Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan statistik sektoral oleh Dinas Kominfo Makassar

Media|oleh

Wartasulsel, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan statistik sektoral di Hotel Aston and Convention Center, Selasa (21/03/2023).

Kegiatan Bimtek bertajuk ‘Penguatan Peran Produsen Data dalam Pengolahan Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Makassar’ diikuti oleh seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Andi Irwan Bangsawan, hadir membuka acara mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Irwan mengatakan Bimtek ini dilaksanakan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas SDM dan mutu statistik Pemkot Makassar.

Dikatakannya, perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan Pemkot Makassar tentu memerlukan data sektoral yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran.

“Data sektoral sangat signifikan dalam mengevaluasi maupun menentukan visi-misi pemerintah dalam satu atau beberapa tahun ke depan,” jelas Irwan.

Adapun data sektoral tersebut, lanjut Irwan, diketahui menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Kominfo Makassar sebagai Walidata. Setiap tahunnya, Dinas Kominfo melakukan pengolahan dan diseminasi data statistik sektoral untuk memproduksi data mutakhir.

Namun, Irwan menuturkan, optimalisasi data statistik sektoral yang terhimpun perlu kolaborasi yang efisien dengan produsen data dalam hal ini seluruh OPD Kota Makassar.

Sehingga, data mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

“Dalam pelaksanaan tata kelola data khususnya data sektoral, tentu diperlukan kolaborasi antara pembina data, wali data, dan produsen data,” ucapnya.

Irwan menekankan pentingnya peran OPD menyediakan data lewat pemahaman yang baik khususnya standar metadata. Metadata berguna untuk menghindari adanya duplikasi data sehingga memudahkan interpretasi data oleh Dinas Kominfo.

“Produsen data diharapkan harus berkontribusi aktif dalam menyampaikan data beserta metadata statistik sektoral yang dikelola kepada Walidata dalam hal ini Dinas Kominfo,” tutur Irwan.

Melalui Bimtek ini, Irwan berharap seluruh OPD selaku produsen data di Makassar mampu mengakselerasi pemahaman dan memiliki kapasitas yang sama dalam menyediakan dan mengolah data masing-masing.

“Melalui Bimtek ini, produsen data memiliki pengetahuan yang selaras sehingga dapat menyediakan data yang akurat dan tepat,” ujarnya.

Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu Wahyuni Febrianti Afendi selaku Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, dan Muhammad Aswar selaku Pranata Komputer Ahli Muda.

Ratusan Kader Banser se- Sulawesi Ikuti Diklatsus Bagana dan Basada

Media|oleh

Wartasulsel, PALOPO – Ratusan kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) se- Sulawesi mengikuti Pendidikan Latihan Khusus (Diklatsus) BAGANA (Banser Tanggal Bencana) dan Basada (Banser Husada).

Diklatsus yang bergerak dibidang satuan khusus kesehatan itu digelar mulai 16 – 20 Maret, di Lapangan tembak Kodim 1403 Kota Palopo.

Skolat Diklatsus, Sahabat Wahyuddin Djafar mengungkapkan bahwa kegiatan Diklatsus Bagana dan Basada ini mengangkat tema “Membangun Militansi Kader Yang Profesional Menuju Kemandirian Organisasi”.

“Kegiatan ini diikuti kader – kader Ansor dari Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, dan juga dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap, GP Ansor bisa membumi di Luwu Raya, khususnya Kota Palopo.

“InsyaAllah GP Ansor membumi di Luwu Raya terkhusus Kota Palopo, dan kami mohon Doa para ulama sehingga bisa melaksanakan kegiatan Diklatsus. Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada PT. Djarum, Platinum Cityplex, PDAM, Dandim 1430 Kota Palopo, Polres Palopo, Camat, Lurah, SKPD Kota Palopo, OKP Kota Palopo atas support di kegiatan ini,” ucapnya.

Ketua PC GP Ansor Kota Palopo, Reski Azis mengatakan, bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan skill kader Banser dalam hal kebencanaan dan Kesehatan dalam bertugas di lapangan.

“Letak kegembiraan seorang kader Banser yaitu apabila mampu melaksanakan kegiatan Kebanseran (Diklatsar dan Diklatsus), Regenerasi kader organisasi,” katanya.

Menurutnya, ini adalah momentum kaderisasi formal di internal Banser untuk meningkatkan skill/keahlian dan wawasan anggota di bidang kebencanaan dan kesehatan.

