Upacara Puncak HARHUBNAS ke-53 di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Kepala UPP III Selayar Bacakan Sambutan Seragam

WARTASULSEL, SELAYAR  – Upacara puncak Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) ke-53 berlangsung khidmat di halaman Terminal Penumpang Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Kabupaten Selayar. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala UPP Kelas III Selayar, yang sekaligus membacakan sambutan seragam Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia. 17/09/2024

Dalam sambutannya, Kepala UPP Kelas III Muh. Irfan Jayadinata menyampaikan pesan Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesi, Peringatan Harhubnas dapat dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap bakti dan karya yang telah kita berikan di bidang transportasi untuk bangsa dan negara. Sesuai dengan tema peringatan Harhubnas tahun ini yaitu “Transportasi Maju Nusantara Baru”, Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi untuk menilik kembali hal-hal yang telah kita raih 10 tahun ke belakang, berkomitmen menjaga keberlanjutan dari pencapaian tersebut, sekaligus membuat catatan peningkatan di masa-masa selanjutnya, Sesuai visi misi presiden Joko Widodo yaitu “terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, sektor transportasi juga telah membuktikan komitmennya untuk berkolaborasi mewujudkan konektivitas sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung, berdaulat dan meraih kemandirian ekonomi.

Karena inilah maka pembangunan sektor transportasi menggunakan paradigma Indonesia sentris. a. Sulawesi saat ini telah memiliki infrastruktur perkeretaapian, b. Dari 27 pembangunan bandar udara baru, 23 di antaranya berada di luar pulau Jawa, dan Cc. Ratusan pelabuhan telah dibangun di pulau-pulau terluar sehingga lebih terhubung. Penyediaan infrasruktur tersebut juga dibarengi dengan dukungan subsidi Operasional sehingga dapat memberikan layanan yang terjangkau, merata dan — berkeadilan. Ujar Kepala UPP III Selayar dalam sambutan seragamnya

Upacara ini dihadiri oleh para jajaran Unit Pelaksana Pelabuhan Benteng Selayar yang ikut merasakan makna dan semangat kebersamaan dalam memperingati hari besar ini. Semoga momentum HARHUBNAS ini semakin mempererat kerja sama seluruh pihak demi mewujudkan sistem transportasi yang andal, aman, dan terintegrasi.

Harkopnas ke-77 di Selayar: Momen Spesial bagi Rombongan dari Seluruh Sulsel

 

WARTASULSEL, SELAYAR – Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-77 yang diselenggarakan di Kabupaten Selayar menjadi momen istimewa yang dihadiri rombongan dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Acara ini berlangsung dengan semarak, penuh semangat kebersamaan, dan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan koperasi di daerah. 12/09/2024

Bagi para tamu undangan dan rombongan dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel, Harkopnas tahun ini memiliki nilai tersendiri. Selain menjadi ajang bertukar gagasan dan inovasi dalam bidang koperasi, Selayar sebagai tuan rumah memberikan kesan mendalam dengan keramahtamahan dan keindahan alamnya yang memukau.

Salah satu perwakilan rombongan dari Luwu Utara Mikson saat di konfirmasi setelah Santap Pagi, menyampaikan rasa bangganya dapat hadir dalam acara yang menurutnya sangat spesial ini. “Kami merasakan antusiasme luar biasa dari tuan rumah dan seluruh peserta. Kegiatan ini tidak hanya menguatkan jaringan antar koperasi, tetapi juga menunjukkan potensi besar Selayar sebagai pusat kegiatan ekonomi koperasi,” ungkapnya.

Rangkaian acara Harkopnas ke-77 di Selayar mencakup seminar, pameran produk unggulan koperasi, dan berbagai kegiatan edukatif yang bertujuan meningkatkan daya saing koperasi lokal. Keberagaman program ini diharapkan mampu memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi di Sulsel.

Selayar berhasil membuktikan dirinya sebagai tuan rumah yang sukses, di mana setiap peserta pulang dengan pengalaman yang berharga dan optimisme baru untuk masa depan koperasi di Sulawesi Selatan.

