Kades Karumpa di Duga Mark Up Dana Desa, Masyarakat merasa di Rugikan

WARTASULSEL, SELAYAR – Kepala Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar diduga Mark-Up Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyelewengan dana desa ini, berindikasi menyebabkan terjadinya kerugian masyarakat dan keuangan negara.

Berdasarkan informasi dan data realisasi Dana Desa kuat dugaan di peroleh dari Tahun 2023 Sebesar 2.4 Miliar Rupiah tampak terealisasi 100%, padahal melalui informasi yang di dapat, pada kenyataannya tidaklah sepenuhnya.

Hal ini terungkap berdasarkan data dan informasi salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPBD).

Salah satu warga Desa Karumpa Raba Ali mengatakan, diduga ada indikasi mark-up dalam APBDes tahun 2023 sebesar 228 Juta Rupiah. Pada kegiatan program ketahanan pangan dan hewani, belanja bantuan sampan fiber sebanyak 38 unit untuk masyarakat senilai 12 juta rupiah per unitnya. Namun, harga harga pasaran sampan fiber ukuran panjang 7 meter x 80 cm dengan ketebalan 3 ml hanya 6 juta rupiah per unit.

“Yang kami ketahui di apbdes 2023 pengadaan sampan fiber 38 unit dengan harga 12 juta, padahal dia membeli seharga 6 juta. tapi kenapa di masukan di dalam apbd menjadi 12 juta. ini yang kami temukan sangat banyak kejanggalannya. Kalau 38 dikali 6 juta totalnya 228.000.000. Anggaran itu habis dan masih banyak lagi masyarakat yang belum menerima bantuan sampan fiber padahal sudah ada di dalam APBDesa,” Ungkap Raba Ali

Raba Ali menambahkan, Bukan hanya itu, biaya angkut transportasi laut pada pembelian mesin dibebankan kepada warga penerima bantuan, mesin Jiangdong 30 PK senilai Rp. 700.000,- per unitnya dan untuk mesin Jiangdong 24 PK senilai antara 500 hingga 600 ribu rupiah per unit. Walaupun biaya transportasi mesin tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes.

“Sering melakukan pungutan liar kalau kapal masuk di karumpa yg ingin mengelola hasil ikan dan teripang..biaya untuk retribusinya di bebankan kepada kapal masuk sebanyak 2.500.000 perbuah
Ini pungutan liar..alasan untuk PAD desa, sedangkan retribusi tersebut tidak pernah di buat Perdesnya tentang retribusi pengadaan sampan fiber dari tahun 2019 hingga 2023.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo, Pasal 55 dan 56 KUHP.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Kepala Desa yang bersangkutan melalui Telpon dan Pesan singkat.

Berantas Korupsi, Kajari Kepulauan Selayar “Perlu Perbaikan Mental Para Pengelola Keuangan Negara”

WARTASULSEL, Selayar – Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar terus melakukan sosialisasi anti korupsi dalam upaya perbaikan mental para pengelola keuangan Negara yang cenderung melakukan praktek korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Hendra Syarbaini, SH, MH mengatakan bahwa saat ini terdapat beberapa budaya dan mental masyarakat yang mendorong terjadinya korupsi di Indonesia, antara lain budaya dan mental suka mencari jalan pintas, Asal Bapak Senang (ABS), memberikan hadiah kepada Pejabat (Gratifikasi).

Hal tersebut diungkapkan Kajari Selayar saat memberikan materi “Negeri Indah Tanpa Korupsi” pada Gelar Pengawasan Daerah (Gelarwasda) Tahun 2023 yang diprakarsai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Ruang Pola Kantor Bupati selayar, Selasa (19/12/2023)

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Forum Komunitas Pimpinan Daerah (Forkopimda) Selayar, Kades dan Lurah. Mengusung tema “Early Warning System, Navigasi, Aman, menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan asas umum pemerintahan yang Baik.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani Integritas Tokoh Bangsanya, sebut saja Baharuddin Lopa yang memiliki komitmen dan integritas yang luar biasa yang patut diteladani,” Ungkap Kajari Selayar Hendra Syarbaini.

Lebih lanjut, Kajari menyampaikan APIP seyogyanya mampu membawa dalam pencapaian nilai, tujuan dan sarana utama melalui quality assurance dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan pada manajemen organisasi sehingga dapat menghasilkan log term values bagi organisasi pada area tata kelola, risiko, dan pengendalian dengan sudut pandang oversight, insight, foresight khususnya dalam mengawal kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara Pemda dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres Kepulauan Selayar.

