Selayar – Kapal Perintis KM. Pacifik Samudra Satu tujuan Bonerate, Bima dengan jumlah Penumpang sesuai manifest 69 orang dan 1 Balita berumur -+ 1 Tahun yang di jadwalkan berangkat Sabtu 09 Maret 2024 batal di berangkatkan akibat Cuaca buruk melanda Kabupaten Kepulauan Selayar. 10/03/2024
Menanggapi Hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan bantuan siap saji dan Peralatan Bayi sebanyak 100 Paket sebagai bentuk Peduli Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kementrian Sosial RI.
Bantuan yang di salur kan di serahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Hj. Satmawty.S.Sos didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos) Andi Rahmat Nasaruddin, S.Pd l, kepada Pihak Kapal Perintis dan selanjutnya di bagikan kepada Penumpang.
Diketahui, Penumpang yang berada di Kapal Pelni adalah masyarakat yang mudik Ramadan dari Makassar tujuan balik kampung masing – masing untuk berkumpul bersama keluarga.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Hj. Satmawaty.S.Sos mengatakan, Kami dari Dinas Sosial memberikan Perhatian sekaligus Kepedulian sebagai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan makanan siap saji dan Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk mempersiapkan logistik imbas cuaca Ekstrim dan logistik bukan hanya untuk kapal batal berangkat akan tetapi semua yang terkait bencana. Ucap Kadis Sosial Satmawaty
WartaSulSel, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi tekankan satgas pangan untuk intens memantau ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan utamanya menjelang ramadhan hingga Idul Fitri 1445 H tahun 2024. Diketahui, satgas pangan polri sendiri berada dibawah kendali Kapolres Jajaran yang dibentuk untuk melakukan pendampingan dan pengawasan pendistribusian pangan agar tidak terjadi penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dalam Rapat Pimpinan Polri tahun 2024 Polda Sulsel yang digelar di Ballroom Hotel Dalton Makassar, Jumat (8/3/2024) Kapolda meminta seluruh kapolres jajaran untuk mengantisipasi kejahatan pangan ditengah upaya pengendalian inflasi utamanya menjelang hari keagamaan. Meski demikian, inflasi Sulawesi selatan sendiri di bulan februari sudah mengalami penurunan di angka 0,30 persen di banding bulan sebelumnya yang berada di angka 0,36 persen.
Selain itu, kapolres jajaran juga diminta untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi potensi pada tahapan pasca rekapitulasi suara sebelum penetapan secara nasional dilakukan oleh KPU dimana peserta pemilu dapat mengajukan gugatan atas penetapan hasil pemilu sesuai syarat dan ketentuan. Serta kesiapan personil dalam menghadapi Pilkada serentak yang tahapannya mulai akan bergulir pada April 2024 mendatang.
“Sesuai arahan Presiden pada rapim beberapa waktu lalu, saat ini ada beberapa agenda dan hal penting yang harus mendapat perhatian penting. Diantaranya rekapitulasi suara yang masih berlangsung, tahapan pilkada yang mulai berlangsung bulan april mendatang hingga antisipasi kenaikan harga pangan komoditas pokok. Seperti beras di luwu utara hari ini mencapai 17.000 rupiah perkilonya, Gula pasir di Luwu Timur capai 18.500 rupiah, daging sapi di Luwu yang mencapai 150.000 rupiah. Saya minta satgas pangan kita dimaksimalkan. Sering-sering turun ke lapangan.” Terang Kapolda di hadapan Kapolres Jajaran.
Sementara itu menanggapi lonjakan harga beras yang dipaparkan Kapolda Sulsel, Kapolres Luwu Utara AKBP Muh. Husni Ramli mengatakan jika saat ini Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama satgas pangan terus melakukan koordinasi bersama pihak penyedia seperti bulog. Sebelumnya Bupati Indah dalam High Level Meeting pengendalian inflasi daerah juga mengakui jika ada 7 komoditi yang mengalami kenaikan termasuk beras yang biasanya terjadi menjelang hari keagamaan.
“Sesuai arahan Kapolda kami dari satgas pangan Luwu Utara siap turun ke lapangan untuk memantau pasokan dan ketersediaan harga pangan. Di lutra memang ada kenaikan harga di beberapa komoditi termasuk beras, namun dari hasil rapat waktu lalu kami paparkan tidak ada penimbunan. Saat ini luwu utara sudah memasuki musim panen dan diharapkan bisa membantu menstabilkan harga beras dipasaran. Terkait kesiapan menjelang pilkada pada dasarnya kami dan personil siap mengamankan seluruh tahapan.” Ungkap AKBP Muh. Husni usai mengikuti Rapim Polri bersama Kapolda Sulsel.