Warga Pasilambena Korban Gempa Empat Tahun Lalu Pertanyakan Bantuan Bedah Rumah yang Belum Terselesaikan

WARTASULSEL, SELAYAR – Warga Pasilambena, yang menjadi korban gempa bumi dahsyat empat tahun lalu, masih menantikan penyelesaian bantuan bedah rumah yang dijanjikan oleh pemerintah. Hingga saat ini, banyak rumah yang masih belum dibangun kembali, meski waktu telah berlalu cukup lama sejak bencana tersebut melanda. 02/09/2024

Di Ketahui, sebanyak 230 rumah di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, mengalami kerusakan usai terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,4 di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (14/12/2021). Selain itu, satu unit gedung sekolah, dua bangunan tempat ibadah dan satu rumah jabatan kepala desa juga terdampak gempa bumi yang berpusat di 7.95 LS dan 122.24 BT tersebut. (Dilansir dari CNBC Indonesia)

Beberapa warga mengungkapkan kekecewaannya karena proses bedah rumah yang terhenti di tengah jalan. Bantuan yang diterima sejauh ini pun dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rekonstruksi rumah yang hancur akibat gempa. Mereka menyatakan bahwa hingga kini, banyak di antara mereka yang masih tinggal di tempat penampungan sementara dengan kondisi yang memprihatinkan.

Salah seorang warga Pasilambena Desa Kalaotoa Dg. Padaeng (52), mewakili warga lainnya mengungkapkan, “Kami sudah lelah menunggu. Sudah empat tahun sejak gempa itu terjadi, tapi rumah kami belum dibangun kembali. Bantuan yang kami terima sangat minim dan tidak cukup untuk memulai pembangunan.”

Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan tanggung jawabnya dan mempercepat proses penyaluran bantuan agar mereka bisa kembali tinggal di rumah yang layak. Tekanan terus meningkat seiring dengan kebutuhan mendesak untuk hunian yang aman dan nyaman.

Pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi mengenai keterlambatan ini dan memastikan bantuan bedah rumah segera terealisasi secara menyeluruh, sesuai dengan janji yang telah diberikan.

IJW Kecam Tindakan Represip Oknum Kepolisian Kepada Jurnalis Saat Liput Demo Dukung Keputusan MK

WARTASULSEL, Jakarta — Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan dan mengecam tindakan oknum Kepolisian yang melakukan tindakan represip kepada para jurnalis yang meliput aksi demo (22/8/2024) dukung Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada oleh Baleg DPR RI yang mau membatalkan keputusan MK. Aksi demo terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

“Terus terang IJW merasa prihatin atas perlakuan oknum Kepolisian terhadap para jurnalis yang melakukan tugas jurnalistik meliput aksi demo. Kita minta kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta maupun Kapoltabes tetap menghargai tugas jurnalistik yang dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegas Ketum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta.

Lebih lanjut menurut pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketum Madas Nusantara (Ormas Masyarakat Madura) itu, dari pantauan IJW banyak juga jurnalis yang diperlakukan tidak baik oleh oknum Kepolisian yang bertugas dilapangan meski jurnalis telah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis.

Menurut IJW setidaknya ada beberapa jurnalis yang mengekspos dirinya diperlakukan tidak baik oleh oknum apara Kepolisian. Ada jurnalis dari Koran Tempo, Jakarta dan Jurnalis Pikiran Rakyat, Bandung yang juga dipersekusi dan dipaksa hapus hasil foto liputannya. Tentu masih banyak lagi di daerah.

“Karena itu IJW meminta sahabat Jurnalis yang diperlakukan tidak baik oleh oknum Kepolisian dapat melaporkan tindakan represif. Kemudian ada identitas oknum tersebut agar dapat dilaporkan ke Propam maupun institusi yang berhak menangani kasusnya,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)

Sebagaimana UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)”

“IJW siap mendampingi dan mengadvokasi serta memberikan bantuan hukum bari rekan-rekan jurnalis yang mengalami masalah tindakan refresip oknum aparat Kepolisian. Untuk itu bisa menyampaikan lewat WA : 0888-9080-471 atau email : indonesiantjournalistwatch@gmail.com,” tegas Jusuf Rizal wartawan senior itu.

Sebagaimana diketahui aksi demonstrasi (22/08/2024) yang diikuti mahasiswa, buruh, aktivis, artis, akademisi, pemuda dan masyarakat umum dilakukan dalam mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah persentase suara dukungan dalam Pilkada dan mengembalikan batas usia calon peserta Pilkada minimal 30 tahun.

