Pimpinan Cabang BRI Selayar Serahkan 1 Unit Mobil Ambulance Program BRI Peduli TJSL untuk Kodim Selayar

News|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Pada Jumat 04 Oktober 2024 Pimpinan Cabang BRI Selayar secara resmi menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulance kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 1415 Selayar.

Penyerahan mobil ambulans ini merupakan bagian dari program BRI Peduli yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di wilayah Kodim 1415 Selayar. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung operasional Kodim dalam memberikan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat sekitar.

Pimpinan Cabang BRI Selayar Dwi Putra Apriyantono mengatakan, ambulance merupakan bantuan dari BRI Peduli sebagai wujudkan kepedulian BRI kepada TNI dalam menunjang tugas dan pelayanan kesehatan prajurit dan kelurahannya.

“Hari ini kami menyerahkan secara simbolis bantuan mobil ambulans melalui BRI Peduli sebagai wujud kepedulian untuk anggota ketika ada yang sakit. Hal ini juga merupakan bentuk wujud kerjasama kami dengan Kodim 1415 Selayar yang selama ini yang terjalin sangat baik, “ Ungkap Pinca BRI Selayar.

Dengan adanya dukungan ini, BRI menunjukkan peran pentingnya dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.

banner Umbulukumba.ac.id Asa

Ada Apa Guru PAI Datangi Kantor Kemenag Selayar, Pertanyakan Pencairan Sertifikasi yang Tak Kunjung Tuntas

News|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Sejumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Selayar untuk mempertanyakan pencairan tunjangan sertifikasi yang dinilai bermasalah. Para guru mengeluhkan proses pencairan yang dianggap tidak merata dan cenderung dipersulit, meski telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Menurut salah satu perwakilan guru Agama Dina mengatakan, tunjangan yang seharusnya diterima sesuai jadwal sering kali tertunda tanpa alasan yang jelas. “Kami sudah melengkapi semua persyaratan, tetapi sampai sekarang tunjangan belum cair. Bahkan, beberapa rekan sudah menerima, sementara kami belum,” ungkapnya.

“beberapa penerima tunjangan sudah di cairkan tanpa berkas lengkap dan tidak di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pendidik Agama Islam”

Menanggapi hal ini, perwakilan Kemenag Selayar menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data penerima sertifikasi, dan menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

Disaat yang sama Kasubag TU Saiful Herman mengatakan, “Sudah dicairkan sebenarnya, namun masih menjadi persoalan. Ya, satu ampra kan melibatkan banyak orang, ada yang berkasnya sudah selesai, tetapi belum semuanya selesai diproses. Memang ada proses yang mungkin memakan waktu, seperti pekan ini, yang dikatakan mungkin dalam 2-3 hari akan ada perkembangan. Begitu berkasnya lengkap, prosesnya dilanjutkan, tapi karena satu ampra itu melibatkan banyak orang, maka setiap orang diproses secara bertahap.” Jelasnya

Tidak Hanya itu Ketua AGPAII Kepulauan Selayar Jumardianto menjelaskan terkait dengan kondisi ini, Kami dari AGPAII telah membantu menjembatani dan mengkomunikasikan terkait kendala pencairan TPG guru – guru PAI. Pada malam sabtu kemaren, bersama 2 orang pengurus AGPAII menemui pak kepala kantor Kemenag Kep Selayar untuk mengkonfirmasi apa sebab sehingga beberapa teman GPAI tidak dapat di cairkan sertifikasi. Dan beliau menyampaikan bahwa sebelum beliau menandatangani Berkas, maka beliau melihat laporan teman. – teman, secara sampel. Dan beliau menemukan beberapa kekurangan dalam berkas tersebut, seperti tidak ada SK pembagian tugas, tidak ada materai dll. Sehingga beliau meminta berkas dikembalikan ke PAIS untuk dilengkapi teman2 GPAII untuk kemudian disodorkan kembali selanjutnya di proses pencairannya. Hasil itu kemudian kami sampaikan kepada teman2 GPAI via group WA. Ucapnya