“Mohon doanya semua, semoga Diklatsus ini berjalan maksimal dan mampu menghasilkan kader-kader Banser yang tangguh di bidang Kebencanaan dan Kesehatan,” ujarnya.

“Terima kasih kepada Satkorwil Banser dan PW GP Ansor Sulsel yang mempercayakan Kota Palopo sebagai tuan rumah Diklatsus ini,” sambungnya.

Hal senada juga Kasatkorwil Banser Sulsel Andi Abbas Rauf Rani, mengungkapkan bahwa orang hebat yang mampu melampaui dirinya sendiri

“Banser selalu siap siaga dan tidak digaji, namun ketika negara genting dan terancam Banser siap terjun membela tanah air. Sebelum masuk ke Tanah Luwu,” ujarnya.

“Saya bediri ditanah Luwu, saya menginjakkan kaki saya ditanah Luwu untuk menyebarkan Ahlusunnah Wal Jamaah. Dan sekarang jumlah kader Banser sebanyak 14 rb di Sulsel,” pungkasnya.

Ramadhan 2023, Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah, serta Prediksi BRIN

Media|oleh

Wartasulsel – Puasa Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah tinggal menunggu hitungan hari.

Ramadhan merupakan bulan kesembilan dalam penanggalan Hijriah. Pada bulan ini, umat Islam di seluruh dunia akan menunaikan ibadah puasa wajib selama satu bulan penuh.

Selama satu bulan pula, Muslim termasuk di Indonesia berlomba-lomba menunaikan kebajikan pada bulan yang dijuluki sebagai bulan suci ini.

Awal puasa 2023 menurut Muhammadiyah : Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (1/2/2023), penetapan tersebut berdasarkan hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

“1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M,” bunyi rilis resmi Muhammadiyah.

Menurut Muhammadiyah, pada Selasa (21/3/2023), ijtimak jelang Ramadhan 1444 H belum terjadi. Ijtimak baru terjadi esok harinya, yakni pada Rabu (22/3/2023) pukul 00.25 WIB.

Tinggi bulan saat matahari terbenam di Yogyakarta pada waktu tersebut menunjukkan hilal sudah wujud.

Begitu juga di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam, bulan sudah berada di atas ufuk.

Sementara itu, hasil hisab hakiki wujudul hilal juga menetapkan, hari raya Idul Fitri akan jatuh pada 21 April 2023. “Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M,” tulis rilis resmi tersebut.

Menurut Pemerintah : Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menetapkan 1 Ramadhan 1444 H melalui pemantauan hilal dan sidang isbat atau penetapan pada Rabu (22/3/2023) mendatang.

Hal tersebut, menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, bertepatan dengan 29 Syakban 1444 H.

“Rangkaian sidang isbat awal Ramadhan tahun ini masih digelar secara hybrid, atau gabungan antara daring dan luring,” ujarnya, dilansir dari laman Kemenag, Rabu (8/3/2023). Adib menjelaskan, sidang isbat akan mempertimbangkan hasil hisab (perhitungan astronomis) dan hasil konfirmasi rukyatul hilal (pemantauan hilal). Untuk itu, pelaksanaan sidang isbat akan terbagi menjadi tiga tahap, yakni pemaparan posisi hilal, pelaksanaan sidang isbat, serta konferensi pers hasil sidang penetapan.

Prediksi BRIN: Puasa serentak Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi 1 Ramadhan 1444 H atau awal puasa 2023 akan jatuh pada Kamis (23/3/2023). Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan, pada Selasa (21/3/2023), posisi Bulan di Indonesia masih di bawah ufuk dan belum terjadi ijtimak.

Ijtimak atau bulan baru sendiri baru terjadi pada Rabu (22/3/2023) pukul 00.23 WIB. “Garis tanggal wujudul hilal terjadi di Samudera Atlantik pada 21 Maret, jadi pada saat maghrib 22 Maret 2023 di Indonesia telah memenuhi kriteria wujudul hilal yang dipedomani Muhammadiyah,” jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/3/2023).

Oleh karenanya, lanjut Thomas, Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan 1444 jatuh 23 Maret 2023.

Sementara itu, dengan kriteria baru MABIMS, yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, posisi Bulan saat maghrib di Indonesia juga sudah memenuhi kriteria.