Sesuai jadwal, ada beberapa kegiatan penting yang masuk dalam kalender Kamtibmas tahun 2024. Diantaranya Operasi Mantap Brata, operasi Patuh, Ops Ketupat, Ops Puri Agung, Ops mantap praja hingg ops lilin tahun 2024. (*)
WARTASULSEL, Selayar – Setelah melakukan proses pencarian sejak 2 hari lalu, Sahibo, warga Dusun Bitombang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar yang dikabarkan Hilang berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Sahibo (70) dinyatakan hilang oleh kerabatnya, 6 Maret 2024 lalu. 2 hari sebelumnya, ia berpamitan untuk mengunjungi kebunnya.
Pihak keluarga juga telah melakukan pencarian 12 jam lamanya, hingga akhirnya, menurunkan Basarnas untuk membantu dan melibatkan, Komunitas Trail dan masyarakat
Alhasil, pencarian yang dilakukan sejak pukul 06.00 WITA, membuahkan hasil. Korban ditemukan pukul 15.30 WITA, Jumat 8 Maret 2024.
Korban ditemukan telah tewas di anak sungai yang tak jaih dari kebun miliknya. Sementara, sebelumnya, bekar korban juga telah ditemukan mulai mengeluarkan bau dan kemungkinan korban meninggal pada hari Rabu.
Laporan yang diterima dari Basarnas, tim gabungan melibatkan TRC BPBD Selayar menuju lokasi kejadian.
“Sampai di lokasi kami koordinasi dgn keluarga korban dan warga sekitar kemudian langsung menuju kebun korban dan melaksanakan pencarian,” Demikian laporan yang diterima.
Hasil Konfirmasi anggota BPBD Selayar Iknul mengatakan, Tim mendapat jejak menuju ke arah sungai.. Setelah Tim sampai di sungai ditemukan barang–barang Korban berupa Sarung, Sandal dan Parang. Tim semakin yakin dengan adanya bau sehingga tim berupa menyusuri sungai hingga akhirnya korban ditemukan dengan posisi tengkurap dibawah ranting² pohon yang tumbang. Ucap Iknul
Kuat dugaan penyebab meninggalnya warga Bitombang, karena tertimpa pohon saat memasang perangkap untuk udang.
WARTASULSEL, Selayar – Kabar telah hilang seorang warga An. Sahibo, Alamat Dusun Bitombang Kel Bontobangun Kec Bontoharu di lahan kebun miliknya sesuai informasi yang diterima dari Jaring pada Pukul 07.00 WITA Hari Kamis 07/03/2024
Kronologis singkat kejadian hilangnya warga Bitombang, Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita Korban berangkat dari Rumahnya di Dusun Bitombang Kel Bontobangun Kec Bontoharu menuju kekebunnya dengan perbekalan menginap selama dua hari namun belum kembali sampai sekarang.
Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 15.30 Wita, Korban baru diketahui hilang oleh istri korban yang menyusul ke lokasi kebun miliknya, disana juga ditemukan bekal yang dibawa korban masih utuh dan sudah basi.
Istri korban kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada warga dan telah dilakukan upaya pencarian namun korban belum ditemukan. Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 17.00 Wita, salah seorang keluarga korban An. Rasdi kemudian berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas untuk kemudian membantu upaya pencarian.
Diketahui, Korban An. Sahibo sudah terbiasa bermalam di lokasi kebun miliknya selama dua hari atau bahkan lebih. Dikonfirmasi Ronal (Anggota Basarnas Selayar) yang kami hubungi Via WA menyampaikan bahwasanya Basarnas sampai saat masih menunggu konfirmasi dari Kepala Basarnas Makassar sesuai hirarki apakah kemudian akan dilakukan operasi SAR ataupun ada tindakan lain.
Hingga berita ini ditayangkan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pihak Basarnas Selayar dan warga Bitombang.
WARTASULSEL, KEPULAUAN SELAYAR – Bobroknya sistem pengambilan nomor antrian kendaraan penumpang tujuan pelabuhan Pamatata Selayar di Pelabuhan penyeberangan kapal feri Bira Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan jadi sorotan publik.
Sorotan dan keluhan seperti ini bukan saja terjadi sekali, namun sulitnya masyarakat pengguna kapal feri tujuan Selayar mendapat antrian kecil dipelabuhan Bira telah jadi buah bibir dan momok bagi mereka yang tak punya ordal, sementara punya kebutuhan mau cepat menuju Selayar.