“Lebih awal, kami dari DPD AGPAII sudah menghimbau kepada teman2 untuk tidak melakukan hal – hal yang lebih jauh, karena hemat kami mengkomunikasikan persoalan tentu lebih baik. Namum hasil audensi dengan pak kepala kantor yang kami sampaikan kepada teman GPAII tidak di anggap Solusi. Sehingga teman2 memilih mendatangi kantor Kemenag. Secara keorganisasian kami telah memfasilitasi dan meminta kepada teman2 untuk kemudian mengambil dan melengkapi berkas nya. Oleh karena itu jika ada hal yang terjadi kemudian itu bukanlah bagian dari keputusan organisasi, melainkan keputusan personal para guru sebab itu menjadi bagian dari haknya untuk berpendapat yang tentunya tidak bisa kami melarang”. Jelas Jumardianto

Para guru berharap pihak Kemenag Selayar segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kepastian waktu pencairan yang jelas. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses pencairan agar tidak ada kesan tebang pilih di kalangan guru yang berhak menerima tunjangan.

Kejadian ini menjadi sorotan di kalangan pendidik Agama Islam di Kabupaten Selayar, mengingat pentingnya tunjangan sertifikasi bagi kesejahteraan guru. Para guru berharap ada solusi konkret dari Kemenag agar tidak ada lagi keterlambatan pencairan di masa mendatang.

 

DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2024-2029 Belum Bentuk Tatib dan Pimpinan Definitif, LSM LIRA Selayar Ada Apa ?

News|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Memasuki beberapa bulan masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2024-2029 masih belum membentuk tata tertib (tatib) serta mengesahkan pimpinan definitif. Situasi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satunya LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Selayar.

Humas LSM LIRA Selayar, Noer, menyatakan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembentukan tatib dan pengesahan pimpinan definitif di DPRD. “Seharusnya DPRD segera menyelesaikan pembentukan tata tertib dan memilih pimpinan definitif agar roda pemerintahan serta pengawasan terhadap kebijakan daerah dapat berjalan efektif. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat: ada apa sebenarnya di balik proses ini?” ujar Noer.

Ia menambahkan, ketidakpastian ini dapat memengaruhi kelancaran program pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Selayar. Selain itu, lambannya pembentukan tatib dan pengesahan pimpinan definitif juga dikhawatirkan akan memperlambat fungsi pengawasan dan legislasi yang menjadi tanggung jawab DPRD.

Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arfianto, dalam keterangannya pada 29 September 2024, mengomentari situasi ini. “DPRD Selayar masih belum memiliki pimpinan tetap maupun tatib yang diperbarui. Dengan kewenangan pimpinan sementara yang terbatas, sementara APBD Perubahan 2024 belum disahkan dan APBD Pokok 2025 juga belum dibahas, seharusnya pimpinan sementara fokus mempersiapkan pelantikan pimpinan tetap. Apalagi, PAN dan PKS sudah memiliki Surat Keputusan (SK) wakil ketua DPRD,” ujar Arfianto.

Ia juga menyoroti bahwa pimpinan sementara melampaui tugas utamanya sebagaimana diatur dalam PP 12 tahun 2018, dengan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi, badan anggaran, dan badan musyawarah, yang seharusnya menjadi tugas pimpinan tetap. “Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 3434 Tahun 2024, partai yang telah menetapkan pimpinan harus segera melantik tanpa menunggu semua partai menyelesaikan prosesnya, karena pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial,” tambah Arfianto.

Dalam situasi ini, LSM LIRA mendesak DPRD untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan hambatan yang ada demi kepentingan masyarakat Selayar secara keseluruhan.

“Kami berharap anggota dewan lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Masyarakat Selayar menaruh harapan besar pada mereka,” tutup Noer.

 

Andi Nurhikmah, Resmi Menakhodai Nasyiatul Aisyiyah Bulukumba

News|oleh

Wartasulsel.org, Bulukumba – Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) melantik Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kabupaten Bulukumba untuk periode 2022-2026 dengan mengusung tema “Transformasi Gerakan Dakwah Pencerahan Perempuan Muda Muhammadiyah untuk Bulukumba Berkeadaban” (Ahad, 14/07/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh PP Nasyiatul Aisyiyah, Bupati Bulukumba yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Sulawesi-Selatan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Bulukumba, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Bulukumba, Badan Pengurus Harian (BPH) UM Bulukumba, Dosen Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Perwakilan Ortom, dan Ormas Sipil se-kabupaten Bulukumba.