“Jadi berdasarkan kriteria tersebut yang dipedomani oleh Persis (Persatuan Islam) dan NU dalam pembuatan kalendernya, 1 Ramadhan 1444 (jatuh) pada 23 Maret 2023,” ungkapnya. Namun demikian, anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag ini mengatakan, perlu menunggu hasil pemantauan hilal dan sidang isbat. Dia menjelaskan, menurut simulasi posisi hilal saat maghrib pada Rabu (22/3/2023) di Stellarium, hilal berada di atas Matahari sedikit ke arah kanan. “Simulasi Stellarium menunjukkan hilal pada saat maghrib 22 Maret 2023. Hilal sangat tipis dengan lengkungan menghadap matahari di bawahnya,” kata dia.

“Diprakirakan hilal akan terlihat di Indonesia, sehingga insyaAllah sidang isbat akan memutuskan awal Ramadhan 1444 pada 23 Maret 2023,” ungkap Thomas.

 

 

Uji coba Penggunaan QR code My Pertamina 21 Maret Mendatang

Media|oleh

Wartasulsel – APMS PUTRIANA PT. PUTRIANA JAYA UTAMA no Regis (76.928.03), mewajibkan pengisian BBM Solar bersubsidi atau Biosolar menggunakan scan barcode atau QR Code MyPertamina mulai dilaksanakan uji coba pada Tanggal 21 Maret 2023.

APMS Putriana Melaksanakan uji coba implementasi secara menyeluruh program Subsidi Tepat untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan Quick Response (QR) Code. Yang pertama dilaksanakan di Kepulauan Selayar nantinya adalah untuk kendaraan yang menggunakan Diesel atau Bio Solar.

Program Subsidi Tepat bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Melalui pendataan, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak.

Kebijakan itu dikeluarkan BPH Migas agar sumbsidi BBM tepat sasaran, yakni peraturan Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu.

Admin APMS PT. Putriana Dian menjelaskan, untuk pertama kali menggunakan aplikasi My Pertamina ada beberapa tahapan bagi pengguna baru diantaranya, Meyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, foto kendaraan dan dokumen lainnya, Buka website subsiditepat.mypertmina.id, Centang informasi memahami persyaratan, Klik daftar Sekarang, Ikuti instruksi dalam website tersebut, Menunggu Pencocokan data maksimal 14 hari di alamat email yang didaftarkan atau cek status pendaftaran di website my pertamina secara berkala dan Apa bila sudah terkonfirmasi, unduh (download) kode QR dan simpan untuk transaksi di SPBU Pertamina atau APMS. Ucap Dian

Disaat yang sama Dian menambahkan, Jika masyarakat pengguna kendaraan belum memiliki HP android untuk digunakan bisa Admin SPBU/APMS memfasilitasi sementara dengan membantu Sopir atau pengendara dalam pemakaian aplikasi melalui Admin. Tambahnya (red)

Zulfinas Indra Timsel KPU Selayar Dinilai Dapat Menimbulkan Konflik, Begini Alasan BPPD

Media, Nasional|oleh

Wartasulsel, Selayar – Zulfikar Indra diprotes oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar atas penunjukannya sebagai salah satu Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bentuk protes itu disampaikan melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia bernomor 05/BPPD-SLY/UnPel/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023.

Direktur Eksekutif Tourism, Zainal Arifin Amus menilai, penunjukan Zulfinas Indra sebagai Tim Seleksi calon anggota KPU Kepulauan Selayar dapat menimbulkan konflik di daerah.

“Kami sebagai pelaku promosi pariwisata membutuhkan stabilitas keamanan di daerah dan kondusifitas dalam masyarakat, penunjukan zulfinas sebagai Timsel KPU Selayar dapat menimbulkan konflik di daerah” jelasnya dalam surat itu.

Profesi Zulfinas Indra sebagai “Konsultan Politik” dikhawatirkan akan melahirkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Sehingga memungkinkan terjadinya konflik dengan berakhir pada “Krisis Demokrasi”.