” Kami sudah tiba dipelabuhan sekitar pukul 03.00 WITA, namun kami hanya bisa dapat antrian 32, sementara yang bikin kami heran mobil-mobil yang datang dibelakang kami, malah dapat antrian dengan angka kecil, termasuk teman saya beriringan dapat antrian ke 5 padahal kami berurutan, katanya sudah pesan via telepon ke petugasnya sejak masih di Makassar., ujar Andi Irwan, Selasa (5/3/2024) dinihari.
Pantauan media dipelabuhan Bira, ada sejumlah truk bermuatan peralatan industri juga menjadi muatan kapal feri KM. Kormomolin menuju Selayar. Sementara sejumlah pengendara roda empat yang datang sejak awal malam namun tak terangkut trip pertama tujuan Selayar, ramai-ramai curhat dan mengeluhkan pelayanan pelayaran kapal feri yang juga kerap berubah jadwal.
Keluhan warga Kepulauan Selayar yang menjadikan pelabuhan Bira sebagai pintu utama ke pulau Selayar meminta kepada Pemerintah untuk turun secara kontinyu melihat keluhan warganya dipelabuhan Bira.
Mereka hanya bisa mengeluh dan sesekali memainkan medsos sebagai sosial kontrol keluhan mereka. Itupun hanya dianggap angin lalu.
” Memang sudah keterlaluan kalau hal ini dianggap kecil dan angin lalu, karena ini persoalan pintu utama ke Selayar. Kalau mau bagus maka segera benahi, dan hentikan praktek mafia di dua pelabuhan serta diatas kapal-kapal feri yang melayani masyarakat Selayar. Jangan malah ada pejabat Selayar” keenakan dengan kondisi yang ada, karena ada ordal, sekali-sekali pikirkanlah rakyat kecil yang mau murah, cepat dan terlayani, biar pemerintah terlihat ada kerjanya, tegas Arsil Ihsan, aktivis jurnalis dan pemerhati Selayar. Selasa (5/3/2024).
Arsil juga menyebut akan membawa ini ke forum resmi, termasuk mempertanyakan adanya dugaan special service kepada seorang pengusaha transportasi barang dan penumpang dijalur penyeberangan Selat Selayar oleh PT. ASDP dan Pihak Pelabuhan.
Sistem Payanan tiketing Pelabuhan Bira
“Dijalur penyeberangan ini harusnya melayani maksimal masyarakat Selayar. Yang pertama karena dijalur ini orang Selayar terlalu sabar melihat praktek ordal. Kemudian sejumlah praktek muat yang diduga perlu pembenaran dan alasan juga kerap terjadi. Misalnya pengangkutan mobil tangki muatan berbahaya, dan muatan alat berat sering diperlihatkan didepan mereka. Tapi saya belum tahu, apakah jalur pelayaran ini disubsidi negara atau tidak, nanti kita pertanyakan ke Pemerintah, jelasnya.
Selain praktek tersebut, Arsil juga melihat keganjilan karena persoalan ini sudah bertahun-tahun, namun tak pernah terselesaikan. Baik pihak ASDP maupun pihak pelabuhan Pamatata dan Bira. Seharusnya berentimi seperti ini supaya orang Selayar juga merasakan pelayanan prima di pintu utama ke kampung mereka, kuncinya. (Tim).
SELAYAR,- Nasib Tenaga Pegawai Pekerja Harian Lepas Sukarela (PHLS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar belum ada kepastian, Selasa (5/3/2024).
Pasalnya, puluhan PHLS yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar hingga bulan Maret 2024 belum terima Surat Keputusan (SK) Honor Daerah
Menurut sumber yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan kepada awak media mengatakan, puluhan nasib PHLS sampai saat ini belum ada kepastian, dikarenakan belum terima SK perpanjangan.
Dimana kata sumber, setiap tahunnya SK Honor daerah diberikan di awal tahun atau bulan Januari hingga pebruari. Namun tahun 2024 hingga bulan Maret 2024 para PHLS belum terima SK.
“Biasanya SK PHLS kami terima di Bulan Februari ini sudah masuk bulan Maret 2024 belum diberikan,” ujar sumber kepada media.
Dia mengatakan, belum terimanya SK Honor, tentunya nasib puluhan PHLS belum ada kepastian, apakah diperpanjang atau tidak, bahkan jika tidak SK proses pengajuan untuk gaji terhambat. Sementara pada tanggal 01 Maret 2024 ada beberapa PHLS yang mulai tidak kekantor karna tidak terima SK tersebut.