Namun keputusan MK yang lebih demokratis itu, dinilai mau dibegal oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. DPR kemudian mau menganulir keputusan MK tersebut melalui pengesahan RUU Pemilu 2024. Tetapi akibat demonstrasi yang masif di berbagai daerah, kemudian DPR membatalkan pengesahan RUU Pemilu dan menyatakan Keputusan MK sah untuk pelaksanaan Pemilukada.

Breaking News; Warga Kepulauan Selayar Diisukan Akan Ramaikan Demonstrasi Tolak RUU Pilkada di Jakarta

WARTASULSEL – Warga dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, diisukan akan turut serta dalam aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dalam waktu dekat. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang sedang dibahas di DPR.

Kabar mengenai partisipasi warga Selayar dalam demonstrasi ini menyebar luas di berbagai media sosial dan grup diskusi lokal. Beberapa tokoh masyarakat setempat dikabarkan telah melakukan persiapan untuk ikut serta dalam aksi ini, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah daerah atau kelompok masyarakat terkait.

Para demonstran dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Selayar, menolak RUU Pilkada dengan alasan bahwa undang-undang tersebut dianggap akan mengurangi partisipasi publik dalam proses pemilihan kepala daerah. Mereka berpendapat bahwa jika RUU ini disahkan, demokrasi di tingkat lokal akan terancam.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai jumlah warga Selayar yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini.

Aksi demonstrasi di Jakarta ini diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai wilayah, yang semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menolak pengesahan RUU Pilkada. Keamanan di ibu kota pun diperkirakan akan diperketat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama demonstrasi berlangsung.

CPNS 2024, 9.694 Pegawai Akan Di Terima Kejaksaan RI, Silahkan Di Simak

WARTASULSEL – Kejaksaan RI mengajak kepada putra putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai bagian dari Penegakan Hukum yang Humanis dengan menjadi insan Adhyaksa Sejati. Rencana penerimaan CPNS Kejaksaan RI TA 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kejaksaan Agung RI TA 2024, dan ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor PENG – 11 /C/Cp.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyampaikan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan RI tahun 2024 sebanyak 9.694 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat) formasi yang akan diterima pada 24 (empat) jenis jabatan untuk Tenaga Teknis, dengan rincian sebagai berikut : Calon Jaksa sebanyak 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) formasi, Analis Hukum Ahli Pertama sebanyak 5 (lima) formasi, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sebanyak 32 (tiga puluh dua) formasi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama sebanyak 15 (lima belas) formasi, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama sebanyak 18 (delapan belas) formasi, Pemeriksa Forensik Digital sebanyak 28 (dua puluh delapan) formasi, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama sebanyak 60 (enam puluh) formasi, Auditor Ahli Pertama sebanyak 57 (lima puluh tujuh) formasi, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) formasi, Penilai Pemerintah Ahli Pertama sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh Sembilan) formasi, Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 569 (lima ratus eman puluh Sembilan) formasi, Perancangan Ahli Pertama sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) formasi, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 500 (lima ratus) formasi, Pustakawan Ahli Pertama sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) formasi, Statistisi Ahli Pertama sebanyak 45 (empat puluh lima) formasi, Penerjemah Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Arab sebanyak 1 (satu) formasi, Penerjemah Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Inggris sebanyak 35 (tiga puluh lima) formasi, Penerjemah Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Mandarin sebanyak 1 (satu) formasi, Arsiparis Terampil sebanyak 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) formasi, Pengelola Penanganan Perkara sebanyak 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh Sembilan) formasi, Petugas Barang Bukti sebanyak 705 (tujuh ratus lima) formasi, Pranata Hubungan Masyarakat Terampil sebanyak 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga), dan Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) formasi.

