Ada Apa Guru PAI Datangi Kantor Kemenag Selayar, Pertanyakan Pencairan Sertifikasi yang Tak Kunjung Tuntas

WARTASULSEL, SELAYAR – Sejumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Selayar untuk mempertanyakan pencairan tunjangan sertifikasi yang dinilai bermasalah. Para guru mengeluhkan proses pencairan yang dianggap tidak merata dan cenderung dipersulit, meski telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Menurut salah satu perwakilan guru Agama Dina mengatakan, tunjangan yang seharusnya diterima sesuai jadwal sering kali tertunda tanpa alasan yang jelas. “Kami sudah melengkapi semua persyaratan, tetapi sampai sekarang tunjangan belum cair. Bahkan, beberapa rekan sudah menerima, sementara kami belum,” ungkapnya.

beberapa penerima tunjangan sudah di cairkan tanpa berkas lengkap dan tidak di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pendidik Agama Islam

Menanggapi hal ini, perwakilan Kemenag Selayar menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data penerima sertifikasi, dan menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

Disaat yang sama Kasubag TU Saiful Herman mengatakan, “Sudah dicairkan sebenarnya, namun masih menjadi persoalan. Ya, satu ampra kan melibatkan banyak orang, ada yang berkasnya sudah selesai, tetapi belum semuanya selesai diproses. Memang ada proses yang mungkin memakan waktu, seperti pekan ini, yang dikatakan mungkin dalam 2-3 hari akan ada perkembangan. Begitu berkasnya lengkap, prosesnya dilanjutkan, tapi karena satu ampra itu melibatkan banyak orang, maka setiap orang diproses secara bertahap.” Jelasnya

Tidak Hanya itu Ketua AGPAII Kepulauan Selayar Jumardianto menjelaskan terkait dengan kondisi ini, Kami dari AGPAII telah membantu menjembatani dan mengkomunikasikan terkait kendala pencairan TPG guru – guru PAI. Pada malam sabtu kemaren, bersama 2 orang pengurus AGPAII menemui pak kepala kantor Kemenag Kep Selayar untuk mengkonfirmasi apa sebab sehingga beberapa teman GPAI tidak dapat di cairkan sertifikasi. Dan beliau menyampaikan bahwa sebelum beliau menandatangani Berkas, maka beliau melihat laporan teman. – teman, secara sampel. Dan beliau menemukan beberapa kekurangan dalam berkas tersebut, seperti tidak ada SK pembagian tugas, tidak ada materai dll. Sehingga beliau meminta berkas dikembalikan ke PAIS untuk dilengkapi teman2 GPAII untuk kemudian disodorkan kembali selanjutnya di proses pencairannya. Hasil itu kemudian kami sampaikan kepada teman2 GPAI via group WA. Ucapnya

“Lebih awal, kami dari DPD AGPAII sudah menghimbau kepada teman2 untuk tidak melakukan hal – hal yang lebih jauh, karena hemat kami mengkomunikasikan persoalan tentu lebih baik. Namum hasil audensi dengan pak kepala kantor yang kami sampaikan kepada teman GPAII tidak di anggap Solusi. Sehingga teman2 memilih mendatangi kantor Kemenag. Secara keorganisasian kami telah memfasilitasi dan meminta kepada teman2 untuk kemudian mengambil dan melengkapi berkas nya. Oleh karena itu jika ada hal yang terjadi kemudian itu bukanlah bagian dari keputusan organisasi, melainkan keputusan personal para guru sebab itu menjadi bagian dari haknya untuk berpendapat yang tentunya tidak bisa kami melarang”. Jelas Jumardianto

Para guru berharap pihak Kemenag Selayar segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kepastian waktu pencairan yang jelas. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses pencairan agar tidak ada kesan tebang pilih di kalangan guru yang berhak menerima tunjangan.

Kejadian ini menjadi sorotan di kalangan pendidik Agama Islam di Kabupaten Selayar, mengingat pentingnya tunjangan sertifikasi bagi kesejahteraan guru. Para guru berharap ada solusi konkret dari Kemenag agar tidak ada lagi keterlambatan pencairan di masa mendatang.

 

banner Umbulukumba.ac.id Asa

Miris ; Dunia Pendidikan di Selayar Siswa-Siswi SD di Jampea Rela Panas-panasan di Pelabuhan Demi Suksesnya Asesmen Online

Wartasulsel, Jampea Selayar – Demi mengikuti Asesmen Online yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, siswa-siswi dari salah satu Sekolah Dasar di Jampea bersama para guru rela menghadapi terik matahari dan mencari jaringan internet di sekitar Pelabuhan Jampea. Kondisi sinyal yang tidak stabil memaksa mereka untuk berburu lokasi dengan jaringan yang memadai agar proses asesmen dapat berjalan lancar.

Salah satu guru yang turut mendampingi siswa,, memberikan tanggapannya terkait perjuangan ini. “Kita memang mengalami kendala jaringan yang tidak selalu stabil. Kadang sinyal hilang, kadang bagus. Namun, semangat siswa-siswi kita patut diapresiasi. Mereka rela berpanas-panasan di sini demi suksesnya asesmen. Kami sebagai guru tentu akan terus mendukung agar mereka bisa mengikuti ujian dengan baik.”

Di saat yang sama Salah Satu Panwascam Pasimasunggu Jasman. A.Pd di konfirmasi via WhatsApp di Lokasi Dermaga Benteng Jampea mengatakan, Jalan satu – satunya mencari titik jaringan yang ada, Kalau di pasimasunggu khususnya ibu kota kecamatan, Tempat yg bias ada jaringan meskipun Kadang Juga menghilang begitu saja di ujung dermaga pelabuhan jampea. Tempat yang kedua ketika jaringan di pasimasunggu hilang biasanya masyarakat ke Desa massungke Di tanjung Kayuanging di tempat itu juga biasa ada jaringan dari Kayuadi. Ungkap Jasman

Meski penuh tantangan, baik siswa maupun guru tetap optimis dan berusaha maksimal agar asesmen ini bisa dilaksanakan dengan lancar, meskipun harus menghadapi berbagai kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak menentu.

Perjuangan ini adalah bukti betapa tingginya komitmen mereka terhadap pendidikan dan keinginan untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi, meskipun di daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan internet yang memadai.

Masyarakat Kayuadi Keluhkan Ketidakhadiran Kades, Meminta Kadis PMD Ambil Tindakan

WARTASULSEL, SELAYAR – Warga Desa Kayuadi semakin resah akibat ketidakhadiran Kepala Desa (Kades) yang sering tidak berada di tempat. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau ingin mengajukan aduan terkait masalah di desa mereka.

Sejumlah warga yang tidak ingin identitasnya di sebutkan, mengaku tidak tahu harus mengadu kemana karena absennya Kades yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menampung aspirasi dan keluhan mereka. “Kami sering datang ke kantor desa, tapi selalu tidak dapat kami temui Kepala Desa secara langsung. Kalau Kades tidak ada, kami mau mengadu kemana?” keluh salah satu warga.

Warga berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka meminta Kadis PMD menindaklanjuti persoalan ini agar pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik dan masyarakat tidak merasa diabaikan.

“Kami mohon Kadis PMD bisa ambil langkah tegas. Kami butuh pemimpin desa yang siap melayani dan mendengarkan aspirasi warga,” tambah warga lainnya

Hingga berita ini di turunkan masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Kades maupun Dinas PMD terkait keluhan ini, namun masyarakat berharap situasi ini segera ditangani agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan tidak menghambat pelayanan publik.

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.