Disamping itu, Zulfinas Indra disebutkan memiliki istri yang pernah menjadi Calon Anggota DPD pada Pemilu 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi Calon Legislator kembali pada Pemilu 2024, Zulfinas Indra juga memiliki saudara kandung yang bekerja di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Atas pertimbangan tersebut, BPPD Kabupaten Kepulauan Selayar pun memohon kepada Ketua KPU-RI dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar mengganti Zulfinas Indra dengan Anggota Tim Seleksi yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Sebelumnya juga ramai diberitakan, penggiat demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, menyoroti komposisi daftar nama Tim Seleksi KPU Selayar dan Takalar yang diumumkan KPU RI pada kamis (09/03) lalu, bahkan beberapa pihak meragukan akan independensi Timsel KPU tersebut. (*)

Kontestasi perempuan dalam pemilu 2024

Media, Politik|oleh

WartaSulsel – Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka dalam bernegara. Sebagaian besar pihak menilai, kondisi budaya masyarakat dan kekuasaan yang masih patriarki mengharuskan agenda kesetaraan gender menjadi prioritas dalam penegakan demokrasi di Indonesia, yang harusnya perbedaan gender sudah bukan menjadi perdebatan lagi di kalangan masyarakat, karena saling hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Negara demokrasi itu dikarenakan adanya pemilihan umum (pemilu).

Kaum Perempuan mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Peran perempuan di kancah perpolitikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterwakilan perempuan sangan berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu nanti, baik menjadi pemilihnya, penyelenggaranya, salah satu calon kepala daerah, maupun calon legislator. Dan perempuan harus lebih aktif , dengan itu perempuan tidak akan dijadikan obyek saja untuk meraup suara tapi dilibatkan sebagai subyek dalam pemilihan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah di jelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara dalam negara, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, sampai hari ini masih sangat sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Tahun 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi sesuai keputusan tentang pelaksanaan PEMILU sudah tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.

Dalam penyelenggaraan pemilu, perempuan memiliki peran strategis. Pasal 10 ayat 7 undang-undang 7 Tahun 2017 terkait dengan komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. KPU sudah mengakomodasi dan mengupayakan agar perempuan mendapat ruang untuk dapat berkontribusi secara aktif pada bidang tata kelolah kepemiluan tersebut. (Red)

Penandatanganan Kerjasama Program Pengendalian Inflasi Pangan Kodam XIV Hasanuddin dan BI Sebagai Pilot Project

Media|oleh

Wartasulsel – Program Pengendalian Inflasi Pangan di wilayah menjadi perhatian pemerintah saat ini, sehingga Kementerian Pertanian RI menyusun strategi untuk menyikapi inflasi dari kondisi global yang terjadi dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, di Taman Maccini Kota Makassar, Senin (24/10/2022) lalu, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Dr Totok Imam Santoso, menjelaskan bahwa pada Triwulan I TA 2023 Kodam XIV Hasanuddin telah melaksanakan kerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel terkait Program Pengendalian Inflasi Pangan.

Pada kegiatan Kick Off itu dihadiri oleh Menteri Pertanian, Pangdam XIV Hasanuddin, Gubernur Sulsel, Gubernur Bank Indonesia (BI), Anggota DPR RI, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, dan pejabat terkait lainnya.

Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menanggapi terkait strategi menghadapi inflasi tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini baru dilakukan pertama kalinya bekerjasama dengan Satuan TNI Angkatan Darat dan sebagai Pilot Project.

Menurutnya kick off GNPIP itu adalah upaya Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan di daerah, sekaligus aksi nyata bersama TNI AD yakni Kodam XIV Hasanuddin untuk mendukung extra effort pengendalian inflasi pangan. Mulai dari sisi hulu samapi hilir serta menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 lalu.

Sekedar informasi, kegiatan tahap pertama Kodam XIV Hasanuddin akan melaksanakan pemanfaatan lahan kosong dengan menanam jagung seluas 5 Ha dan cabai seluas 2 Ha di satuan jajaran Kodam XIV Hasanuddin.

Selanjutnya pembuatan kolam bioflok Ikan Nila (diameter 4 m) sebanyak 21 kolam dengan 40.000 ekor dan kolam bioflok Ikan Lele sebanyak 20 Kolam dengan 150.000 ekor.

Dalam kerjasama itu, Pihak Bank Indonesia memberikan dukungan berupa barang, benih, makanan ikan dan pupuk, sedangkan tenaga kerjanya dari pihak Kodam XIV Hasanuddin. Pada tahap berikutnya direncanakan pada akhir bulan Maret 2023.