Sementara itu, ada pula yang akan diterima 11 (sebelas) jenis jabatan Tenaga Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut: Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) formasi, Dokter Gigi Ahli Pertama-Dokter Gigi (Umum) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh),Apoteker Ahli Pertama sebanyak 39 (tiga puluh sembilan),Nutrisionis Ahli Pertama sebanyak 4 (empat), Asisten Apoteker Terampil sebanyak 38 (tiga puluh delapan), Bidan Terampil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), Perawat Terampil sebanyak 72 (tujuh puluh dua), Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil sebanyak 36 (tiga puluh enam), Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebanyak 8 (delapan), Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian Terampil sebanyak 8 (delapan),dan Terapis Gigi Dan Mulut/Perawat Gigi Terampil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh). Pengumuman seleksi CPNS TA 2024 rencananya akan dimulai pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 02 september 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, SH., MH menghimbau kepada CPNS atau pihak terkait lainnya untuk tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan ataupun mencoba mengurus atau menawarkan kelulusan sebagai CPNS. Kejaksaan membutuhkan orang-orang hebat dan berintegritas. Olehnya itu Agus Salim mengatakan bahwa akan menindak tegas apabila terbukti adanya mafia pengurusan CPNS TA 2024 di wilayah Sulawesi Selatan. Mari ciptakan Aparatur Negara Hebat dan berintegritas, tutup Agus Salim.

Proyek Peningkatan Jalan oleh CV. Kuadran di Kabupaten Kepulauan Selayar Dinilai Gagal, LSM LIRA Bereaksi

WARTASULSEL, Selayar – Proyek peningkatan jalan paket I (Lapen-AC-WC) dalam Kota Kayuadi, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dikerjakan oleh CV. Kuadran dengan anggaran sebesar Rp 8.400.000.000,00, mendapat sorotan tajam. Proyek yang berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini dinilai gagal dalam pelaksanaannya, dengan beberapa bagian jalan yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai spesifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Kuadran belum memberikan konfirmasi terkait penilaian tersebut. Hal ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Humas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Humas LSM LIRA, dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinan atas hasil pekerjaan yang dianggap tidak memuaskan. “Kami meminta pihak terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini. Anggaran yang besar harusnya sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Jika tidak, ini adalah bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Kepulauan Selayar,” tegas Humas LSM LIRA.

LSM LIRA juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan mendesak agar segera ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Upacara dan Syukuran Hari Pengayoman Ke-79 di Rutan Selayar Berlangsung Khidmat

WARTASULSEL, SELAYAR – Rutan Kelas IIB Selayar menggelar Upacara dan Syukuran Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 bertempat di Lapangan Upacara Rutan Selayar, Senin (19/08) dengan mengusung tema “Kemenkumham Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Upacara Hari Pengayoman ke-79 diikuti oleh Pejabat Struktural, Pegawai Staf, Petugas Penjagaan, Anggota DWP, dan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Selayar.

Kegitan berlangsung pada pukul 07.30 WITA. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Rutan Selayar, Ario Galih Maduseno. Pada kesempatan tersebut, Kepala Rutan Selayar menyematkan tanda kehormatan satya lencana karya satya 30 tahun kepada 5 pegawai Rutan Selayar.

Dalam amanatnya, Kepala Rutan menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan HAM. Tema “Kemenkumham Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045” bukan sekedar slogan tetapi merupakan komitmen yang harus kita implememtasikan di dalam setiap tindakan.

Kepala Rutan Selayar, Ario Galih Maduseno mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan semangat kerja dan memberikan kontribusi nyata kepada bangsa ini. Bersama-sama menggelorakan semangat pengabdian serta memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Diakhir sambutannya, Kepala Rutan Selayar memberikan selamat kepada lima pegawai Rutan Selayar yang memperoleh tanda kehormatan satya lencana karya satya 30 tahun.

“Ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada bapak/ibu sekalian, selamat dan sukses kepada kelima pegawai yang memperoleh tanda kehormatan satya lencana karya satya 30 tahun,” ucap Kepala Rutan.

Setelah melaksanakan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan syukuran Hari Pengayoman ke-79. Pada acara syukuran tersebut, Kepala Rutan Selayar, Ario Galih Maduseno menyampaikan ucapan syukur serta mengajak seluruh jajarannya untuk terus memberikan kinerja dan karya terbaik kepada masyarakat.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Rutan yang diberikan kepada pegawai tertua dan perwakilan Anggota DWP.

Indonesian Journalist Watch (IJW) Dukung Pelaksanaan KLB PWI Memilih Ketum PWI Pusat dan DK PWI Pusat

WARTASULSEL, Jakarta — Organisasi Indonesian Journalist Watch (IJW) mendukung pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) guna memilih Ketua Umum, Periode 2024-2029 serta Dewan Kerhormatan. KLB tersebut dilaksanakan setelah Ketum PWI Pusat, periode 2023-2028, Hendri Ch. Bangun dipecat DK PWI Pusat atas pelanggaran kode etik berat dalam kasus PWI Gate.