Bupati Kabupaten Bulukumba yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesbangpol, Ahmad Arfan mengucapkan selamat dan harapannya kepada PD Nasyiatul Aisyiyah yang sebelumnya dan yang baru dilantik.

“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik, dan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus sebelumnya. Melalui pelantikan ini, Nasyiatul Aisyiyah mampu membuktikan bahwa PDNA Bulukumba adalah ormas paling banyak bekerjasama dengan pihak Kesbangpol Bulukumba, peran PDNA cukup besar di kabupaten Bulukumba. PDNA adalah Ormas “Role Model” di kabupaten Bulukumba,” ucapnya.

Dirinya berharap organisasi Nasyiatul Aisyiyah dengan kepengurusan baru ini dapat mendukung dan bersinergi dengan pemerintah dan yang utama membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat.

“Jadikan organisasi Nasyiatul Aisyiyah ini sebagai penopang program pemerintah, dan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat” ujarnya

Senada dengan PW Nasyiatul Aisyiyah, Nur Fadilah Amin, S.Pd., M.Pd. juga mengapresiasi seluruh pengurus Nasyiatul Aisyiyah.

“Meski 9 bulan baru bisa dilantik, kami sangat mengapresiasi seluruh pengurus yg terus bergerak, bekerja, dan berjuang dalam memajukan gerakan perempuan muda serta memberdayakan perempuan. Kami akan selalu membersamai pergerakan PDNA Bulukumba”, pungkasnya.

PW Nasyiatul Aisyiyah juga berpesan kepada para pengurus PDNA kab. Bulukumba agar amanah yang diberikan ini tidak dijadikan sebagai beban, namun sebaliknya dijadikan sebagai nikmat dan jalan untuk berbuat kebaikan dan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

“Kami berharap seluruh pengurus jangan saling menjatuhkan, tetapi saling membahagiakan satu sama lain demi mencapai tujuan Muhammadiyah serta dengan kepengurusan baru ini, kami berharap PDNA Bulukumba dapat mendukung dan bersinergi dengan pemerintah dan yang utama membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat.

Sedangkan Dr. Andi Nurhikmah, M.Pd. ketua PD Nasyiatul Aisyiyah yang baru dilantik juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kemajuan Nasyiatul Aisyiyah.

“Saya berterimakasih kepada semua pihak yang sempat hadir dan selalu mendukung kemajuan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Bulukumba. PDNA Bulukumba akan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan utamanya bagi perempuan muda Islam,” ujarnya.

Akhir sambutan ia juga berharap seluruh pengurus dapat bersatu dalam memajukan persyarikatan.

“Kita harus bersatu dalam bergerak demi kemajuan persyarikatan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemuhammadiyahan, begitupun senantiasa berkolaborasi dengan banyak pihak. Dan yg terpenting adalah bagaimana kita konsisten dalam Beramar ma’ruf nahi mungkar,” tutupnya.

Pemilik Akun Facebook Prince Muhammad Akui Terlibat Kasus Referendum Papua

News, Sorot|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR. Pemilik atau player akun Facebook Prince Muhammad yang dilaporkan oleh Ikatan Jurnalis Selayar (IJAS) ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan penghinaan profesi wartawan, juga ternyata pihak yang sedang dicari oleh Mabes Polri.

Pengakuan itu disampaikan player akun Facebook Prince Muhammad sendiri saat diminta untuk diwawancarai langsung oleh Reporter TVRI Sulsel Kontributor Kepulauan Selayar, Nur Kamar melalui pesan messenger, terkait postingannya yang ingin para pekerja media mengkritik Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar.

” Tidak ada yang berani mengkritik Pemerintah, media lokal terlalu banyak makan uang haram dan pengecut,” tulis akun Prince Muhammad di Group Facebook Wajah Selayar, pada Kamis (4/7/2024).