“Gimana mau gajian, kalau SK saja belum diterima, selain itu kami ini masih diperpanjang apa tidak sebagai PHLS di Pemkab Selayar ini,” jelasnya.
Hal senada dikatakan salah seorang PHLS lainnya. Dimana kata dia yang minta namanya tidak ditulis dimeria mengatakan nasib dirinya dan PHLS lainya.
“Jika belum terima SK, tentunya kami bekerja kurang fokus, bagaimana nasib dengan kami ini, bagaimana mengurus gaji kami, mau diperpanjang atau diberhentikan,” kata dia yang meminta namanya dirahasiakan.
Terpisah ketika dikonfirmasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Selayar Patta Amir melalui via telepon selulernya meski dalam keadaan aktif namun enggan diangkat. Ketika ditanya dikirim melalui pesan WhatsApp, meski sudah dibaca, namun tidak ada jawaban.***
WARTASULSEL, SELAYAR – Kepala Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar diduga Mark-Up Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyelewengan dana desa ini, berindikasi menyebabkan terjadinya kerugian masyarakat dan keuangan negara.
Berdasarkan informasi dan data realisasi Dana Desa kuat dugaan di peroleh dari Tahun 2023 Sebesar 2.4 Miliar Rupiah tampak terealisasi 100%, padahal melalui informasi yang di dapat, pada kenyataannya tidaklah sepenuhnya.
Hal ini terungkap berdasarkan data dan informasi salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPBD).
Salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali mengatakan, diduga ada indikasi mark-up dalam APBDes tahun 2023 sebesar 228 Juta Rupiah. Pada kegiatan program ketahanan pangan dan hewani, belanja bantuan sampan fiber sebanyak 38 unit untuk masyarakat senilai 12 juta rupiah per unitnya. Namun, harga harga pasaran sampan fiber ukuran panjang 7 meter x 80 cm dengan ketebalan 3 ml hanya 6 juta rupiah per unit.
“Yang kami ketahui di apbdes 2023 pengadaan sampan fiber 38 unit dengan harga 12 juta, padahal dia membeli seharga 6 juta. tapi kenapa di masukan di dalam apbd menjadi 12 juta. ini yang kami temukan sangat banyak kejanggalannya. Kalau 38 dikali 6 juta totalnya 228.000.000. Anggaran itu habis dan masih banyak lagi masyarakat yang belum menerima bantuan sampan fiber padahal sudah ada di dalam APBDesa,” Ungkap Raba Ali
Raba Ali menambahkan, Bukan hanya itu, biaya angkut transportasi laut pada pembelian mesin dibebankan kepada warga penerima bantuan, mesin Jiangdong 30 PK senilai Rp. 700.000,- per unitnya dan untuk mesin Jiangdong 24 PK senilai antara 500 hingga 600 ribu rupiah per unit. Walaupun biaya transportasi mesin tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes.
“Sering melakukan pungutan liar kalau kapal masuk di karumpa yg ingin mengelola hasil ikan dan teripang..biaya untuk retribusinya di bebankan kepada kapal masuk sebanyak 2.500.000 perbuah
Ini pungutan liar..alasan untuk PAD desa, sedangkan retribusi tersebut tidak pernah di buat Perdesnya tentang retribusi pengadaan sampan fiber dari tahun 2019 hingga 2023.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo, Pasal 55 dan 56 KUHP.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Kepala Desa yang bersangkutan melalui Telpon dan Pesan singkat.
WARTASULSEL, Kepulauan Selayar – Publik menilai terjadinya Pemungutan Suara Uang (PSU) dalam pelaksanaan pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 lalu di Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan hal yang baru terjadi sepanjang perjalanan pesta demokrasi.
Kejadian tersebut mengundang sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Hal itu langsung disikapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggelar Diskusi dan Penyebarluasan Informasi terkait Pemungutan Suara Ulang yang bertempat di Tanadoang Coffe, Kelurahan Benteng Selatan, Senin (19/02/2024) malam.
Dalam acara diskusi, Ketua KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara menjelaskan kronologi yang terjadi di 3 TPS, sehingga memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Secara umum kondisi semua TPS mengalami situasi yang sama sulitnya sehingga petugas KPPS ada yang lepas kontrol dalam menyeleksi calon pemilih yang memenuhi persyaratan.
