak hukum bukan malah memberantas aksi tersebut, tapi memainkan dua peran, yang sebagian di tangkap untuk formalitas, yang lain di loloskan untuk ATM berjalan

Sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar, aturan ini hanya sebagai pencitraan yang mana sudah menyimpang dan perlu ada tindakan tegas oleh polri kepada anggota-anggotanya yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan sehingga jabatan dijadikan mainan juga alat berlindung para mavianya mavia dari pemain yang semakin liar memainkan aksi tersebut

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang,

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

003/PUU-IV/2006
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 78 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21/PUU-XIV/2016
a. Frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana” b. Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”
25/PUU-XV/2016
Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

” Selama saya disini banyak temuan dilapangan yang saya rasa memang harus ada pemecatan, bukan hanya mutasi dan pencopotan sebagai syarat pencitraan dengan alasan internal polri, sedangkan dalam hal tersebut perlu di ungkap, dalam pembenahan birokrasi dan sistem polri agar lebih baik ke depan “, ujar beberapa pengakuan oknum masyarakat yang pernah di mintai uang oleh oknum polri dengan alasan tertentu

Bukan hanya kayu, tambang, korupsi, dan pencitraan yang di bungkus seakan tidak apa-apa padahal aksi kriminalisasi oleh oknum sudah sangat meresahkan baik dari kalangan APH bahkan oknum penegak hukum lain yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti agar tidak terdeteksi kejahatan terselubung nya dari kerjasama oknum tertentu

Pasal perbuatan tidak menyenangkan,Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut berbunyi, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Jumlah denda Rp 4.500 pada pasal tersebut saat ini akan dilipatgandakan seribu kali menjadi Rp 4.500.000.

Hal ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

” Sekedar masukan sajalah, jika dikaji dengan seksama dan melihat apa yang terjadi di lapangan, seharusnya para oknum segera membersihkan anggota-anggotanya yang hampir saya temukan dilapangan, hampir oknum-oknum dari polri sendiri yang bermain-main dalam aksi kriminal di masyarakat “, ujar oknum yang sering di mintai uang oleh oknum polri ketika di wawancarai yang mana namanya tidak mau disebutkan identitasnya

Larangan Penyalahgunaan Wewenang
Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”):

Pasal 17
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
larangan melampaui Wewenang;
larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

” Semoga kapolri bukan hanya membuat wacana dan ujaran-ujaran yang tidak sesuai, seperti halnya kriminal lain, sehingga banyak pemback up dan pembacking di dalamnya hanya untuk memperkaya diri demi kepentingan pribadi “, tutup nya.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.