MOU BRI Selayar dengan Kejaksaan Negeri Selayar, ini harapan Pinca BRI Selayar

Media|oleh

Wartasulsel – Bertempat di Hall Meeting Sunari Beach Resort Selayar, Rabu, (1/3/2023), Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Benteng Selayar melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama Antar BRI dengan Kejari merupakan tindaklanjut dari apa yang sudah dilaksanakan di tingkat BRI Pusat dengan Kejaksaan Agung, diantaranya adalah kerjasama di Bidang Datun.

Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya mensinergikan antara dua instansi Negara dimana BRI merupakan BUMN yang kepemilikan saham mayoritas adalah milik Negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Hendra Syarbaini, SH, MH dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan untuk dapat membantu dan bekerja sama dengan BUMN khususnya Bank BRI Cabang Benteng Selayar sehingga segala bentuk program perbankan dapat dijalankan dengan lancar dan efektif, lebih lanjut Kajari menegaskan sebagaimana arahan dari Jaksa Agung bahwasanya Kejaksaan harus hadir dan berkontribusi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BRI Benteng Selayar, Yoga Setyawan menyampaikan harapannya agar kerjasama dapat terjalin baik dan harmoni.

Selanjutnya Yoga menyerahkan SKK (Surat Kuasa Khusus) untuk membantu dalam hal pemulihan keuangan negara, jelas Yoga.

Selain dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini S.H., M.H dan Yoga Setiawan selaku Kepala Cabang PT. BRI (persero), Kegiatan ini juga disaksikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Andri Zulfikar S.H.,M.H, La Ode Fariadin, S.H., Irmansyah Asfari S.H, Andi Haeruddin Malik, S.H., MH, wita Oktadeanti, S.H,.M.H Yusnita Mawarni S.H.,M.H,dan Dian Anggraini Sucianti S.H.,M.H serta Pegawai lingkup Kejari dan BRI Cabang Benteng Selayar. (Tim).

MOU BRI Selayar dan Kejaksaan Negeri Selayar Resmi ditanda tangani, ini harapan Pinca BRI Selayar

Media|oleh

Wartasulsel – Pada hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Sunari Beach Resort Selayar telah diselenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Benteng Selayar dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, hadir dalam kegiatan tersebut adalah Yoga Setiawan selaku Kepala Cabang PT. BRI (persero) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini S.H., M.H, bersama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Andri Zulfikar S.H.,M.H, La Ode Fariadin, S.H., Irmansyah Asfari S.H, Andi Haeruddin Malik, S.H., MH, wita Oktadeanti, S.H,.M.H Yusnita Mawarni S.H.,M.H,dan Dian Anggraini Sucianti S.H.,M.H dan Pegawai lingkup Kejari Kep.Selayar.

Kajari Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa pelaksanaan perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk dapat membantu dan bekerja sama dengan BUMN khususnya Bank BRI Cabang Benteng Selayar sehingga segala bentuk program perbankan dapat dijalankan dengan lancar dan efektiv, lebih lanjut Kajari menegaskan sebagaimana arahan dari Jaksa Agung bahwasanya Kejaksaan harus hadir dan berkontribusi di tengah-tengah masyarakat.

Harapan Kepala Cabang BRI kerjasama semoga senantiasa tetap terjalin baik dan harmoni karena kerjasama ini sebenarnya dari tahun ke tahun terus terjalin, tindak lanjutnya adalah adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan untuk membantu dalam hal pemulihan keuangan negara.

Heboh beredar Permintaan Sumbangan dengan Patok harga

Media|oleh

Wartasulsel – Beredear Postingan atas adanya permintaan sumbangan PGRI bagi Guru Di Lingkup Disdikpora yang berdalih Porseni dengan mematok harga sumbangan dengan tiap golongan dengan Postingan akun Facebook Olive Vea di Grup Wajah Selayar

 

Dikonfirmasi ke salah satu Guru DM via WhatsApp 01/03/2023 “mengatakan Teh, ampa anak2 smp-sma lalampa tanding ri pangeraan sumbangan gele rie to nyumbang manna sitau, giliran pgri la rie acarana lapatokmu jumlah sumbangan, Diaji mau di sumbang, baru tdk mauki menyumbang, na itu yg bayar sumbangan ada tonji dari keluarga atlit” ungkap nya via WhatsApp

Sampai berita ini ditayangkan akun Facebook atas nama Olive Vea belum diketahui karena diindikasi akun Palsu dan menunggu konfirmasi Kadis Disdikpora Kepulauan Selayar.