“ Mencermati kondisi pemilih di TPS saat itu masih menumpuk, karena mendahulukan para pemilih yang sakit dan langsia. Sementara proses pemungutan suara sudah menghampiri jadwal yang ditentukan. Dalam keadaan panas, pengap dan sedikit panik, petugas KPPS yang terbilang baru terlibat dalam penyelenggara pemilu sehingga Lost kontrol, sehingga tidak lagi melakukan kontroling terhadap persyaratan menjadi pemilih,” ungkapnya.
Andi Dewantara mengatakan bahwa dalam kondisi tersebut petugas KPPS mengalami “kelalaian” yang berakibat adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sehingga terpenuhinya syarat yang mewajibkan untuk dilaksanakannya PSU.
Lebih lanjut Andi Dewantara mengungkapkan bahwa bayak hal yang mempengaruhi lost kontrol, seperti tekanan mental yang disebabkan situasi dan kondisi, juga kurangnya persiapan Petugas PPS dalam Prosea pengelolaan pemilih.
“semua itu adalah tanggung jawab kami, tetapi sebenarnyasebenarnya jika dikatakan PSU ini adalah keadaan yang seharusnya tidak terjadi sehingga menjadi luka atau cacat demokrasiit, maka sebagai obatnya adalah PSU untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.,” Tegasnya.
Menurutnya, proses sehingga terjadi PSU dijadikan sebagai catatan berharga dalam melengkapi perjalanan proses demokrasi.
Untuk diketahui bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) pada Rabu 21 Februari 2024 besok, yang ditempatkan di 3 TPS yakni TPS 021 Madrasah Aliyah Benteng Selatan, TPS 002 di Lapangan Lingkungan Balang sembo Kel. Putabangundan dan TPS 17 di UPT Dinas Perhungan Kel. Benteng Selatan. (AR)
WARTASULSEL, SELAYAR, – KPU Kepulauan Selayar gelar Rakor Persiapan Pemungutan Suara ulang (PSU) Pemilihan umum tahun 2024 di Hotel Reihan Square, Minggu (18/2/2024)
Kegiatan Rakor ini mendasari surat panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bontoharu nomor 001/PM.00.02/K.SN-08/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Kelurahan Putabangun dan surat panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Benteng nomor 001/PM
Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara, dihadiri Asisten Pemerintahan Kabupaten Kep Selayar, Yunan kr Tompo Bulu, Kajari Kepulauan Selayar, Syarbaini, Mewakili Polres Kepulauan Kep Selayar, Para Komisioner KPU, dan Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar.
Juga dihadiri, Tim Partai Politik Peserta Pemilu, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu, dan dari pihak Satpol PP.
Ketua KPU Selayar, Andi Dewantara memutuskan ada tiga TPS yang terdapat kesalahan , TPS 21 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng kesalahan itu terjadi pada empat pemilihan presiden sampai DPRD Provinsi, Kabupaten tidak, maka empat jenis pemilihan itu yang PSU kan.
Kemudian TPS 17 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng terdapat kesalahan hanya pemilihan presiden saja. Maka hanya satu jenis pemilihan.
Sedangkan TPS 002 Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu ada empat jenis pemilihan tidak termasuk kabupaten, tandasnya.
Pemungutan suara ulang di tiga TPS di Kabupaten Kepulauan Selayar digelar pada Rabu, 21 Februari tahun 2024
WARTASULSEL, Selayar – Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan suara.
Yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD-RI, DPR-RI, DPR Provinsi Sulsel dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini diketahui setelah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengetahui pemilih tersebut bukan penduduk setempat.
Seperti yang terjadi di Tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dimana tiga TPS 21 dan TPS 17 Kelurahan Benteng Selatan serta TPS 02 Kelurahan Putabangun telah ditemukan bukan penduduk setempat yang masuk memilih lima surat suara di TPS tersebut.
Hal tersebut terungkap setelah Pengawas TPS bersama Panwascam menemukan 10 orang pemilih yang diberikan hak memilih oleh Petugas KPPS dalam proses pemungutan suara 14 Februari lalu.
Hanya bermodalkan KTP Elektronik yang ditunjukkan kepada petugas KPPS tetapi tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun Daftar pemilih Tambahan di 3 TPS tersebut.
Ketua Bawaslu Selayar Nurul Badriyah saat di temui awak media diruang kerjanya Sabtu 17 Februari 2024 mengatakan, terkait temuan Pengawas TPS diLokasi Pemungutan Suara yang mempunyai pemilih yang KTPnya diluar Tempat Pemungutan Suara sehingga Pengawas TPS diLokasi melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam. Ucap Ketua Bawaslu
