Pegawai Pekerja Harian Lepas Sukarela Kabupaten Selayar Meradang Belum Terima SK

SELAYAR,- Nasib Tenaga Pegawai Pekerja Harian Lepas Sukarela (PHLS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar belum ada kepastian, Selasa (5/3/2024).

Pasalnya, puluhan PHLS yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar hingga bulan Maret 2024 belum terima Surat Keputusan (SK) Honor Daerah

Menurut sumber yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan kepada awak media mengatakan, puluhan nasib PHLS sampai saat ini belum ada kepastian, dikarenakan belum terima SK perpanjangan.

Dimana kata sumber, setiap tahunnya SK Honor daerah diberikan di awal tahun atau bulan Januari hingga pebruari. Namun tahun 2024 hingga bulan Maret 2024 para PHLS belum terima SK.

“Biasanya SK PHLS kami terima di Bulan Februari ini sudah masuk bulan Maret 2024 belum diberikan,” ujar sumber kepada media.

Dia mengatakan, belum terimanya SK Honor, tentunya nasib puluhan PHLS belum ada kepastian, apakah diperpanjang atau tidak, bahkan jika tidak SK proses pengajuan untuk gaji terhambat. Sementara pada tanggal 01 Maret 2024 ada beberapa PHLS yang mulai tidak kekantor karna tidak terima SK tersebut.

“Gimana mau gajian, kalau SK saja belum diterima, selain itu kami ini masih diperpanjang apa tidak sebagai PHLS di Pemkab Selayar ini,” jelasnya.

Hal senada dikatakan salah seorang PHLS lainnya. Dimana kata dia yang minta namanya tidak ditulis dimeria mengatakan nasib dirinya dan PHLS lainya.

“Jika belum terima SK, tentunya kami bekerja kurang fokus, bagaimana nasib dengan kami ini, bagaimana mengurus gaji kami, mau diperpanjang atau diberhentikan,” kata dia yang meminta namanya dirahasiakan.

Terpisah ketika dikonfirmasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Selayar Patta Amir melalui via telepon selulernya meski dalam keadaan aktif namun enggan diangkat. Ketika ditanya dikirim melalui pesan WhatsApp, meski sudah dibaca, namun tidak ada jawaban.***

Bentuk Mental dan Fisik, 71 Calon Paskibraka digembleng Polisi dan Tentara

WARTASULSEL, Kepulauan Selayar – Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dipastikan siap bertugas mengibarkan Bendera Kebangsaan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Sebanyak 71 peserta Paskibra dibawah pembinaan Dinas Pemuda dan olahraga telah menjalani pelatihan sebagai Pasukan Pengibar Bendera.

Dari pantauan media di lapangan, Senin (7/8/23) tim pelatih yang terdiri dari 5 orang yakni Pelda Bachtiar, Aipda Abd. Rahim, Serda Wahyudi, Bripda Al Laafisa, dan Andi Uci memberikan latihan keras dibawah terik matahari dengan tujuan untuk membentuk fisik dan mental anggota Paskibra.

Pelda Bachtiar (pelatih) yang kesehariannya merupakan Babinsa Desa Tamalanrea mengungkapkan bahwa latihan keras yang diberikan kepada anggota Paskibra tidak bermaksud untuk menyiksa, melainkan demi membentuk karakter, mental, ketahanan fisik agar mereka siap mengibarkan Bendera merah putih pada upacara HUT kerdekaan nanti.

“ Setiap pagi mereka melaksanakan senam dan pembinaan agar saat pelaksanaan mereka tidak ada kendala masalah fisik ”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Aipda Abd. Rahim menambahkan bahwa waktu yang tersisa kurang lebih sembilan hari kedepan akan dimanfaatkan untuk menyeragamkan gerakan dan kekompakan serta menyempurnakan formasi.

“ kami dari tim pelatih harus meyakinkan seluruhnya sudah siap sebelum pelaksanaan gladi bersih, mulai dari fisik, kekompakan gerakan, dan ketepatan saat pengibaran Bendera “ ucap Aipda Rahim.

Tim pelatih juga berharap agar seluruh anggota Paskibra menjadikan pelatihan ini sebagai bekal untuk kedepannya, termasuk jika mereka berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-Polri, mental dan fisik mereka sudah siap.

Bawaslu Selayar Temukan Pelanggaran Sekdes Desa Tarupa, Suharno ; ini melanggar pasal 51 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Kepulauan Selayar, Wartasulsel – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini sementara mendalami dugaan keterlibatan aktif perangkat desa menyebarluaskan banners balon legislatif Pemilu 2024.

Informasi dugaan pelanggaran perangkat desa ikut menyebarluaskan banners bacaleg peserta Pemilu 2024 kami terima dari informasi masyarakat dan temuan Bawaslu Selayar.

” Ia ada beberapa informasi masyarakat dan temuan terkait keterlibatan perangkat desa aktif yang saat ini kami dalami. Yakni perangkat Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate, Desa Batubingkung Kec Pasimaranu dan Desa Bontobulaeng Kec Pasimasunggu Timur, jelas Suharno. SH, Ketua Bawaslu Selayar, Kamis (15/6/2023).

Suharno melanjutkan, Bawaslu telah melakukan kajian dan hasilnya adalah pelanggaran terhadap UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa sehingga hasilnya akan kami teruskan ke instansi terkait dalam hal ini BPMDes Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sudah ada tiga informasi masyarakat terkait perangkat desa yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu yaitu penerusan laporan dari Panwascam Pasimaranu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate

Tindakan perangkat desa yg menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu atau bakal calon tertentu diduga melanggar bl pasal 51 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Bawaslu sudah menginstruksikan jajaran pengawas pemilu untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan- larngan dalam tahapan pemilu seperti pihak-pihak yang dilarang mensosialisasikan partai politik peserta pemilu atau menunjukkan keberpihakannya kepada partai politik peserta pemilu, pungkas Suharno.

Data yang diterima Pewarta, Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar merupakan salah satu area terasrir rawan praktek politik uang dalam Pemilu 2024 yang akan datang.

Praktek politik uang menjadi bahan perhatian khusus pemerhati demokrasi dan Pemerhati Pemilu 2024 yang berharap agar referensi kerawanan praktek politik uang diwilayah ini, dapat menjadi perhatian serius pemangku tugas dalam pemberantasannya. (Tim).

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.