Tahap II Kejari Selayar Tahan PPK Proyek Bandara H. Aroeppala Selayar

Wartasulsel – Pelaksanaan TAHAP II (Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti)Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pemenuhan Proyek Standar Runway Strip Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018

Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Ruang Pemeriksaan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Jaksa Penuntut Umum Yusnita Mawarni (Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus), didampingi Syakir Syarifuddin, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) melaksanakan Tahap II (Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti) terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pemenuhan Proyek Standar Runway Strip pada Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 dari Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Diketahui dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pemenuhan Proyek Standar Runway Strip Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus telah ditetapkan 2 (dua) Tersangka atas nama Inisial MIN (Konsultan Pengawas (Direktur Utama PT.Global Madanindo Konsultan) dan CU (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018). Para Tersangka di duga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.608.573.283,82 (satu miliar enam ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Proyek Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandara H. Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar TA. 2018 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1266/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022. Kemudian terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandara H. Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar TA. 2018 dari BPKP Prov. Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1266/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 kerugian keuangan negara sebesar Rp.908.573.283,82 – (sembilan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen).

Bahwa sebelumnya Tersangka MIN (Direktur Utama PT.Global Madanindo Konsultan) telah dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sejumlah 148 (seratus empat puluh delapan) buah yang terdiri dari dokumen kontrak, laporan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan uang tunai yang diserahkan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar tanggal 23 Februari 2023 lalu dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Klas IIB Selayar terhitung tanggal 22 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023 sedangkan Tersangka CU (PPK pada Proyek Bandara andara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018) diserahkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 dan langsung dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Klas IIB Selayar terhitung tanggal 01 Maret 2023 s/d 20 Maret 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melalui Tindak Pidana Khusus terus berupaya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan senantiasa meminimalisir ruang gerak bagi siapapun untuk melakukan praktik korupsi di wilayah hukum Kepulauan Selayar.

 

MOU BRI Selayar dengan Kejaksaan Negeri Selayar, ini harapan Pinca BRI Selayar

Wartasulsel – Bertempat di Hall Meeting Sunari Beach Resort Selayar, Rabu, (1/3/2023), Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Benteng Selayar melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama Antar BRI dengan Kejari merupakan tindaklanjut dari apa yang sudah dilaksanakan di tingkat BRI Pusat dengan Kejaksaan Agung, diantaranya adalah kerjasama di Bidang Datun.

Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya mensinergikan antara dua instansi Negara dimana BRI merupakan BUMN yang kepemilikan saham mayoritas adalah milik Negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Hendra Syarbaini, SH, MH dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan untuk dapat membantu dan bekerja sama dengan BUMN khususnya Bank BRI Cabang Benteng Selayar sehingga segala bentuk program perbankan dapat dijalankan dengan lancar dan efektif, lebih lanjut Kajari menegaskan sebagaimana arahan dari Jaksa Agung bahwasanya Kejaksaan harus hadir dan berkontribusi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BRI Benteng Selayar, Yoga Setyawan menyampaikan harapannya agar kerjasama dapat terjalin baik dan harmoni.

Selanjutnya Yoga menyerahkan SKK (Surat Kuasa Khusus) untuk membantu dalam hal pemulihan keuangan negara, jelas Yoga.

Selain dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini S.H., M.H dan Yoga Setiawan selaku Kepala Cabang PT. BRI (persero), Kegiatan ini juga disaksikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Andri Zulfikar S.H.,M.H, La Ode Fariadin, S.H., Irmansyah Asfari S.H, Andi Haeruddin Malik, S.H., MH, wita Oktadeanti, S.H,.M.H Yusnita Mawarni S.H.,M.H,dan Dian Anggraini Sucianti S.H.,M.H serta Pegawai lingkup Kejari dan BRI Cabang Benteng Selayar. (Tim).

MOU BRI Selayar dan Kejaksaan Negeri Selayar Resmi ditanda tangani, ini harapan Pinca BRI Selayar

Wartasulsel – Pada hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Sunari Beach Resort Selayar telah diselenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Benteng Selayar dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, hadir dalam kegiatan tersebut adalah Yoga Setiawan selaku Kepala Cabang PT. BRI (persero) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini S.H., M.H, bersama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Andri Zulfikar S.H.,M.H, La Ode Fariadin, S.H., Irmansyah Asfari S.H, Andi Haeruddin Malik, S.H., MH, wita Oktadeanti, S.H,.M.H Yusnita Mawarni S.H.,M.H,dan Dian Anggraini Sucianti S.H.,M.H dan Pegawai lingkup Kejari Kep.Selayar.

Kajari Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa pelaksanaan perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk dapat membantu dan bekerja sama dengan BUMN khususnya Bank BRI Cabang Benteng Selayar sehingga segala bentuk program perbankan dapat dijalankan dengan lancar dan efektiv, lebih lanjut Kajari menegaskan sebagaimana arahan dari Jaksa Agung bahwasanya Kejaksaan harus hadir dan berkontribusi di tengah-tengah masyarakat.

Harapan Kepala Cabang BRI kerjasama semoga senantiasa tetap terjalin baik dan harmoni karena kerjasama ini sebenarnya dari tahun ke tahun terus terjalin, tindak lanjutnya adalah adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan untuk membantu dalam hal pemulihan keuangan negara.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.