Polisi bersama Tentara Patroli tetapkan malam Minggu aman

Daerah|oleh

WARTASULSEL,Kepulauan Selayar- Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif khusunya dimalam minggu, Aparat TNI-Polri dalam hal ini Kodim 1415/Selayar dan Polres Kepulauan Selayar melaksanakan patroli gabungan disekitaran Kota Benteng, Sabtu (2/9/23) malam.

Patroli ini dipimpin oleh Kanit Sabhara Polres Kepulauan selayar Aiptu Bustam dan Danpos Ramil 1415-04/Bontomatene Pelda Taufik beserta 1 regu gabungan Kodim dan Polres.

Sasaran patroli adalah menyasar berbagai lokasi yang di anggap rawan terjadi gangguan Kamtibmas diantaranya Cafe pantura di jalan poros Parak, Taman pelangi, Lapangan pemuda Benteng, Pelabuhan Rauf rahman, Kantor KPU, dan juga Wisma Aqila.

Dandim 1415/Selayar Letkol INF Nanang Agung Wibowo menjelaskan bahwa Patroli gabungan ini dilaksanakan untuk menunjukkan sinergitas Kodim dan Polres dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

“ diharapkan dengan adanya patroli gabungan dari TNI-Polri seperti ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga,” tegasnya.

Menurut Dandim, pada dasarnya situasi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terbilang masih kondusif dan untuk tingkat kriminalitas masih rendah, tapi kita tidak boleh lengah dan harus tetap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Adapun pada pelaksanaan patroli kali ini petugas menyempatkan diri untuk menyapa warga yang ditemui dan menyelipkan pesan-pesan kamtibmas untuk sama-sama menjaga situasi wilayah kita agar tetap kondusif.

Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Kapolres Selayar Tegaskan Harus ada Langkah Kongkrit dengan Kolaborasi

Daerah|oleh

Kepulauan Selayar – Harus ada langkah konkret dengan kolaborasi semua pihak terkait dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi khusus harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Ujang Darmawan Hadi Saputra, SH. S.IK. MM. M.IK, usai mengikuti vicon rapat koordinasi pengendalian inflasi di Aula Rujab Bupati, hari ini Senin, 20/02.

Rakor yang diikuti Forkopimda dan sejumlah pejabat OPD terkait tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.

” Langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah Operasi pasar seperti yang dilakukan beberapa Waktu lalu, mendorong produktivitas masyarakat, menjaga iklim investasi, dan pola Pembangunan yang efektif dan efisien” kata Kapolres.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung dan mengawal program Pemerintah Kepulauan Selayar khususnya dalam upaya pengendalian inflasi ini.

Untuk diketahui, dalam rakor tersebut, disebutkan bahwa sedikitnya ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah , antara lain :

1. Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas;

2. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi;

3. Di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang;

4. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.

Upaya pengendalian inflasi daerah juga diharapkan Pemerintah Pusat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 2023 di Indonesia bisa mencapai 4%, beberapa wilayah akan menghadapi kenaikan-kenaikan harga pangan.

Gubernur BI Perry Warjiy mengungkapkan masalah berbagai faktor seperti cuaca, ketersediaan pasokan, dan distribusi barang harus menjadi perhatian khusus bersama otoritas.

“pengendalian inflasi di daerah adalah pondasi. Oleh sebab itu, baik kementerian, lembaga, dan pemeritah daerah dapat mengoptimalkan anggarannya. Kerjasama antar daerah juga sangat penting, optimalisasi diistrubusi pangan, infrastruktur, dan ketahanan pangan holtikultura dan penguatan kordinasi dan komunasi juga harus dilakukan”. kata Perry. (Humas Polres)