Kades Karumpa di Duga Mark Up Dana Desa, Masyarakat merasa di Rugikan

WARTASULSEL, SELAYAR – Kepala Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar diduga Mark-Up Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyelewengan dana desa ini, berindikasi menyebabkan terjadinya kerugian masyarakat dan keuangan negara.

Berdasarkan informasi dan data realisasi Dana Desa kuat dugaan di peroleh dari Tahun 2023 Sebesar 2.4 Miliar Rupiah tampak terealisasi 100%, padahal melalui informasi yang di dapat, pada kenyataannya tidaklah sepenuhnya.

Hal ini terungkap berdasarkan data dan informasi salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPBD).

Salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali mengatakan, diduga ada indikasi mark-up dalam APBDes tahun 2023 sebesar 228 Juta Rupiah. Pada kegiatan program ketahanan pangan dan hewani, belanja bantuan sampan fiber sebanyak 38 unit untuk masyarakat senilai 12 juta rupiah per unitnya. Namun, harga harga pasaran sampan fiber ukuran panjang 7 meter x 80 cm dengan ketebalan 3 ml hanya 6 juta rupiah per unit.

“Yang kami ketahui di apbdes 2023 pengadaan sampan fiber 38 unit dengan harga 12 juta, padahal dia membeli seharga 6 juta. tapi kenapa di masukan di dalam apbd menjadi 12 juta. ini yang kami temukan sangat banyak kejanggalannya. Kalau 38 dikali 6 juta totalnya 228.000.000. Anggaran itu habis dan masih banyak lagi masyarakat yang belum menerima bantuan sampan fiber padahal sudah ada di dalam APBDesa,” Ungkap Raba Ali

Raba Ali menambahkan, Bukan hanya itu, biaya angkut transportasi laut pada pembelian mesin dibebankan kepada warga penerima bantuan, mesin Jiangdong 30 PK senilai Rp. 700.000,- per unitnya dan untuk mesin Jiangdong 24 PK senilai antara 500 hingga 600 ribu rupiah per unit. Walaupun biaya transportasi mesin tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes.

“Sering melakukan pungutan liar kalau kapal masuk di karumpa yg ingin mengelola hasil ikan dan teripang..biaya untuk retribusinya di bebankan kepada kapal masuk sebanyak 2.500.000 perbuah
Ini pungutan liar..alasan untuk PAD desa, sedangkan retribusi tersebut tidak pernah di buat Perdesnya tentang retribusi pengadaan sampan fiber dari tahun 2019 hingga 2023.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo, Pasal 55 dan 56 KUHP.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Kepala Desa yang bersangkutan melalui Telpon dan Pesan singkat.

Polisi bersama Tentara Patroli tetapkan malam Minggu aman

WARTASULSEL,Kepulauan Selayar- Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif khusunya dimalam minggu, Aparat TNI-Polri dalam hal ini Kodim 1415/Selayar dan Polres Kepulauan Selayar melaksanakan patroli gabungan disekitaran Kota Benteng, Sabtu (2/9/23) malam.

Patroli ini dipimpin oleh Kanit Sabhara Polres Kepulauan selayar Aiptu Bustam dan Danpos Ramil 1415-04/Bontomatene Pelda Taufik beserta 1 regu gabungan Kodim dan Polres.

Sasaran patroli adalah menyasar berbagai lokasi yang di anggap rawan terjadi gangguan Kamtibmas diantaranya Cafe pantura di jalan poros Parak, Taman pelangi, Lapangan pemuda Benteng, Pelabuhan Rauf rahman, Kantor KPU, dan juga Wisma Aqila.

Dandim 1415/Selayar Letkol INF Nanang Agung Wibowo menjelaskan bahwa Patroli gabungan ini dilaksanakan untuk menunjukkan sinergitas Kodim dan Polres dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

“ diharapkan dengan adanya patroli gabungan dari TNI-Polri seperti ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga,” tegasnya.

Menurut Dandim, pada dasarnya situasi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terbilang masih kondusif dan untuk tingkat kriminalitas masih rendah, tapi kita tidak boleh lengah dan harus tetap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Adapun pada pelaksanaan patroli kali ini petugas menyempatkan diri untuk menyapa warga yang ditemui dan menyelipkan pesan-pesan kamtibmas untuk sama-sama menjaga situasi wilayah kita agar tetap kondusif.

Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Kapolres Selayar Tegaskan Harus ada Langkah Kongkrit dengan Kolaborasi

Kepulauan Selayar – Harus ada langkah konkret dengan kolaborasi semua pihak terkait dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi khusus harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Ujang Darmawan Hadi Saputra, SH. S.IK. MM. M.IK, usai mengikuti vicon rapat koordinasi pengendalian inflasi di Aula Rujab Bupati, hari ini Senin, 20/02.

Rakor yang diikuti Forkopimda dan sejumlah pejabat OPD terkait tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.

” Langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah Operasi pasar seperti yang dilakukan beberapa Waktu lalu, mendorong produktivitas masyarakat, menjaga iklim investasi, dan pola Pembangunan yang efektif dan efisien” kata Kapolres.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung dan mengawal program Pemerintah Kepulauan Selayar khususnya dalam upaya pengendalian inflasi ini.

Untuk diketahui, dalam rakor tersebut, disebutkan bahwa sedikitnya ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah , antara lain :

1. Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas;

2. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi;

3. Di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang;

4. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.

Upaya pengendalian inflasi daerah juga diharapkan Pemerintah Pusat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 2023 di Indonesia bisa mencapai 4%, beberapa wilayah akan menghadapi kenaikan-kenaikan harga pangan.

Gubernur BI Perry Warjiy mengungkapkan masalah berbagai faktor seperti cuaca, ketersediaan pasokan, dan distribusi barang harus menjadi perhatian khusus bersama otoritas.

“pengendalian inflasi di daerah adalah pondasi. Oleh sebab itu, baik kementerian, lembaga, dan pemeritah daerah dapat mengoptimalkan anggarannya. Kerjasama antar daerah juga sangat penting, optimalisasi diistrubusi pangan, infrastruktur, dan ketahanan pangan holtikultura dan penguatan kordinasi dan komunasi juga harus dilakukan”. kata Perry. (Humas Polres)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.