Dikonfirmasi karena dianggap memiliki data atau dokumen terkait penyimpangan di Lingkup Pemda Kepulauan Selayar atau hal-hal yang ingin dikritik, namun pemilik akun tersebut menolak untuk memberikan konfirmasi karena Prince Muhammad hanya ingin dikonfirmasi oleh media lokal saja.

“Oh siap nanti yah kalo ada isu terkini. Media nasional TVRI bosku. Saya mau yang media lokal saja,” tulis Prince Muhammad.

Selain itu, Prince Muhammad juga terlibat dalam kasus referendum Papua, sehingga menurut pemilik akun tersebut, dirinya adalah pihak yang dicari oleh Mabes Polri.

“Jangan bossku saya lagi di cari oleh mabes polri gara-gara isu kasus referendum papua,” tulis Prince Muhammad. 

Menanggapi hal tersebut, Petinggi Forum Peduli Selayar (FPS) Andi Nur Hamzah, kepada Pewarta, Minggu (7/7/2024) sore mengatakan jika pengakuan Prince Muhammad tersebut merupakan sebuah fakta tentu pihak TNI dan Polri, utamanya Intel telah kecolongan.

“Tapi saya lebih melihat itu hanya sebagai alasan pemilik akun Prince Muhammad saja. Dia ingin mengalihkan perhatian supaya teman-teman jurnalis di Selayar itu tidak mendesak dia untuk dikonfirmasi secara face to face (tatap muka),” jelas Andi.

Namun terlepas dari itu, Andi Nur Hamzah menilai dan meyakini pemilik atau player Prince Muhammad, seorang intelektual dan kaya akan pengalaman organisasi. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari penulisan dan cara berkomentarnya di media sosial.

“Player akun Facebook Prince Muhammad itu orang pintar, intelek. Bisa dilihat dari cara penulisannya menyampaikan sesuatu ke orang lain dalam komentar-komentarnya. Paling tidak dia organisatoris dan melek politik,” ungkap Andi Nur Hamzah.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar, Iptu. Nurman Matasa, S.H., M.H., menegaskan laporan dari wadah perhimpunan Wartawan Lokal Kabupaten Kepulauan Selayar, Ikatan Jurnalis Selayar (IJAS) terkait akun Facebook bernama Prince Muhammad yang menghina profesi jurnalis akan segera ditindaklanjuti.

“Laporannya, pasti akan kita tindaklanjuti,” tegas Iptu. Nurman Matasa, kepada Pewarta saat dikonfirmasi, Sabtu (6/7/2024) sore.

Diberitakan sebelumnya, Ikatan Jurnalis Selayar (IJAS) resmi melaporkan dugaan penghinaan melalui Media Sosial atas profesi wartawan dengan terlapor Pemilik Akun Facebook Prince Muhammad ke Polres Kepulauan Selayar, Sabtu (6/7/2024) siang.

Rombongan IJAS mendatangi Mapolres Kepulauan Selayar dan diterima langsung oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) II, Bripka Halim di ruang SPKT Polres Kepulauan Selayar. Turut hadir menerima kedatangan para Wartawan Ps. Kasi Humas Polres Aipda Andre Suardi, Piket Reskrim dan Piket Intelkam.

Ikatan Jurnalis Selayar (IJAS) melaporkan pemilik akun medsos Prince Muhammad diwakili oleh Andi Afdal (Media Selayar) sebagai Pelapor.

Sedangkan sejumlah wartawan lain yang turut serta dalam rombongan mengajukan diri sebagai saksi antara lain Imran Hasan (Media LSM- LPRI), Nur Kamar (Kontributor TVRI Sulsel), Aslang Jaya (Selayarnews), Dewi Kekira (Bukamatanews), Abd. Malik (suryatimur.com), Rusman (Republiknews) dan Syarul Radja (Upeks). (Tim).