“IJW menyambut baik pelaksanaan KLB PWI yang digelar guna mengisi kekosongan Ketua Umum maupun jajaran pengurus lain yang bermasalah. Ini langkah kongkrit, karena keputusan DK itu sah serta memiliki dasar konstitusi atas pelanggaran kode etik berat,” tegas Ketum IJW, HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.

Menurut pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketum ormas Madas Nusantara itu, ia memperoleh informasi atas pelaksanaan KLB PWI tersebut mulai tanggal 18-19 Agustus 2024 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat. Memang pelaksanaan KLB PWI ini jauh dari publikasi.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan KLB PWI ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dan atau penggelapan dana Sponsorship UKW (Uji Kompetensi Wartawan) PWI BUMN senilai Rp.2,9 Milyar dari total Rp. 6 milyar dari Forum Humas BUMN — PWI Gate. Kasusnya awalnya dilansir Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo.

Awalnya media-media mainstream tidak ada yang memuat beritanya, karena adanya intimidasi sehingga tidak menjadi perhatian. Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Media Online Indonesia) dan Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) kemudian memviralkan kasus tersebut. Serta melakukan serangkaian investigasi.

Semula dana yang digelapkan Hendri Ch. Bangun bersama Sekjen Sayid Iskandarsyah disebutkan jika ada permintaan dana Cashback dari oknum Kementerian BUMN (Forum Humas BUMN) nilainya Rp.1 milyar lebih. Namun kemudian IJW mengirim surat ke Forum Humas BUMN, melalui Ketuanya Agustya Hendy Bernadi membantah adanya permintaan Cashback atas Sponsorship itu.

Atas dugaan korupsi dan atau penggelapan dana wartawan PWI Edison Siahaan dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal mengadukan kasus ini ke Mabes Polri, 19 April 2024. Proses kasus ini hingga saat ini masih menggantung menunggu hasil audit PWI Pusat yang diterima Bareskrim Mabes Polri.

Hendri Ch.Bangun dan Sayid Iskandarsyah kemudian melakukan perlawanan atas keputusan Dewan Kehormatan PWI. Mereka melakukan somasi hingga gugatan ke pengadilan, karena dinilai DK PWI Pusat melampau kewenangannya ikut mengurusi urusan keuangan. Itu dinilai bukan kewenangan DK PWI apalagi menjadikan dasar pemecatan.

Namun DK PWI tidak bergeming jika keputusan yang diambil adalah telah memenuhi konstitusi organisasi PWI. DK PWI, kata Jusuf Rizal sudah tepat menggunakan pasal pelanggaran kode etik berat. Karena faktanya Hendry Bangun dan Sayid Iskandarsyah telah berbohong menyebutkan ada cashback untuk menguasai dana secara tidak sah dan atau melanggar aturan.

“Faktanya kan tidak ada dana Cashback. Itu karangan dan kebohongan sampai dibuat tanda terima jika ada aliran dana ke Forum Humas BUMN. Sementara Forum Humas BUMN membantah. Makin jelas pelanggaran etik, saat mereka mengembalikan uang yang telah dikuasai tanpa hak ke kas PWI Pusat. Dari pelanggaran etik berat itu, DK PWI Pusat diatas angin,” tegas Jusuf Rizal, anggota PWI Jaya Era Masdun Pranoto itu.

Kasus ini terus bergulir hingga kemudian DK PWI Pusat menggelar KLB PWI Pusat tanggal 18-19 Agustus 2024. Diharapkan melalui KLB tersebut akan diperoleh figur Ketua Umum beserta pengurus yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menakhodai PWI Pusat. Demikian juga DK PWI Pusat.

Jusuf Rizal merasa puas dan senang karena atas perjuangan media-media online yang bukan konstituen PWI dan Dewan Pers bisa menunjukkan eksistensinya. Dapat mendorong perubahan di PWI Pusat karena ulah oknum-oknum yang tidak amanah. Kedepan, kata Jusuf Rizal, IJW akan mengkritisi Dewan Pers yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan era revolusi industri.

