WARTASULSEL– Proyek pembangunan tanggul penahan ombak di pantai barat Pulau Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pembangunannya. Selain itu proyek ini diduga sebagian materialnya diambil dari batu yang dikumpulkan warga setahun lalu dan pasir tak sesuai spek proyek tersebut.
Selama hampir dua pekan pelaksanaan kegiatan dilokasi proyek, pelaksana tidak memasang papan bicara, dan pelaksana juga dinilai mengabaikan keselamatan pekerja yang membiarkan tidak menggunakan pakaian keselamatan tenaga kerja.
” Ia, proyek ratusan juta itu tidak jelas tanpa papan bicara sehingga dinilai tidak transfaran. Masyarakat tidak tahu sumber anggarannya dari mana dan berapa, termasuk adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai bestek, ” ujar Andi Bahtiar, Pemerhati Pembangunan Selayar, Minggu (3/12/2023).
Bahtiar menyampaikan kalau sebagian penggunaan material diduga menggunakan jenis pasir pantai dan material batunya sebagian diambil dari material dari tanggul lama yang telah hancur diterjang gelombang sebelumnya.
Andi Bahtiar meminta kepada pihak-pihak yang berwenang untuk pengawasan agar turun melihat hal ini.
Kepada Pewarta, salah seorang pekerja batu menyebut bahwa proyek tersebut dari salah seorang anggota dewan. Namun tidak menyebut namanya. Termasuk pekerja juga tidak mengetahui nama perusahaan dimana Ia bekerja. Tukang hanya menyebut nama kontraktornya.
Penggunaan material batu dan pasir diakui oleh pekerja diambil dari sekitar pulau Jinato.
Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate yang diberi informasi mengenai dugaan penggunaan dan pengambilan material di pulau Jinato dalam Taman Nasional Takabonerate menjawab akan melakukan klarifikasi atas hal ini.
” Terima kasih infonya, baik kita klarifikasi lebih lanjut,” jawab Ir. Ahmad Yani, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, Senin (3/12/2023).
Pemerhati pembangunan Selayar, Andi Bahtiar menyebut bahwa proyek-proyek pemerintah di Kepulauan Selayar memang agak kurang atau agak longgar pengawasan.
Dan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Mending tidak usah ada pembangunan kalau kualitasnya tidak dijamin. Karena akan terjadi pemborosan anggaran daerah.
Tidak sebanding dengan kondisi ekonomi warganya yang saat ini sangat terpuruk dan butuh bantuan pemerintah tanpa embel-embel kepentingan politik. (Tim