Kontrak Bidan Rajin di Stop, Bidan Tak Rajin Malah Lanjut, Ini Penjelasan Kadis Kesehatan

Daerah, Sorot|oleh

WARTASULSEL, SELAYAR – Merebaknya informasi ada bidan kontrak di PKM Pasitallu dan Pustu Jinato yang tidak diperpanjang SK Kontraknya karena disebut ada laporan masuk, kendati belum diketahui laporan apa, jadi bahan perbincangan diruang publik.

Berikut hasil tanya jawab Kadis Kesehatan H. Husaini dan awak media.

Awak Media (AM) : Apakah tenaga medis di wilayah kepulauan sudah cukup sehingga harus ada yang tidak dilanjutkan kontraknya seperti di Pustu Jinato dan PKM Pasitallu ?

Kadis Kesehatan (KH) : Dari segi kecukupannya belum cukup, cuma persoalannya formasi PNS atau P3K yang terbuka terbatas. Sementara ruang pengangkatan kontrak baru untuk sementara tertutup termasuk tenaga kontrak yang tdk masuk basis data tahun 2022 SK kontraknya terpending ( belum diterbitkan).

Masalah data base yang mengisi itu tenaga kesehatannya sendiri berbasis aplikasi, bisa saja kelupaan mengisi atau karena kesibukan. Atau tidak terbaca datanya di Dinkes. Atau siapa tau dia mengisi data bukan di Jinato. Bukan cuma di Jinato keluhan seperti ini Pak. Dan masih ada perbaikan SK nanti yang penting terdaftar dan didapat datanya di basis data BKN, tidak usah terlalu risau. Belajar saja baik – baik karena masa depan pengangkatan P3K sudah terbuka lebar bagi yang sudah ada di basis data BKN, cuma perlu belajar supaya bisa lulus karena masih ada seleksi karena kemampuan daerah/negara tidak bisa pengangkatan sekaligus. Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan.

AM : Apakah ada laporan masuk atau diterima . Termasuk adanya bidan yang jarang bertugas tapi SK tetap terbit ?

Saya juga belum paham itu pak. Yang saya pahami masalah data base.

Kontrak itu bukan Dinas yang terbitkan pak. Kita cuma mengusulkan, kemungkinan cuma salah pengusulan atau salah verifikasi. Dan SK kontrak belum final, masih ada perbaikan.

Kecuali laporan evaluasi dari Kepala Puskesmasnya Nya bahwa bidan tersebut tidak layak diperpanjang karena kinerjanya jelek. Itu syah diterima sebagai laporan.

Iya pak, namanya kesalahan bisa saja terjadi. Dan kesalahan seperti itu masih bisa diperbaiki. Makanya saya bersyukur karena adaki semua yang peduli dan saling mengingatkan kesalahan tsb. Dan kita cari jalan keluarnya. Dan itu pemahaman saya, karena SK juga saya belum liat, saya masih tugas diluar daerah. Pemahaman diluar dari itu saya belum tau dan saya belum cek. Nanti saya tiba baru saya cek. (R).

3 TPS di Selayar berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Pemilu|oleh

WARTASULSEL, Selayar – Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan suara.

Yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD-RI, DPR-RI, DPR Provinsi Sulsel dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini diketahui setelah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengetahui pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

Seperti yang terjadi di Tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dimana tiga TPS 21 dan TPS 17 Kelurahan Benteng Selatan serta TPS 02 Kelurahan Putabangun telah ditemukan bukan penduduk setempat yang masuk memilih lima surat suara di TPS tersebut.

Hal tersebut terungkap setelah Pengawas TPS bersama Panwascam menemukan 10 orang pemilih yang diberikan hak memilih oleh Petugas KPPS dalam proses pemungutan suara 14 Februari lalu.

Hanya bermodalkan KTP Elektronik yang ditunjukkan kepada petugas KPPS tetapi tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun Daftar pemilih Tambahan di 3 TPS tersebut.

Ketua Bawaslu Selayar Nurul Badriyah saat di temui awak media diruang kerjanya Sabtu 17 Februari 2024 mengatakan, terkait temuan Pengawas TPS diLokasi Pemungutan Suara yang mempunyai pemilih yang KTPnya diluar Tempat Pemungutan Suara sehingga Pengawas TPS diLokasi melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam. Ucap Ketua Bawaslu

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.