Berdasarkan catatan Redaksi, Indonesian Journalist Watch (IJW) merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan Pasal 17 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pengawasan. Sementara Dewan Pers tupoksinya ada di Pasal 15. IJC memiliki kewenangan mengawasi, mengkrisi dan memberikan masukan kepada Dewan Pers.

Presiden LSM LIRA, HM.Jusuf Rizal Secara Aklamasi Pimpin Ormas Madas Nusantara, 2024-2029

Wartasulsel, Jakarta —- Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal, SH secara aklamasi terpilih dan ditetapkan memimpin organisasi masyarakat (Ormas) Madura Asli (Madas) Nusantara Periode 2024-2029 oleh para tokoh Madura yang memiliki basis anggota.

Ormas Madas Nusantara merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mewadahi organisasi dan masyarakat Madura, baik lokal, nasional dan luar negeri. Ormas Madas Nusantara menjadi mitra strategis TNI Polri untuk membina, melindungi dan mensejahterakan warga Madura.

Selain pria penggiat anti korupsi, Jusuf Rizal ditetapkan sebagai Ketua Umum, juga menetapkan Ketua Harian, H. Achmad Fauzi Barong sebagai Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, H.Fauzi dan Bendahara Umum, H. Abbas Muni serta 15 Formatur guna menyusun struktur pengurus lengkap DPP Madas Nusantara, Periode 2024-2029.

Figur Jusuf Rizal bukan asing didunia aktivis pergerakan, pekerja dan buruh. Pria profesional bertangan dingin itu tercatat memimpin banyak organisasi, diantaranya 19 Tahun memimpin LSM LİRA hingga berhasil meraih Rekor Muri dengan Cabang terbesar dan terbanyak di Indonesia (38 Propinsi, 514 Kabupaten Kota).

Kemudian Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI), Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Yorrys Raweyai, Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), Ketua Umum Indonesian Royalty Watch (IRW), Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), Ketua LBH LSM LIRA, serta sejumlah organisasi lainnya.

Selain itu, Jusuf Rizal adalah sosok Pekerja profesional. Ia menjadi anggota Komite Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI. Pernah menduduki Direktur Pembinaan usia muda PSSI, Direktur Marketing dan Promosi PSSI dan menggagas Liga Sepakbola Anak Indonesia (Ligana). Sekjen NOM (Nasional Organization Mermber) JCI Indonesia (Organisasi Pengusaha Muda Internasional). Pernah di Matari Advertising serta sejumlah perusahaan multinational corporation.

Di dunia politik tokoh Madura berdasarkan Wikipedia, Jusuf Rizal juga tidak asing lagi. Pada Pilpres 2004-2009, Ia menjadi Direktur Blora Center membantu SBY-JK jadi Presiden. Pilpres 2009-2014 dukung SBY-Budiono. Pada Pilpres 2014-2019 dukung Prabowo-Hatta sebagai Ketua Koordinator Relawan. Pada Pilpres 2019-2024 mendukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kemudian menjadi Ketum Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) berbasis loyalis HM.Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.

Menurut catatan redaksi, Jusuf Rizal berdarah biru dari trah Arya Wiraraja (Kerajaan Majapahit) merupakan pekerja keras, optimistik, huble, revolusioner visioner dan memiliki jaringan luas. Pemimpin yang mau turun kebawah. Pernah main sinetron, pencipta lagu serta memiliki sejumlah kreativitas multimedia yang jarang dimiliki pemimpin ormas. Ia juga ikut menggagas Madura Propinsi.

“Saya siap 24 jam untuk membangun ormas Madas Nusantara. Buat saya membangun organisasi adalah ibadah untuk Amal Ma’ruf Nahi Mungkar. Amal jariyah, kelak. Dengan dukungan pengurus dan anggota, saya siap membesarkan Ormas Madas Nusantara agar keberadaannya dirasakan Seluruh warga Madura, masyarakat Nusa dan Bangsa,” tegas Jusuf Rizal dalam pengarahannya.

Guna membesarkan Ormas Madas Nusantara sejumlah konsolidasi disiapkan antara lain konsolidasi organisasi (Jaringan Propinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan hingga Desa). Konsolidasi Program (Pendirian LBH, BLK (Balai Latihan Kerja), Koperasi, Lembaga Pendidikan, Radio Madas Nusantara, Media MadasnusantaraNews,com, Pengembangan Manajemen berbasis IT, dll.